140 Soal Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPK CPNS 2024)

Jabatan penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah posisi strategis dalam pemerintahan yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan dan anak. Individu dalam jabatan ini bekerja untuk memastikan kesejahteraan perempuan dan anak dengan mengadvokasi kesetaraan gender serta memberikan keamanan untuk anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Tanggung jawab utama dari jabatan penata kelola pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak meliputi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, kampanye kesadaran hak perempuan dan anak, serta monitoring dan evaluasi kebijakan yang diterapkan. Mereka juga harus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan program-program tersebut berjalan efektif dan mencapai sasaran yang diinginkan.

Kisi-Kisi Soal Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kisi-kisi soal Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dirancang untuk mengukur pemahaman calon pegawai terhadap tugas dan tanggung jawab dalam jabatan ini. Berikut adalah beberapa kisi-kisi yang dapat dipelajari sebelum seleksi.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta peran Penata Kelola dalam mendukung implementasi undang-undang ini.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Mengatur tentang hak-hak anak dan kewajiban negara serta masyarakat dalam melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: Mengatur tentang hak-hak perempuan di tempat kerja, termasuk perlindungan terhadap pelecehan seksual, diskriminasi, dan hak-hak maternitas.

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs): Mengatur tentang tujuan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian dari pencapaian TPB di Indonesia.

Strategi Pemberdayaan Perempuan: Teknik dan program untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, pendidikan, dan kesehatan, serta pengembangan kapasitas dan kepemimpinan perempuan.

Pengelolaan Program Perlindungan Anak: Proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perlindungan anak, termasuk pengelolaan pusat layanan terpadu, shelter, dan program rehabilitasi untuk anak korban kekerasan.

Sosialisasi dan Edukasi tentang Kesetaraan Gender: Metode untuk menyampaikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat mengenai kesetaraan gender, hak-hak perempuan, dan pencegahan kekerasan berbasis gender.

Contoh Soal Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk PPPK & CPNS

Contoh soal Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dirancang untuk membantu Anda mempersiapkan diri sebelum menghadapi ujian. Berikut adalah contoh soal Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

1. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), mana dari berikut ini yang paling tepat menggambarkan peran Penata Kelola dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga?

A. Mengatur kebijakan kesehatan masyarakat
B. Menyediakan pelatihan untuk penegak hukum
C. Mengawasi implementasi kebijakan perlindungan KDRT dan memberikan dukungan pada penyedia layanan
D. Membuat regulasi mengenai hak-hak tenaga kerja
E. Menyusun program kesejahteraan sosial untuk keluarga

Jawaban: C. Mengawasi implementasi kebijakan perlindungan KDRT dan memberikan dukungan pada penyedia layanan

Pembahasan: Penata Kelola berperan dalam mengawasi dan memastikan implementasi kebijakan perlindungan KDRT serta memberikan dukungan kepada penyedia layanan untuk menangani kasus KDRT dengan efektif.

2. Jika sebuah organisasi mengimplementasikan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, strategi apa yang paling efektif untuk melindungi anak dari eksploitasi di lingkungan kerja?

A. Meningkatkan pemantauan terhadap fasilitas pendidikan
B. Menetapkan kebijakan ketenagakerjaan yang melarang penggunaan tenaga kerja anak dan memastikan penegakan hukum
C. Memberikan tunjangan pendidikan untuk anak-anak pekerja
D. Mengadakan pelatihan tentang hak-hak anak untuk masyarakat umum
E. Mengimplementasikan program kesehatan anak

Jawaban: B. Menetapkan kebijakan ketenagakerjaan yang melarang penggunaan tenaga kerja anak dan memastikan penegakan hukum

Pembahasan: Melarang penggunaan tenaga kerja anak dan menegakkan kebijakan tersebut dengan tegas adalah strategi utama dalam melindungi anak dari eksploitasi di lingkungan kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014.

3. Dalam konteks Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bagaimana seharusnya perusahaan merespons laporan mengenai pelecehan seksual di tempat kerja?

A. Mengabaikan laporan sampai ada bukti yang cukup
B. Menyediakan pelatihan reguler tentang pelecehan seksual kepada karyawan
C. Mengadakan investigasi internal dan memberikan perlindungan kepada pelapor serta menerapkan tindakan disipliner bagi pelaku
D. Menunda tindakan sampai ada keputusan dari pengadilan
E. Menyediakan tunjangan kesehatan tambahan bagi korban

Jawaban: C. Mengadakan investigasi internal dan memberikan perlindungan kepada pelapor serta menerapkan tindakan disipliner bagi pelaku

Pembahasan: Perusahaan harus segera melakukan investigasi internal, melindungi pelapor dari tindakan balasan, dan menerapkan tindakan disipliner kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

4. Bagaimana Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang TPB dapat mempengaruhi kebijakan pemberdayaan perempuan di suatu daerah?

A. Dengan mengidentifikasi dan mengintegrasikan tujuan pemberdayaan perempuan dalam rencana pembangunan daerah
B. Dengan memfokuskan anggaran hanya untuk infrastruktur
C. Dengan mengatur penjualan produk lokal
D. Dengan mengadakan seminar tentang kesehatan masyarakat
E. Dengan memperkenalkan program hiburan untuk masyarakat

Jawaban: A. Dengan mengidentifikasi dan mengintegrasikan tujuan pemberdayaan perempuan dalam rencana pembangunan daerah

Pembahasan: Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 mengarahkan integrasi tujuan pemberdayaan perempuan dalam rencana pembangunan daerah sebagai bagian dari pencapaian TPB.

5. Dalam hal melindungi hak-hak perempuan pekerja, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 memberikan panduan tentang hak-hak maternitas. Bagaimana cara perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap hak ini?

A. Memberikan tunjangan tambahan tanpa melakukan pemantauan
B. Menyediakan fasilitas menyusui dan cuti bersalin sesuai ketentuan undang-undang serta memastikan akses yang adil untuk semua pekerja
C. Mengabaikan permintaan cuti bersalin jika tidak ada dokumentasi medis
D. Mengganti cuti bersalin dengan kompensasi finansial
E. Menyediakan pelatihan singkat tentang hak-hak maternitas

Jawaban: B. Menyediakan fasilitas menyusui dan cuti bersalin sesuai ketentuan undang-undang serta memastikan akses yang adil untuk semua pekerja

Pembahasan: Perusahaan harus memastikan kepatuhan dengan menyediakan fasilitas menyusui dan cuti bersalin sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 dan memastikan bahwa semua pekerja memiliki akses yang adil.

6. Jika sebuah institusi kesehatan ingin mengimplementasikan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, langkah apa yang seharusnya diambil untuk meningkatkan dukungan bagi korban?

A. Menyediakan seminar tentang kekerasan dalam rumah tangga
B. Mengadakan workshop tentang perlindungan anak
C. Mengintegrasikan layanan konseling dan perlindungan bagi korban KDRT dalam fasilitas kesehatan
D. Menyusun rencana untuk pengurangan anggaran kesehatan
E. Mengganti kebijakan asuransi kesehatan

Jawaban: C. Mengintegrasikan layanan konseling dan perlindungan bagi korban KDRT dalam fasilitas kesehatan

Pembahasan: Institusi kesehatan harus mengintegrasikan layanan konseling dan perlindungan untuk mendukung korban KDRT sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.

7. Dalam konteks pengelolaan hak-hak tenaga kerja, bagaimana Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menangani isu diskriminasi di tempat kerja?

A. Dengan mengizinkan perusahaan untuk menentukan kebijakan diskriminasi sendiri
B. Dengan memberikan panduan untuk pelaporan dan penanganan kasus diskriminasi
C. Dengan mengabaikan isu diskriminasi sebagai masalah pribadi
D. Dengan menyediakan pelatihan terkait diskriminasi tanpa kebijakan resmi
E. Dengan mengandalkan pihak ketiga untuk menangani diskriminasi

Jawaban: B. Dengan memberikan panduan untuk pelaporan dan penanganan kasus diskriminasi

Pembahasan: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 memberikan panduan yang jelas tentang pelaporan dan penanganan kasus diskriminasi untuk melindungi hak-hak tenaga kerja.

8. Apa strategi paling efektif untuk melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) terkait dengan perlindungan anak?

A. Menyusun program penanggulangan bencana
B. Menyediakan akses hiburan anak
C. Mengembangkan kebijakan lingkungan
D. Menyediakan fasilitas pendidikan dan perlindungan anak yang terintegrasi dalam kebijakan sosial
E. Mengatur distribusi barang-barang konsumsi

Jawaban: D. Menyediakan fasilitas pendidikan dan perlindungan anak yang terintegrasi dalam kebijakan sosial

Pembahasan: Strategi efektif untuk melaksanakan TPB terkait perlindungan anak adalah dengan menyediakan fasilitas pendidikan dan perlindungan yang terintegrasi dalam kebijakan sosial.

9. Dalam konteks perlindungan perempuan di tempat kerja, bagaimana Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mendorong pemberdayaan perempuan?

A. Dengan membatasi jam kerja perempuan
B. Dengan mengatur gaji minimum
C. Dengan mengizinkan diskriminasi berdasarkan gender
D. Dengan membatasi hak maternitas
E. Dengan menyediakan fasilitas dan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan, serta perlindungan terhadap pelecehan

Jawaban: E. Dengan menyediakan fasilitas dan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan, serta perlindungan terhadap pelecehan

Pembahasan: Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mendorong pemberdayaan perempuan melalui penyediaan fasilitas dan kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan serta perlindungan terhadap pelecehan.

10. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dapat mempengaruhi kebijakan sosial pemerintah terkait anak?

A. Dengan memperkenalkan subsidi anak
B. Dengan memperbarui kebijakan tentang hak-hak anak untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi
C. Dengan mengurangi anggaran pendidikan
D. Dengan mengatur regulasi pasar kerja
E. Dengan memperkenalkan kebijakan kesehatan baru

Jawaban: B. Dengan memperbarui kebijakan tentang hak-hak anak untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi

Pembahasan: Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mempengaruhi kebijakan sosial pemerintah dengan memperbarui kebijakan tentang hak-hak anak untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi, memastikan perlindungan anak yang lebih baik.

11. Dalam mengimplementasikan strategi pemberdayaan perempuan di sektor ekonomi, mana dari berikut ini yang paling efektif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam bisnis?

A. Menyediakan kredit tanpa bunga untuk usaha kecil dan menengah yang dimiliki perempuan
B. Mengadakan seminar tentang teknologi terbaru untuk seluruh masyarakat
C. Meningkatkan regulasi tentang pajak untuk perusahaan besar
D. Menyediakan pelatihan singkat tentang keterampilan manual
E. Mengurangi jam kerja untuk perempuan pekerja

Jawaban: A. Menyediakan kredit tanpa bunga untuk usaha kecil dan menengah yang dimiliki perempuan

Pembahasan: Menyediakan kredit tanpa bunga dapat membantu perempuan memulai atau mengembangkan usaha kecil dan menengah, meningkatkan partisipasi mereka dalam sektor ekonomi.

12. Dalam pengelolaan program perlindungan anak, langkah apa yang paling penting dalam evaluasi efektivitas pusat pelayanan terpadu?

A. Menghitung jumlah anak yang dilayani setiap bulan
B. Mengadakan acara sosial untuk anak-anak
C. Mengukur anggaran yang dikeluarkan setiap tahun
D. Mengumpulkan umpan balik dari anak dan keluarga mengenai kualitas layanan dan dampak program
E. Mengganti peralatan yang sudah usang

Jawaban: D. Mengumpulkan umpan balik dari anak dan keluarga mengenai kualitas layanan dan dampak program

Pembahasan: Mengumpulkan umpan balik dari anak dan keluarga penting untuk mengevaluasi kualitas layanan dan dampak program perlindungan anak, memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi.

13. Untuk meningkatkan kesetaraan gender di lingkungan kerja, program sosialisasi apa yang paling efektif?

A. Mengadakan acara hiburan untuk karyawan
B. Menyediakan fasilitas olahraga di tempat kerja
C. Memberikan bonus bagi karyawan yang hadir dalam acara kesetaraan gender
D. Mengurangi jumlah rapat internal
E. Mengintegrasikan pelatihan kesetaraan gender ke dalam program pelatihan karyawan dan membuat kebijakan anti-diskriminasi

Jawaban: E. Mengintegrasikan pelatihan kesetaraan gender ke dalam program pelatihan karyawan dan membuat kebijakan anti-diskriminasi

Pembahasan: Mengintegrasikan pelatihan kesetaraan gender ke dalam program pelatihan dan membuat kebijakan anti-diskriminasi membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan inklusif.

14. Dalam konteks strategi pemberdayaan perempuan, bagaimana pengembangan kapasitas kepemimpinan perempuan dapat mempengaruhi kebijakan publik?

A. Dengan memberikan subsidi langsung kepada perusahaan
B. Dengan menurunkan tarif pajak
C. Dengan memperkenalkan regulasi baru tentang produk konsumen
D. Dengan melibatkan perempuan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan
E. Dengan menyederhanakan prosedur administrasi

Jawaban: D. Dengan melibatkan perempuan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan

Pembahasan: Melibatkan perempuan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan memastikan perspektif mereka diintegrasikan dalam kebijakan publik, mendorong kebijakan yang lebih inklusif.

15. Dalam pengelolaan program perlindungan anak, langkah apa yang seharusnya diambil untuk memastikan keamanan anak-anak di shelter?

A. Mengembangkan dan menerapkan prosedur keamanan yang ketat serta pelatihan rutin untuk staf
B. Mengurangi jumlah staf di shelter
C. Mengadakan acara rekreasi setiap bulan
D. Mengurangi anggaran untuk pemeliharaan
E. Mengganti lokasi shelter secara berkala

Jawaban: A. Mengembangkan dan menerapkan prosedur keamanan yang ketat serta pelatihan rutin untuk staf

Pembahasan: Mengembangkan dan menerapkan prosedur keamanan yang ketat serta memberikan pelatihan rutin kepada staf sangat penting untuk memastikan keamanan anak-anak di shelter.

16. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, program apa yang paling efektif?

A. Memberikan penghargaan untuk partai politik
B. Mengadakan pemilihan internal di perusahaan
C. Mengurangi batas usia untuk calon legislatif
D. Menyediakan pelatihan kepemimpinan dan pendampingan khusus untuk calon perempuan
E. Meningkatkan promosi produk politik

Jawaban: D. Menyediakan pelatihan kepemimpinan dan pendampingan khusus untuk calon perempuan

Pembahasan: Pelatihan kepemimpinan dan pendampingan khusus membantu calon perempuan mempersiapkan diri untuk peran politik, meningkatkan partisipasi mereka dalam politik.

17. Bagaimana cara terbaik untuk mensosialisasikan hak-hak perempuan di masyarakat secara efektif?

A. Mengadakan kampanye iklan di media sosial tanpa melibatkan komunitas lokal
B. Mengedarkan brosur informasi di pusat perbelanjaan
C. Mengadakan workshop dan diskusi yang melibatkan masyarakat dan memfasilitasi dialog tentang hak-hak perempuan
D. Menyediakan diskon produk untuk perempuan
E. Mengadakan kompetisi berhadiah untuk pembuatan poster

Jawaban: C. Mengadakan workshop dan diskusi yang melibatkan masyarakat dan memfasilitasi dialog tentang hak-hak perempuan

Pembahasan: Mengadakan workshop dan diskusi yang melibatkan masyarakat memfasilitasi dialog langsung tentang hak-hak perempuan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran.

18. Dalam merancang program perlindungan anak, apa yang harus dipertimbangkan untuk memastikan program tersebut inklusif dan efektif?

A. Mengutamakan alokasi anggaran untuk pemasaran program
B. Mengintegrasikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk anak-anak dan keluarga mereka, dalam desain program
C. Mengurangi durasi program untuk efisiensi biaya
D. Mengutamakan penggunaan teknologi terbaru tanpa mempertimbangkan kebutuhan lokal
E. Menyediakan fasilitas untuk hiburan anak

Jawaban: B. Mengintegrasikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk anak-anak dan keluarga mereka, dalam desain program

Pembahasan: Mengintegrasikan masukan dari berbagai pemangku kepentingan membantu memastikan bahwa program perlindungan anak memenuhi kebutuhan mereka dan efektif dalam pelaksanaannya.

19. Apa pendekatan terbaik untuk mengukur dampak program pemberdayaan perempuan dalam sektor pendidikan?

A. Menilai peningkatan keterampilan dan perubahan dalam tingkat partisipasi perempuan di sektor pendidikan melalui survei dan data
B. Menghitung jumlah peserta yang mengikuti program
C. Mengadakan acara penutup program
D. Mengurangi biaya program untuk efisiensi
E. Mengganti kurikulum pendidikan

Jawaban: A. Menilai peningkatan keterampilan dan perubahan dalam tingkat partisipasi perempuan di sektor pendidikan melalui survei dan data

Pembahasan: Menilai peningkatan keterampilan dan perubahan dalam partisipasi perempuan membantu mengukur dampak program pemberdayaan perempuan dalam sektor pendidikan secara akurat.

20. Dalam sosialisasi kesetaraan gender, metode apa yang paling efektif untuk menjangkau berbagai kelompok masyarakat?

A. Mengadakan acara berbasis komunitas yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan pemimpin lokal untuk diskusi tentang kesetaraan gender
B. Mengandalkan iklan media tanpa melibatkan masyarakat
C. Menyebarluaskan materi informasi tanpa interaksi langsung
D. Mengadakan pelatihan hanya untuk profesional
E. Mengurangi anggaran sosialisasi

Jawaban: A. Mengadakan acara berbasis komunitas yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan pemimpin lokal untuk diskusi tentang kesetaraan gender

Pembahasan: Mengadakan acara berbasis komunitas melibatkan berbagai kelompok masyarakat dan pemimpin lokal secara langsung dalam diskusi tentang kesetaraan gender, memastikan bahwa informasi disampaikan dengan cara yang relevan dan efektif.

Kuasai Ujian PPPK CPNS dengan 140 Soal Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mulai Latihan Sekarang!

Untuk mempersiapkan ujian PPPK CPNS 2024 dengan lebih baik, akses lebih dari 140 soal Penata Kelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lengkap dengan pembahasan mendetail dan kisi-kisi ujian terbaru. Daftar gratis di https://fungsional.id untuk mendapatkan materi latihan yang dirancang khusus untuk membantu Anda sukses dalam ujian. Klik banner di atas untuk mulai latihan dan manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan persiapan Anda secara optimal!