Profesi Jaksa Ahli Pertama merupakan salah satu posisi prestisius dalam seleksi CPNS & PPPK, yang menuntut pemahaman mendalam tentang hukum pidana, hukum perdata, hukum acara, serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai penegak hukum, seorang jaksa memiliki tugas utama dalam penyelidikan, penuntutan, serta pelaksanaan putusan pengadilan dengan prinsip keadilan, profesionalisme, dan integritas tinggi.
Untuk lolos dalam seleksi ini, peserta harus menguasai berbagai materi hukum, termasuk KUHP, KUHAP, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Perdata, serta sistem peradilan di Indonesia. Agar semakin siap menghadapi ujian, berikut ini 120+ contoh soal CPNS & PPPK Jaksa Ahli Pertama yang dilengkapi dengan kisi-kisi dan pembahasan untuk membantu Anda memahami konsep hukum secara lebih mendalam!
Kisi-Kisi Soal Jaksa Ahli Pertama Sesuai KemenpanRB
Berikut ini adalah kisi-kisi soal Jaksa Ahli Pertama berdasarkan regulasi terbaru, yang akan membantu Anda memahami kompetensi yang dibutuhkan dalam seleksi CPNS & PPPK tahun ini!
- Asas-Asas Hukum Pidana
Memahami prinsip-prinsip dasar hukum pidana, seperti legalitas, tiada pidana tanpa kesalahan (culpa principle), serta asas ne bis in idem yang menjadi dasar dalam menegakkan hukum pidana di Indonesia. - Hukum Pidana
Menganalisis unsur-unsur tindak pidana berdasarkan KUHP dan hukum pidana khusus serta membedakan antara kejahatan (misdrijf) dan pelanggaran (overtreding) dalam sistem hukum pidana. - Hukum Acara Pidana
Menguasai prosedur hukum dalam sistem peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan, hingga eksekusi berdasarkan KUHAP. - Hukum Pidana Khusus
Memahami tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, seperti tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, dan pencucian uang. - Hukum Pidana Internasional
Memahami konsep yurisdiksi internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, perdagangan manusia, dan kejahatan perang berdasarkan konvensi internasional. - Kemahiran Litigasi
Menguasai strategi dan teknik persidangan sebagai jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan, menghadirkan alat bukti, serta melakukan pemeriksaan saksi dan ahli dalam persidangan. - Hukum Perjanjian Internasional
Menganalisis berbagai bentuk perjanjian internasional serta mekanisme pengadopsian dan penerapannya dalam sistem hukum nasional. - Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)
Memahami perlindungan HAM dalam sistem hukum nasional dan internasional serta penerapan prinsip fair trial dalam peradilan pidana. - Hukum Perdata
Memahami konsep dasar hukum perdata terkait hak dan kewajiban individu serta hubungan hukum dalam perikatan dan perbuatan melawan hukum. - Hukum Waris Perdata
Menguasai pembagian harta warisan berdasarkan sistem hukum perdata barat, hukum Islam, dan hukum adat di Indonesia. - Hukum Perjanjian
Memahami unsur-unsur sahnya perjanjian, bentuk-bentuk perjanjian, serta konsekuensi hukum dalam pelaksanaan dan pembatalan perjanjian. - Hukum Acara Perdata
Menguasai prosedur penyelesaian sengketa perdata di pengadilan, termasuk gugatan, eksepsi, alat bukti, putusan, dan upaya hukum. - Hukum Acara Tata Usaha Negara
Memahami mekanisme penyelesaian sengketa antara warga negara dan pemerintah melalui peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). - Hukum Tata Negara
Menguasai struktur dan kewenangan lembaga negara serta hubungan antar lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. - Hukum Adat
Menganalisis prinsip-prinsip hukum adat yang masih berlaku dalam masyarakat dan penerapannya dalam sistem hukum nasional. - Ilmu Negara
Memahami teori-teori dasar mengenai negara, konstitusi, dan sistem pemerintahan dalam hukum tata negara. - Pengantar Ilmu Hukum
Memahami konsep dasar hukum, sumber hukum, sistem hukum, serta metode penafsiran hukum dalam praktik hukum di Indonesia. - Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Menguasai regulasi terkait hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, indikasi geografis, dan rahasia dagang. - Hukum Ketenagakerjaan
Menganalisis hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja, serta peraturan ketenagakerjaan lainnya. - Hukum Otonomi Daerah dan Desa
Memahami prinsip desentralisasi dan otonomi daerah serta regulasi terkait pemerintahan daerah dan desa. - Hukum Perusahaan
Menguasai bentuk-bentuk badan hukum perusahaan, pendirian, pengelolaan, merger, serta kepailitan perusahaan. - Hukum Agraria
Memahami konsep kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan tanah serta penyelesaian sengketa agraria. - Hukum Internasional
Menguasai prinsip-prinsip hukum internasional dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. - Hukum dan Masyarakat
Menganalisis interaksi hukum dengan budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat. - Hukum Laut Internasional
Memahami yurisdiksi negara atas laut, hak lintas damai, serta hukum perikanan dan eksplorasi sumber daya laut. - Hukum Bisnis
Menguasai aspek hukum dalam bisnis, seperti kontrak dagang, persaingan usaha, serta perizinan usaha. - Etika dan Tanggung Jawab Profesi
Memahami kode etik profesi jaksa serta standar perilaku dalam menjalankan tugas penuntutan. - Sosiologi dan Budaya Dasar
Menganalisis pengaruh sosial dan budaya terhadap pembentukan hukum dan kebijakan peradilan pidana. - Kriminologi
Memahami teori penyebab kejahatan serta pendekatan dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana. - Filsafat Hukum
Menganalisis dasar-dasar filsafat dalam pembentukan hukum dan keadilan dalam sistem hukum. - Argumentasi Hukum
Menguasai teknik penyusunan argumen hukum secara logis dan sistematis dalam litigasi. - Metode Penelitian dan Penulisan Hukum
Mengembangkan keterampilan dalam melakukan penelitian hukum serta penyusunan laporan atau artikel hukum. - Statistik Dasar
Memahami penerapan statistik dalam penelitian hukum dan analisis data dalam kebijakan hukum. - Kesehatan Dasar
Memahami aspek kesehatan dalam konteks penegakan hukum, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan forensik. - Penggunaan Bahasa Asing
Menguasai bahasa asing, khususnya bahasa Inggris hukum, untuk membaca dan memahami dokumen hukum internasional. - Penguasaan Komputer
Memahami teknologi informasi dan penggunaannya dalam sistem administrasi peradilan serta pengelolaan dokumen hukum.
Contoh Soal Jaksa Ahli Pertama PPPK & CPNS
Berikut adalah beberapa contoh soal pilihan ganda lengkap dengan jawaban dan pembahasannya untuk membantu Anda mempersiapkan diri dalam seleksi PPPK & CPNS Jaksa Ahli Pertama.
Soal Nomor 1
Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, asas ne bis in idem berarti…
A. Seseorang tidak dapat diadili dua kali atas perkara yang sama
B. Setiap terdakwa berhak mendapatkan pembelaan hukum
C. Hakim harus mengadili perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku
D. Keputusan pengadilan dapat diajukan banding jika tidak puas
E. Jaksa wajib menuntut setiap tindak pidana yang terjadi
Jawaban: A
Pembahasan:
Asas ne bis in idem adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diadili dua kali atas perkara yang sama yang telah diputus secara tetap oleh pengadilan. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan.
Soal Nomor 2
Dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur berikut, kecuali…
A. Melakukan perbuatan yang diatur dalam undang-undang
B. Ada unsur kesalahan (mens rea)
C. Memiliki hubungan kerja dengan korban
D. Tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf
E. Perbuatannya merugikan orang lain atau kepentingan umum
Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana terdiri dari unsur perbuatan (actus reus), unsur kesalahan (mens rea), serta tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Hubungan kerja dengan korban bukan faktor yang menentukan pertanggungjawaban pidana.
Soal Nomor 3
Undang-Undang yang mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah…
A. UU Nomor 8 Tahun 1981
B. UU Nomor 16 Tahun 2004
C. UU Nomor 48 Tahun 2009
D. UU Nomor 30 Tahun 2014
E. UU Nomor 25 Tahun 2003
Jawaban: B
Pembahasan:
Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yang mengatur tentang tugas, kewenangan, dan kedudukan jaksa dalam sistem peradilan di Indonesia.
Soal Nomor 4
Dalam hukum acara pidana, putusan praperadilan dikeluarkan oleh…
A. Jaksa Penuntut Umum
B. Ketua Pengadilan Tinggi
C. Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri
D. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri
E. Mahkamah Agung
Jawaban: C
Pembahasan:
Putusan praperadilan merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri untuk menguji sah atau tidaknya suatu tindakan penyidikan, penangkapan, penahanan, atau penghentian penyidikan dan penuntutan.
Soal Nomor 5
Apa fungsi utama dari Jaksa Pengacara Negara (JPN)?
A. Menjalankan tugas penyelidikan dalam perkara pidana
B. Mewakili kepentingan negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara
C. Mengawasi proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik
D. Menyusun dakwaan dalam kasus pidana khusus
E. Menjalankan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana
Jawaban: B
Pembahasan:
Jaksa Pengacara Negara (JPN) memiliki tugas utama dalam mewakili kepentingan negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara, baik dalam bentuk gugatan maupun dalam upaya penyelesaian non-litigasi.
Soal Nomor 6
Seorang terdakwa dalam kasus korupsi mengajukan eksepsi bahwa dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi syarat formil. Dalam hukum acara pidana, keberatan ini dapat diajukan pada tahap…
A. Penyidikan
B. Penuntutan
C. Pemeriksaan pendahuluan
D. Pemeriksaan di sidang pengadilan sebelum pemeriksaan pokok perkara
E. Pembacaan tuntutan oleh Jaksa
Jawaban: D
Pembahasan:
Eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan harus diajukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dimulai, yakni setelah jaksa membacakan surat dakwaan dan sebelum pemeriksaan saksi dan alat bukti. Jika eksepsi dikabulkan oleh hakim, maka perkara tidak dilanjutkan.
Soal Nomor 7
Dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian transaksi keuangan yang mencurigakan?
A. Kejaksaan Agung
B. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
C. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
D. Bank Indonesia
E. Penyidik Kepolisian
Jawaban: C
Pembahasan:
PPATK memiliki kewenangan untuk menganalisis dan menghentikan transaksi keuangan yang mencurigakan terkait tindak pidana pencucian uang. Setelah analisis dilakukan, PPATK akan menyerahkan hasilnya kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti.
Soal Nomor 8
Dalam sistem hukum Indonesia, asas opportunity memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk…
A. Menghentikan penuntutan perkara demi kepentingan umum
B. Mengadili perkara ringan secara langsung tanpa persidangan
C. Memerintahkan penyelidikan ulang atas suatu perkara
D. Mengubah dakwaan selama persidangan berlangsung
E. Memastikan putusan hakim dijalankan dengan baik
Jawaban: A
Pembahasan:
Asas opportunity memungkinkan Jaksa Agung untuk menghentikan penuntutan suatu perkara demi kepentingan umum. Hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
Soal Nomor 9
Jika dalam suatu persidangan pidana, terdakwa mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi karena adanya konflik kepentingan, tindakan yang harus dilakukan hakim adalah…
A. Langsung menolak keberatan karena semua saksi memiliki hak untuk bersaksi
B. Menghentikan persidangan dan meminta Jaksa mengganti saksi
C. Mengizinkan saksi tetap memberikan keterangan, tetapi menilai relevansinya dalam putusan akhir
D. Memerintahkan saksi untuk tetap memberikan kesaksian tertulis saja
E. Menggugurkan dakwaan karena saksi dianggap tidak sah
Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam hukum acara pidana, hakim dapat tetap menerima keterangan saksi, tetapi menilai relevansinya dalam putusan akhir. Jika ditemukan konflik kepentingan yang signifikan, maka hakim dapat mengesampingkan keterangan tersebut sebagai alat bukti yang sah.
Soal Nomor 10
Dalam peradilan tindak pidana korupsi, seorang whistleblower yang memberikan informasi penting dalam penyidikan berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan…
A. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
C. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Jawaban: A
Pembahasan:
Whistleblower dalam kasus korupsi dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perlindungan ini diberikan untuk mendorong masyarakat melaporkan tindak pidana korupsi tanpa rasa takut akan ancaman atau balasan dari pihak yang dilaporkan.
Soal Nomor 11
Seorang jaksa sedang menangani kasus tindak pidana yang menyangkut pejabat negara. Untuk memastikan tidak ada intervensi dalam proses hukum, jaksa harus berpegang pada asas…
A. Independensi
B. Legalitas
C. Oportunitas
D. Akuntabilitas
E. Profesionalitas
Jawaban: A
Pembahasan:
Dalam sistem peradilan pidana, jaksa harus independen dalam melaksanakan tugasnya, termasuk dalam menangani perkara yang menyangkut pejabat negara. Asas independensi memastikan bahwa jaksa bertindak berdasarkan hukum, bukan atas tekanan politik atau kepentingan lain.
Soal Nomor 12
Dalam sistem hukum Indonesia, seseorang yang terbukti bersalah dalam tindak pidana pencucian uang dapat dikenakan pidana tambahan berupa…
A. Hukuman mati
B. Pengusiran dari wilayah negara
C. Perampasan aset hasil kejahatan
D. Hukuman seumur hidup tanpa remisi
E. Kewajiban untuk bekerja sosial
Jawaban: C
Pembahasan:
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain pidana pokok, pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa perampasan aset yang berasal dari hasil kejahatan. Ini bertujuan untuk memulihkan kerugian negara dan mencegah penggunaan aset ilegal untuk kejahatan lainnya.
Soal Nomor 13
Dalam hukum acara pidana, jika seorang tersangka dalam kasus pidana mengajukan praperadilan, maka yang menjadi objek pemeriksaan praperadilan adalah…
A. Kesalahan materiil dalam dakwaan jaksa
B. Keabsahan penetapan tersangka, penangkapan, dan penahanan
C. Proses pembuktian dalam persidangan
D. Keabsahan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
E. Prosedur banding dan kasasi yang diajukan oleh jaksa
Jawaban: B
Pembahasan:
Praperadilan adalah mekanisme dalam KUHAP (Pasal 77-83) yang digunakan untuk memeriksa keabsahan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Praperadilan tidak berwenang menilai materi perkara atau membatalkan putusan pengadilan.
Soal Nomor 14
Dalam hukum internasional, yurisdiksi universal memungkinkan suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional tertentu meskipun…
A. Pelaku dan korban bukan warga negara dari negara tersebut
B. Kejahatan dilakukan di wilayah negara tersebut
C. Ada perjanjian ekstradisi dengan negara asal pelaku
D. Pelaku menyerahkan diri kepada otoritas negara tersebut
E. Pengadilan setempat sudah menjatuhkan hukuman kepada pelaku
Jawaban: A
Pembahasan:
Yurisdiksi universal memungkinkan suatu negara mengadili pelaku kejahatan internasional berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, meskipun pelaku maupun korban bukan warga negara tersebut. Prinsip ini diterapkan untuk mencegah impunitas terhadap kejahatan yang mengancam kemanusiaan secara global.
Soal Nomor 15
Dalam sistem peradilan pidana, jika seorang saksi dalam kasus tindak pidana korupsi merasa terancam setelah memberikan keterangan di pengadilan, maka saksi tersebut dapat meminta perlindungan kepada…
A. Mahkamah Agung
B. Kementerian Hukum dan HAM
C. Kejaksaan Agung
D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
E. Komisi Yudisial
Jawaban: D
Pembahasan:
Lembaga yang bertugas memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam kasus pidana adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan fisik, psikologis, serta bantuan hukum kepada saksi yang menghadapi ancaman setelah memberikan kesaksian di pengadilan.
Soal Nomor 16
Dalam sistem hukum Indonesia, asas yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya undang-undang yang mengatur terlebih dahulu disebut…
A. Asas Non-Retroaktif
B. Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali
C. Asas Lex Talionis
D. Asas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege
E. Asas Ne Bis in Idem
Jawaban: D
Pembahasan:
Asas Nullum Delictum Nulla Poena Sine Lege berarti “tidak ada delik, tidak ada hukuman tanpa aturan hukum.” Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika ada undang-undang yang secara jelas mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana.
Soal Nomor 17
Dalam hukum pidana, keadaan di mana seorang terdakwa tetap dapat dijatuhi hukuman meskipun melakukan tindak pidana dalam kondisi terpaksa disebut…
A. Overmacht
B. Noodweer
C. Noodweer Exces
D. Dwangmiddelen
E. Schulduitsluitingsgrond
Jawaban: C
Pembahasan:
Noodweer Exces adalah pembelaan darurat yang dilakukan secara berlebihan akibat tekanan psikologis yang hebat. Berbeda dengan Noodweer (pembelaan diri yang sah), dalam Noodweer Exces, terdakwa tetap bisa dihukum tetapi dengan pertimbangan adanya kondisi psikis yang memengaruhi tindakannya.
Soal Nomor 18
Dalam hukum acara pidana, upaya hukum yang dapat dilakukan setelah putusan kasasi dijatuhkan oleh Mahkamah Agung adalah…
A. Banding
B. Kasasi ulang
C. Peninjauan Kembali (PK)
D. Eksekusi putusan
E. Grasi
Jawaban: C
Pembahasan:
Setelah putusan kasasi dijatuhkan oleh Mahkamah Agung, upaya hukum yang masih dapat dilakukan adalah Peninjauan Kembali (PK) sesuai dengan Pasal 263 KUHAP. PK dapat diajukan jika terdapat bukti baru (novum) atau kesalahan dalam penerapan hukum yang berpengaruh terhadap putusan.
Soal Nomor 19
Seorang jaksa harus memastikan bahwa penyidikan dilakukan sesuai prosedur hukum. Jika ditemukan bahwa penyidikan dilakukan secara melanggar hukum, jaksa dapat mengajukan…
A. Surat Dakwaan Tambahan
B. Eksepsi
C. Pra Peradilan
D. Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP)
E. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)
Jawaban: D
Pembahasan:
Jika penyidikan ditemukan cacat hukum atau tidak memenuhi syarat formil dan materiil, jaksa berwenang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) sesuai Pasal 140 ayat (2) KUHAP. Ini dilakukan jika tidak cukup bukti, peristiwa bukan tindak pidana, atau perkara dihentikan demi hukum.
Soal Nomor 20
Dalam hukum perdata, gugatan yang diajukan oleh kelompok orang yang memiliki kepentingan hukum yang sama terhadap suatu pihak disebut…
A. Intervensi
B. Class Action
C. Legal Standing
D. Eksepsi
E. Replik
Jawaban: B
Pembahasan:
Class Action adalah gugatan hukum yang diajukan oleh satu atau beberapa orang sebagai perwakilan dari kelompok yang memiliki kepentingan hukum yang sama. Mekanisme ini umum digunakan dalam kasus lingkungan hidup, konsumen, atau hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Siap Lolos Seleksi CPNS PPPK Jaksa Ahli Pertama?
Uji kemampuanmu sekarang dengan kumpulan soal HOTS terbaru lengkap dengan pembahasan yang akan membantumu lebih percaya diri menghadapi seleksi CPNS & PPPK. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan diri secara maksimal.
Klik https://fungsional.id/ atau banner di atas untuk mendapatkan akses GRATIS ke kumpulan soal terbaru yang telah disusun sesuai dengan kisi-kisi resmi.
