Formasi Mediator Hubungan Industrial dalam seleksi PPPK CPNS memiliki peran penting dalam menjaga hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha, terutama dalam menyelesaikan perselisihan di tempat kerja. Mediator bertanggung jawab untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Posisi ini menuntut pemahaman mendalam tentang hukum ketenagakerjaan, peraturan perundang-undangan, dan teknik penyelesaian sengketa yang efektif.
Ujian untuk posisi Mediator Hubungan Industrial akan menguji kemampuan calon peserta dalam memahami regulasi ketenagakerjaan dan praktik penyelesaian perselisihan yang sesuai dengan hukum Indonesia. Dalam artikel ini, kami menyediakan kisi-kisi terbaru serta contoh soal lengkap dengan pembahasannya, yang dapat membantu Anda mempersiapkan ujian dengan lebih maksimal.Dengan berlatih melalui contoh soal, Anda akan lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi ujian PPPK CPNS untuk formasi Mediator Hubungan Industrial.
Kisi-Kisi Contoh Soal Mediator Hubungan Industrial CPNS PPPK Sesuai KemenpanRB
Dalam seleksi PPPK CPNS untuk posisi Mediator Hubungan Industrial, terdapat sejumlah poin penting yang harus dipahami untuk mempersiapkan diri dengan baik. Berikut adalah kisi-kisi materi yang akan diujikan, yang mencakup berbagai aspek terkait undang-undang ketenagakerjaan, perjanjian kerja, pengupahan, dan mediasi perselisihan industrial.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Memahami Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah dasar utama dalam menjalankan fungsi seorang mediator hubungan industrial. Undang-undang ini mengatur hubungan kerja, pengupahan, serikat pekerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pengusaha. Mediator harus memahami ketentuan hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, agar dapat melakukan mediasi yang adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. - Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja
Mediator harus memahami perjanjian kerja, baik itu PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) maupun PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu). Hal ini termasuk hak dan kewajiban yang timbul selama hubungan kerja, serta ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan masa percobaan. - Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Pengetahuan tentang peraturan perusahaan dan PKB sangat penting. Mediator harus mampu menjelaskan cara menyusun, menyosialisasikan, dan memfasilitasi penerapan kedua instrumen ini untuk mengatur tata kelola hubungan kerja dan meminimalkan perselisihan. - Pengupahan dan Program JAMSOS
Mediator harus memahami sistem pengupahan yang digunakan di perusahaan, baik itu berbasis waktu, hasil, atau kontrak. Selain itu, penting untuk mengetahui tentang Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan, serta manfaat yang diberikan kepada pekerja dan kewajiban kepesertaan yang harus dipenuhi oleh pengusaha dan pekerja. - Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh
Mediator harus mengetahui peran organisasi pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis. Mediator berperan sebagai penengah untuk menjembatani kepentingan kedua pihak dalam perselisihan. - LKS Bipartit dan LKS Tripartit
Mediator juga harus memahami fungsi Lembaga Kerja Sama (LKS), baik yang bersifat bipartit (antara pengusaha dan pekerja) maupun tripartit (melibatkan pemerintah). Mediator bertugas memastikan bahwa LKS dapat menjalankan peranannya dalam mencegah konflik dan menciptakan hubungan kerja yang adil. - Teknis Mediasi Perselisihan Industrial
Menguasai teknik mediasi yang efektif adalah kunci utama dalam posisi ini. Mediator harus dapat menyelesaikan berbagai jenis perselisihan industrial, seperti PHK, perselisihan antar serikat pekerja, dan sengketa terkait hak dan kepentingan pekerja atau pengusaha. - Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung
Mediator harus memahami prosedur penyelesaian sengketa di Pengadilan Hubungan Industrial dan kasasi di Mahkamah Agung. Ini termasuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berselisih mengenai langkah hukum yang bisa ditempuh jika proses mediasi gagal. - Peraturan-peraturan Pendukung
Selain Undang-Undang Ketenagakerjaan, mediator juga harus memahami berbagai peraturan pendukung seperti:
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan
- Pemetaan dan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial
Mediator perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis situasi di tempat kerja dan mendeteksi kerawanan yang dapat memicu konflik, seperti mogok kerja, lock out, atau ketidakseimbangan kekuasaan antara pekerja dan pengusaha.
Contoh Soal Mediator Hubungan Industrial CPNS PPPK
Persiapkan ujian Mediator Hubungan Industrial CPNS PPPK dengan menguasai berbagai aspek ketenagakerjaan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan teknik mediasi perselisihan industrial. Dalam artikel ini, kami menyediakan contoh soal yang dirancang untuk menguji pemahaman Anda dalam menyelesaikan sengketa antara pekerja dan pengusaha secara adil dan sesuai peraturan. Soal-soal ini akan membantu Anda mempersiapkan diri untuk ujian dengan lebih baik dan lebih percaya diri. Berikut contoh soalnya:
Soal 1
Seorang pekerja mengajukan keluhan kepada mediator hubungan industrial terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan tanpa prosedur yang sesuai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, apa yang harus dilakukan oleh mediator dalam kasus ini?
A. Meminta pekerja untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan
B. Membantu pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan damai tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku
C. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi yang menguntungkan pekerja
D. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan mematuhi prosedur yang berlaku
E. Memerintahkan pengusaha untuk membayar ganti rugi tanpa prosedur mediasi
Pembahasan:
Mediator harus memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha dengan memastikan bahwa semua prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan diikuti. Hal ini penting untuk memastikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai PHK yang harus dilakukan dengan alasan yang sah dan prosedur yang benar.
Jawaban yang benar: D. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan dengan mematuhi prosedur yang berlaku
Soal 2
Seorang pekerja mengeluhkan adanya pengurangan upah yang dilakukan oleh perusahaan tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Berdasarkan Peraturan Perusahaan, apa langkah pertama yang harus diambil oleh mediator untuk menyelesaikan perselisihan ini?
A. Menyusun rekomendasi untuk pengusaha agar segera membayar kembali upah yang dikurangi
B. Mengidentifikasi apakah pengurangan upah tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
C. Membantu pekerja untuk melaporkan masalah ini ke Pengadilan Hubungan Industrial
D. Mendorong pekerja untuk menerima pengurangan upah untuk menjaga hubungan yang harmonis
E. Membuat keputusan yang menguntungkan pekerja tanpa memeriksa bukti
Pembahasan:
Langkah pertama yang harus diambil oleh mediator adalah mengidentifikasi apakah pengurangan upah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan. Jika tidak sesuai, mediator dapat memfasilitasi pertemuan untuk mencari solusi yang adil.
Jawaban yang benar: B. Mengidentifikasi apakah pengurangan upah tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Soal 3
Seorang pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja secara sepihak, tanpa melalui prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sebagai mediator, apa yang menjadi fokus utama dalam mediasi ini?
A. Memastikan pengusaha membayar ganti rugi kepada pekerja sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah
B. Menyelesaikan perselisihan dengan meminta pekerja menerima keputusan pengusaha
C. Mempersiapkan bukti dan membawa kasus ke Pengadilan Hubungan Industrial
D. Memastikan bahwa PHK dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan menyarankan solusi yang adil bagi kedua pihak
E. Menghentikan proses mediasi dan meminta pekerja untuk mencari pekerjaan lain
Pembahasan:
Mediator harus memastikan bahwa PHK dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mencakup pemberian pemberitahuan, alasan yang jelas, dan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Mediator juga harus memfasilitasi penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak.
Jawaban yang benar: D. Memastikan bahwa PHK dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan menyarankan solusi yang adil bagi kedua pihak
Soal 4
Seorang pekerja melaporkan bahwa pengusaha telah gagal membayar upah sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kerja. Sebagai mediator, apa yang harus Anda lakukan terlebih dahulu untuk menyelesaikan perselisihan ini?
A. Langsung mengambil keputusan untuk membayar upah yang tertunda
B. Memeriksa apakah ada perjanjian kerja yang sah yang mengatur tentang pembayaran upah
C. Menyusun surat peringatan kepada pengusaha tanpa memeriksa bukti
D. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan tanpa memeriksa dokumen terkait
E. Menyampaikan keluhan pekerja kepada pihak berwenang tanpa konsultasi lebih lanjut
Pembahasan:
Langkah pertama yang harus diambil oleh mediator adalah memeriksa perjanjian kerja yang sah yang mengatur pembayaran upah. Dengan demikian, mediator dapat mengetahui apakah pengusaha telah melanggar kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja tersebut.
Jawaban yang benar: B. Memeriksa apakah ada perjanjian kerja yang sah yang mengatur tentang pembayaran upah
Soal 5
Pekerja dan pengusaha di sebuah perusahaan tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Sebagai mediator, apa yang seharusnya Anda lakukan untuk menyelesaikan perselisihan ini?
A. Meminta kedua pihak untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Hubungan Industrial
B. Menyusun PKB baru tanpa melibatkan kedua pihak dalam pertemuan mediasi
C. Mempersiapkan kesepakatan yang hanya menguntungkan salah satu pihak
D. Memfasilitasi dialog antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan PKB yang dapat diterima oleh kedua belah pihak
E. Menghentikan proses mediasi dan menyarankan pihak-pihak yang terlibat untuk mengikuti keputusan pengadilan
Pembahasan:
Mediator harus memfasilitasi dialog antara pekerja dan pengusaha untuk menyusun PKB yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, dengan mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Jawaban yang benar: D. Memfasilitasi dialog antara pekerja dan pengusaha untuk mencapai kesepakatan PKB yang dapat diterima oleh kedua belah pihak
Soal 6
Seorang pengusaha mengajukan permintaan untuk mengubah sistem pengupahan berdasarkan hasil kerja, sementara pekerja menentang perubahan tersebut. Sebagai mediator, apa yang harus Anda lakukan untuk menyelesaikan perselisihan ini?
A. Menyusun sistem pengupahan baru yang menguntungkan pengusaha
B. Menyampaikan pendapat pengusaha kepada pekerja tanpa mencari solusi bersama
C. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas kemungkinan sistem pengupahan yang adil
D. Menyalahkan salah satu pihak dan memberikan solusi sepihak
E. Menyarankan pekerja untuk menerima sistem pengupahan yang baru tanpa mediasi
Pembahasan:
Mediator harus memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas sistem pengupahan yang adil bagi kedua belah pihak, berdasarkan prinsip keseimbangan dan keadilan yang tercantum dalam peraturan yang berlaku.
Jawaban yang benar: C. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas kemungkinan sistem pengupahan yang adil
Soal 7
Seorang pekerja melaporkan bahwa pengusaha melakukan tindakan lock out sebagai respons terhadap mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja. Apa yang seharusnya dilakukan oleh mediator dalam kasus ini?
A. Menyalahkan pekerja atas mogok kerja dan mendukung tindakan lock out pengusaha
B. Meminta kedua pihak untuk melanjutkan perselisihan ke pengadilan
C. Menyelesaikan konflik dengan mengarahkan pekerja untuk kembali bekerja tanpa memahami alasan mogok kerja
D. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk mencari solusi yang menghindari lock out dan mempertahankan hak pekerja
E. Meminta pekerja untuk kembali bekerja tanpa melakukan mediasi lebih lanjut
Pembahasan:
Mediator harus memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk mencari solusi yang menghindari tindakan lock out dan menjaga hak pekerja untuk melakukan mogok kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencari penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak.
Jawaban yang benar: D. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk mencari solusi yang menghindari lock out dan mempertahankan hak pekerja
Soal 8
Seorang pekerja melaporkan bahwa hak-haknya terkait jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) tidak dipenuhi oleh pengusaha. Apa yang seharusnya dilakukan oleh mediator untuk menyelesaikan perselisihan ini?
A. Memastikan pekerja mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan Jamsostek
B. Mencarikan solusi yang menguntungkan pengusaha tanpa mempedulikan hak pekerja
C. Meminta pengusaha untuk segera membayar hak pekerja tanpa mediasi lebih lanjut
D. Memfasilitasi diskusi untuk memastikan pengusaha memenuhi kewajiban terhadap Jamsostek sesuai dengan peraturan yang berlaku
E. Menunda proses mediasi sampai pekerja menyetujui keputusan pengusaha
Pembahasan:
Mediator harus memfasilitasi diskusi untuk memastikan pengusaha memenuhi kewajiban terkait Jamsostek dan memastikan pekerja mendapatkan hak yang seharusnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan pengupahan dan jaminan sosial.
Jawaban yang benar: D. Memfasilitasi diskusi untuk memastikan pengusaha memenuhi kewajiban terhadap Jamsostek sesuai dengan peraturan yang berlaku
Soal 9
Pengusaha ingin mengubah jam kerja karyawan di perusahaan. Pekerja keberatan dengan perubahan tersebut. Sebagai mediator, apa langkah pertama yang harus Anda ambil?
A. Membuat keputusan sepihak dan mengubah jam kerja
B. Mencari solusi untuk mengakomodasi kepentingan pengusaha tanpa memperhatikan kepentingan pekerja
C. Mengidentifikasi ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan hukum yang mengatur jam kerja
D. Meminta pekerja untuk menerima perubahan tanpa diskusi lebih lanjut
E. Menyelesaikan masalah dengan membiarkan pengusaha menentukan jam kerja
Pembahasan:
Langkah pertama adalah mengidentifikasi ketentuan yang berlaku dalam PKB dan peraturan perundang-undangan terkait jam kerja. Mediator harus memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak untuk mencari solusi yang adil.
Jawaban yang benar: C. Mengidentifikasi ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan hukum yang mengatur jam kerja
Soal 10
Dalam sebuah perusahaan, terdapat perselisihan mengenai hak cuti tahunan pekerja. Apa langkah pertama yang harus diambil oleh mediator untuk menyelesaikan masalah ini?
A. Mengabaikan hak cuti tahunan dan memberikan solusi berdasarkan kebijakan perusahaan
B. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas hak cuti yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
C. Membuat keputusan sepihak berdasarkan kebijakan perusahaan
D. Mengarahkan pekerja untuk melanjutkan masalah ke Pengadilan Hubungan Industrial
E. Menyarankan pekerja untuk menerima keputusan perusahaan mengenai cuti tanpa mediasi
Pembahasan:
Langkah pertama adalah memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas hak cuti tahunan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik yang tertulis dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun perjanjian yang ada.
Jawaban yang benar: B. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas hak cuti yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
Soal 11
Seorang pengusaha mengajukan perubahan besar dalam sistem pengupahan yang berdampak pada pekerja dengan lama kerja lebih dari 5 tahun. Sebagai mediator, apa yang harus Anda lakukan untuk menyelesaikan perselisihan ini?
A. Menyusun sistem pengupahan baru yang menguntungkan pengusaha tanpa melibatkan pekerja
B. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk memastikan perubahan sistem pengupahan sesuai dengan hukum yang berlaku
C. Mengarahkan pekerja untuk menerima perubahan tanpa konsultasi lebih lanjut
D. Menyusun rekomendasi untuk pengusaha agar memberikan kompensasi lebih kepada pekerja
E. Membiarkan pengusaha membuat keputusan sepihak tanpa intervensi mediator
Pembahasan:
Mediator harus memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk memastikan bahwa perubahan sistem pengupahan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa perubahan tersebut adil bagi pekerja yang sudah bekerja lama di perusahaan.
Jawaban yang benar: B. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk memastikan perubahan sistem pengupahan sesuai dengan hukum yang berlaku
Soal 12
Dalam mediasi terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja merasa tidak diberikan kesempatan untuk membela diri. Apa yang seharusnya dilakukan oleh mediator?
A. Mengabaikan prosedur hukum dan membuat keputusan yang menguntungkan pekerja
B. Membantu pekerja mengajukan gugatan hukum tanpa mediasi lebih lanjut
C. Memastikan bahwa pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membela diri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
D. Menyelesaikan perselisihan tanpa memberikan kesempatan bagi pekerja untuk berbicara
E. Mengabaikan prosedur dan menghentikan mediasi jika tidak ada kesepakatan
Pembahasan:
Sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja memiliki hak untuk membela diri sebelum PHK dilakukan. Mediator harus memastikan prosedur yang sah diikuti dan memberikan kesempatan bagi pekerja untuk memberikan pembelaan.
Jawaban yang benar: C. Memastikan bahwa pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja untuk membela diri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Soal 13
Seorang pekerja mengajukan keluhan terkait diskriminasi dalam pekerjaan, namun pengusaha membantah tuduhan tersebut. Apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh mediator dalam kasus ini?
A. Menyelesaikan kasus dengan mendengarkan hanya satu pihak
B. Memastikan bahwa kasus ini ditangani oleh Pengadilan Hubungan Industrial tanpa mediasi
C. Mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti terkait tuduhan diskriminasi dari kedua belah pihak
D. Menyalahkan pengusaha dan memutuskan kasus tanpa penyelidikan lebih lanjut
E. Mempromosikan solusi yang menguntungkan pekerja tanpa memeriksa bukti yang ada
Pembahasan:
Langkah pertama adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti terkait tuduhan diskriminasi. Mediator harus mendengarkan kedua belah pihak dan menilai bukti yang ada sebelum menyarankan langkah selanjutnya.
Jawaban yang benar: C. Mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti terkait tuduhan diskriminasi dari kedua belah pihak
Soal 14
Seorang pengusaha dan pekerja berselisih mengenai penerapan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam hal jam kerja lembur. Bagaimana mediator harus menangani perselisihan ini?
A. Membuat keputusan sepihak mengenai jam kerja lembur
B. Memfasilitasi pertemuan antara pengusaha dan pekerja untuk memastikan bahwa PKB yang ada diterapkan dengan benar
C. Mengarahkan pekerja untuk menerima ketentuan lembur tanpa mediasi lebih lanjut
D. Mengabaikan ketentuan dalam PKB dan menyarankan pengusaha membuat keputusan sendiri
E. Menyusun PKB baru tanpa konsultasi dengan kedua belah pihak
Pembahasan:
Mediator harus memfasilitasi pertemuan antara pengusaha dan pekerja untuk memastikan bahwa PKB diterapkan dengan benar, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya mengenai jam kerja lembur.
Jawaban yang benar: B. Memfasilitasi pertemuan antara pengusaha dan pekerja untuk memastikan bahwa PKB yang ada diterapkan dengan benar
Soal 15
Dalam suatu perusahaan, terjadi sengketa mengenai pengurangan hak cuti tahunan pekerja yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Apa langkah pertama yang harus diambil oleh mediator?
A. Meminta pekerja untuk menerima keputusan pengusaha tanpa pertemuan lebih lanjut
B. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas pemenuhan hak cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku
C. Menyelesaikan masalah dengan mengabaikan hak cuti pekerja
D. Membuat keputusan sepihak untuk memberikan hak cuti kepada pekerja
E. Mengarahkan pekerja untuk mengajukan gugatan hukum tanpa mediasi lebih lanjut
Pembahasan:
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh mediator adalah memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk memastikan hak cuti tahunan pekerja dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan perjanjian yang ada.
Jawaban yang benar: B. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas pemenuhan hak cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Soal 16
Pengusaha ingin mengubah jam kerja karyawan di perusahaan secara sepihak. Pekerja keberatan dengan perubahan tersebut. Apa yang harus dilakukan oleh mediator?
A. Memastikan bahwa pengusaha dapat mengubah jam kerja tanpa mempertimbangkan kepentingan pekerja
B. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas kemungkinan perubahan jam kerja yang adil dan sesuai dengan hukum
C. Mengarahkan pekerja untuk menerima perubahan sepenuhnya tanpa mediasi lebih lanjut
D. Menyusun keputusan untuk mengubah jam kerja tanpa konsultasi dengan pekerja
E. Membiarkan pengusaha mengubah jam kerja tanpa intervensi lebih lanjut
Pembahasan:
Mediator harus memfasilitasi pertemuan antara pengusaha dan pekerja untuk membahas perubahan jam kerja yang sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan hukum ketenagakerjaan, serta mengusahakan solusi yang adil bagi kedua pihak.
Jawaban yang benar: B. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas kemungkinan perubahan jam kerja yang adil dan sesuai dengan hukum
Soal 17
Pekerja mengajukan keluhan mengenai kondisi kerja yang tidak aman di tempat kerja yang berisiko mengancam keselamatan mereka. Sebagai mediator, apa langkah pertama yang harus diambil?
A. Menyuruh pekerja untuk menerima kondisi kerja yang ada tanpa melibatkan pengusaha
B. Mengarahkan pekerja untuk melanjutkan masalah ke Pengadilan Hubungan Industrial
C. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas dan mencari solusi atas kondisi kerja yang tidak aman
D. Mengabaikan masalah keselamatan dan melanjutkan proses mediasi tanpa melibatkan pihak terkait
E. Menyusun laporan tanpa pertemuan antara pekerja dan pengusaha
Pembahasan:
Langkah pertama yang harus dilakukan oleh mediator adalah memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas kondisi kerja yang tidak aman dan mencari solusi yang dapat memperbaiki kondisi tersebut, dengan mempertimbangkan standar keselamatan kerja yang berlaku.
Jawaban yang benar: C. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas dan mencari solusi atas kondisi kerja yang tidak aman
Soal 18
Pekerja mengeluhkan diskriminasi dalam pengupahan antara pekerja laki-laki dan perempuan yang bekerja di posisi yang sama. Apa yang harus dilakukan oleh mediator untuk menangani kasus ini?
A. Membiarkan pengusaha menentukan upah tanpa campur tangan mediator
B. Menyelesaikan masalah ini tanpa mencari bukti terkait diskriminasi
C. Mengidentifikasi apakah ada diskriminasi dalam pengupahan dan memfasilitasi diskusi untuk mengatasi ketidaksetaraan
D. Menyalahkan pekerja perempuan dan menyarankan mereka menerima perbedaan gaji
E. Membuat keputusan sepihak berdasarkan pendapat pengusaha
Pembahasan:
Mediator harus mengidentifikasi diskriminasi yang terjadi dalam pengupahan, memfasilitasi diskusi antara pekerja dan pengusaha untuk mencari solusi yang adil, dan memastikan bahwa kebijakan pengupahan memenuhi prinsip kesetaraan dan tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
Jawaban yang benar: C. Mengidentifikasi apakah ada diskriminasi dalam pengupahan dan memfasilitasi diskusi untuk mengatasi ketidaksetaraan
Soal 19
Seorang pekerja melaporkan bahwa ia tidak mendapatkan hak jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai mediator, apa yang harus dilakukan pertama kali?
A. Mengabaikan masalah Jamsostek dan melanjutkan mediasi
B. Membantu pekerja mengajukan gugatan langsung tanpa mediasi
C. Memeriksa apakah pengusaha telah memenuhi kewajiban terhadap Jamsostek dan memastikan pekerja terdaftar dengan benar
D. Menyelesaikan masalah ini tanpa mengkaji peraturan Jamsostek lebih lanjut
E. Membiarkan pengusaha melanjutkan tanpa memberikan jaminan sosial pada pekerja
Pembahasan:
Mediator harus memeriksa kewajiban pengusaha terkait Jamsostek untuk memastikan bahwa pekerja terdaftar sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menerima manfaat yang menjadi haknya.
Jawaban yang benar: C. Memeriksa apakah pengusaha telah memenuhi kewajiban terhadap Jamsostek dan memastikan pekerja terdaftar dengan benar
Soal 20
Dalam sebuah perusahaan, terjadi perselisihan antara pekerja dan pengusaha mengenai kebijakan cuti tahunan. Pekerja merasa hak cutinya dipotong secara tidak sah. Apa yang harus dilakukan oleh mediator?
A. Menyelesaikan masalah dengan memberikan cuti tambahan kepada pekerja tanpa diskusi lebih lanjut
B. Membiarkan pengusaha menentukan hak cuti tanpa melibatkan pekerja
C. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas hak cuti tahunan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
D. Mengambil keputusan sepihak mengenai hak cuti pekerja
E. Menyampaikan keluhan pekerja ke pengadilan tanpa melalui mediasi
Pembahasan:
Mediator harus memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas hak cuti tahunan yang sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), dan ketentuan yang berlaku.
Jawaban yang benar: C. Memfasilitasi pertemuan antara pekerja dan pengusaha untuk membahas hak cuti tahunan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku
Maksimalkan Peluang Lolos Mediator Hubungan Industrial PPPK CPNS!
Siapkan diri Anda dengan 100 soal terbaru yang disusun berdasarkan kisi-kisi resmi. Tingkatkan kepercayaan diri dan peluang kelulusan Anda. Mulai latihan sekarang di fungsional.id!
