130 Soal Penata Kelola Pemilihan Umum (PPPK CPNS 2024)

Penata Kelola Pemilihan Umum mempunyai peran dalam memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil dan teratur, dari penyusunan regulasi hingga pelaksanaan di lapangan. Dengan bertanggung jawab untuk merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi seluruh aspek pemilihan umum, dengan fokus pada integritas dan transparansi proses pemilu. Dalam melaksanakan tugasnya, Penata Kelola Pemilihan Umum harus menangani berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan tahapan pemilu, pengawasan pelaksanaan, hingga pemantauan hasil pemilu.

Pemahaman mendalam mengenai regulasi pemilihan, prosedur pemungutan suara, dan teknologi pemilu merupakan keharusan dalam posisi ini. Oleh karena itu, posisi ini menuntut keterampilan analitis yang tajam serta kemampuan untuk bekerja sama secara efektif dalam berbagai situasi.

Kisi-Kisi Soal Penata Kelola Pemilihan Umum

Sebuah kunci meraih kesuksesan pada seleksi PPPK dan CPNS adalah pemahaman yang mendalam terhadap kisi-kisi soal yang akan diujikan. Dibawah ini kisi-kisi untuk soal PPPK dan CPNS Penata Kelola Pemilihan Umum, yang mencakup berbagai aspek penting dari peran ini. 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Mengatur pelaksanaan Pemilu di Indonesia, termasuk pemilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD, serta peran Penata Kelola Pemilihan Umum dalam memastikan kelancaran proses Pemilu.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 8 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum: Pedoman yang mengatur proses pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), dan pengelolaan data pemilih.

Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum: Mengatur strategi dan metode untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu, termasuk peran Penata Kelola Pemilihan Umum dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Manajemen dan Administrasi Pemilu: Teknik pengelolaan logistik, keuangan, dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pemilu, termasuk pengelolaan surat suara, alat-alat pemungutan suara, dan pengaturan TPS.

Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Pemilu: Prosedur untuk memastikan Pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan transparan, termasuk mekanisme pengawasan, pemantauan, dan pelaporan pelanggaran atau kecurangan Pemilu.

Contoh Soal Penata Kelola Pemilihan Umum untuk PPPK & CPNS

Contoh soal Penggerak Swadaya Masyarakat untuk PPPK dan CPNS bertujuan untuk membantu Anda mempersiapkan diri menghadapi ujian. Berikut adalah contoh soal untuk PPPK CPNS Penggerak Swadaya Masyarakat. 

1. Bagaimana peran Penata Kelola Pemilihan Umum dalam memastikan kelancaran proses Pemilu berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?

A. Mengelola logistik Pemilu secara efisien
B. Mengawasi jalannya kampanye oleh partai politik
C. Memastikan keuangan partai politik transparan
D. Menyusun daftar pemilih tetap dengan akurat
E. Mengatur perizinan untuk iklan kampanye

Jawaban: A. Mengelola logistik Pemilu secara efisien

Pembahasan: Penata Kelola Pemilihan Umum bertanggung jawab untuk mengelola logistik agar proses Pemilu berjalan lancar, termasuk pengaturan TPS, distribusi surat suara, dan alat pemungutan suara.

2. Apa dampak dari tidak terlaksananya pemutakhiran data pemilih yang baik seperti yang diatur dalam Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018?

A. Tingginya partisipasi pemilih
B. Terjadinya kekurangan logistik Pemilu
C. Adanya pemilih ganda atau tidak valid dalam DPT
D. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu
E. Berkurangnya jumlah TPS yang diperlukan

Jawaban: C. Adanya pemilih ganda atau tidak valid dalam DPT

Pembahasan: Pemutakhiran data pemilih yang tidak akurat dapat menyebabkan adanya pemilih ganda atau pemilih yang tidak memenuhi syarat, yang dapat merusak integritas Pemilu.

3. Jika Penata Kelola Pemilihan Umum gagal dalam menjalankan sosialisasi seperti yang diatur dalam Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018, apa kemungkinan terbesar yang akan terjadi?

A. Penurunan partisipasi pemilih dalam Pemilu
B. Penambahan jumlah TPS
C. Keterlambatan dalam pengiriman logistik Pemilu
D. Kesulitan dalam pengelolaan keuangan kampanye
E. Penurunan jumlah surat suara yang sah

Jawaban: A. Penurunan partisipasi pemilih dalam Pemilu

Pembahasan: Sosialisasi yang buruk dapat menyebabkan masyarakat kurang informasi tentang Pemilu, sehingga menurunkan partisipasi mereka dalam proses pemilihan.

4. Dalam manajemen dan administrasi Pemilu, mengapa penting untuk memiliki pengelolaan sumber daya manusia yang efektif?

A. Untuk mengurangi biaya logistik Pemilu
B. Untuk memastikan bahwa Pemilu berlangsung secara jujur dan adil
C. Untuk memaksimalkan jumlah TPS yang tersedia
D. Untuk memastikan pelaksanaan kampanye yang efisien
E. Untuk mengurangi jumlah surat suara yang tidak sah

Jawaban: B. Untuk memastikan bahwa Pemilu berlangsung secara jujur dan adil

Pembahasan: Pengelolaan sumber daya manusia yang efektif memastikan bahwa semua petugas Pemilu terlatih dan mampu menjalankan tugas mereka sesuai standar, yang penting untuk integritas dan keadilan Pemilu.

5. Bagaimana Penata Kelola Pemilihan Umum dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akurasi dalam penyusunan daftar pemilih tetap (DPT)?

A. Dengan menggunakan teknologi untuk menghitung suara secara otomatis
B. Dengan menerapkan sistem pemungutan suara online
C. Dengan mengembangkan aplikasi untuk pemutakhiran data pemilih secara real-time
D. Dengan mengatur waktu kampanye yang lebih panjang
E. Dengan menambah jumlah TPS di daerah terpencil

Jawaban: C. Dengan mengembangkan aplikasi untuk pemutakhiran data pemilih secara real-time

Pembahasan: Teknologi dapat digunakan untuk memutakhirkan data pemilih secara lebih efisien dan akurat, yang akan membantu dalam menyusun DPT yang lebih valid dan mengurangi kesalahan.

6. Apa risiko yang dihadapi Penata Kelola Pemilihan Umum jika pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pemilu tidak dilakukan dengan baik?

A. Meningkatnya biaya Pemilu
B. Penurunan kualitas kampanye
C. Terjadinya kecurangan dan manipulasi hasil Pemilu
D. Kesulitan dalam penyusunan DPT
E. Penurunan jumlah calon yang mencalonkan diri

Jawaban: C. Terjadinya kecurangan dan manipulasi hasil Pemilu

Pembahasan: Pengawasan dan pengendalian yang lemah dapat membuka peluang terjadinya kecurangan, seperti manipulasi hasil, yang merusak keadilan dan transparansi Pemilu.

7. Bagaimana Penata Kelola Pemilihan Umum dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu melalui strategi yang diatur dalam Peraturan KPU No. 10 Tahun 2018?

A. Dengan meningkatkan anggaran kampanye partai politik
B. Dengan memperpendek periode kampanye
C. Dengan mengintensifkan pendidikan pemilih di komunitas lokal
D. Dengan membatasi jumlah pemilih di setiap TPS
E. Dengan memperbanyak iklan komersial di media massa

Jawaban: C. Dengan mengintensifkan pendidikan pemilih di komunitas lokal

Pembahasan: Pendidikan pemilih yang intensif dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu, sehingga mendorong partisipasi yang lebih tinggi.

8. Jika ada kesalahan dalam manajemen logistik Pemilu, apa konsekuensi terbesar yang mungkin terjadi?

A. Pengurangan jumlah kandidat yang terpilih
B. Meningkatnya biaya kampanye
C. Keterlambatan dalam pengiriman surat suara dan perlengkapan TPS
D. Penurunan partisipasi pemilih
E. Kesulitan dalam penetapan DPT

Jawaban: C. Keterlambatan dalam pengiriman surat suara dan perlengkapan TPS

Pembahasan: Manajemen logistik yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman surat suara dan perlengkapan TPS, yang berpotensi mengganggu jalannya Pemilu.

9. Apa peran penting dari pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pemilu yang dilakukan oleh Penata Kelola Pemilihan Umum?

A. Memastikan kampanye dilakukan sesuai aturan
B. Mengurangi jumlah surat suara yang tidak sah
C. Menjaga agar Pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan
D. Memperbanyak jumlah TPS di setiap daerah
E. Mengelola keuangan partai politik dengan efisien

Jawaban: C. Menjaga agar Pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan

Pembahasan: Pengawasan dan pengendalian yang ketat membantu memastikan bahwa proses Pemilu berjalan sesuai aturan, tanpa kecurangan atau manipulasi.

10. Mengapa pemutakhiran data pemilih menjadi krusial dalam setiap tahapan Pemilu?

A. Untuk mengurangi biaya logistik Pemilu
B. Untuk memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat terdaftar
C. Untuk mempersingkat waktu kampanye
D. Untuk meningkatkan jumlah calon yang mencalonkan diri
E. Untuk mengurangi jumlah TPS yang diperlukan

Jawaban: B. Untuk memastikan semua warga negara yang memenuhi syarat terdaftar

Pembahasan: Pemutakhiran data pemilih yang akurat penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya, yang penting untuk legitimasi Pemilu.

11. Bagaimana dampak dari tidak adanya sosialisasi yang efektif oleh Penata Kelola Pemilihan Umum terhadap hasil Pemilu?

A. Penurunan jumlah TPS yang tersedia
B. Meningkatnya biaya Pemilu
C. Partisipasi pemilih yang rendah dan ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur Pemilu
D. Penurunan jumlah surat suara yang sah
E. Kesulitan dalam penyusunan daftar calon

Jawaban: C. Partisipasi pemilih yang rendah dan ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur Pemilu

Pembahasan: Sosialisasi yang buruk dapat menyebabkan masyarakat tidak terinformasi dengan baik, yang mengakibatkan partisipasi rendah dan ketidaktahuan mengenai tata cara Pemilu.

12. Apa yang menjadi perhatian utama dalam pengelolaan surat suara pada saat Pemilu?

A. Penyimpanan surat suara yang aman
B. Pengurangan jumlah pemilih yang terdaftar
C. Penambahan jumlah TPS
D. Peningkatan jumlah surat suara
E. Penundaan proses penghitungan suara

Jawaban: A. Penyimpanan surat suara yang aman

Pembahasan: Penyimpanan surat suara yang aman sangat penting untuk menjaga integritas hasil Pemilu dan mencegah kecurangan atau kehilangan suara.

13. Bagaimana Penata Kelola Pemilihan Umum dapat memastikan bahwa daftar pemilih tetap (DPT) yang disusun sesuai dengan Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018?

A. Dengan mengurangi jumlah TPS di setiap wilayah
B. Dengan melakukan verifikasi dan validasi data pemilih secara berkala
C. Dengan memperpanjang masa kampanye
D. Dengan menambah jumlah surat suara yang dicetak
E. Dengan membatasi jumlah pemilih di setiap TPS

Jawaban: B. Dengan melakukan verifikasi dan validasi data pemilih secara berkala

Pembahasan: Verifikasi dan validasi yang rutin dilakukan penting untuk memastikan DPT akurat dan mencerminkan pemilih yang sah.

14. Dalam situasi apa Penata Kelola Pemilihan Umum perlu meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pemilu?

A. Ketika partisipasi pemilih tinggi
B. Ketika ada indikasi kecurangan atau ketidakpatuhan terhadap aturan Pemilu
C. Ketika jumlah TPS meningkat
D. Ketika jumlah surat suara yang tidak sah berkurang
E. Ketika masa kampanye diperpanjang

Jawaban: B. Ketika ada indikasi kecurangan atau ketidakpatuhan terhadap aturan Pemilu

Pembahasan: Peningkatan pengawasan dan pengendalian diperlukan ketika ada tanda-tanda kecurangan atau pelanggaran aturan untuk menjaga keadilan dan transparansi Pemilu.

15. Mengapa Penata Kelola Pemilihan Umum perlu melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkala?

A. Untuk menambah jumlah surat suara yang sah
B. Untuk mengurangi biaya kampanye
C. Untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan up-to-date
D. Untuk memperpanjang waktu kampanye
E. Untuk menambah jumlah calon yang mencalonkan diri

Jawaban: C. Untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan up-to-date

Pembahasan: Pemutakhiran data pemilih secara berkala penting untuk memastikan bahwa DPT hanya mencakup pemilih yang memenuhi syarat dan mencegah adanya pemilih ganda atau tidak sah.

16. Apa yang dapat dilakukan Penata Kelola Pemilihan Umum untuk mengatasi masalah partisipasi pemilih yang rendah?

A. Meningkatkan jumlah TPS
B. Mengurangi biaya kampanye
C. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendidikan pemilih
D. Memperpanjang waktu kampanye
E. Mengurangi jumlah surat suara yang dicetak

Jawaban: C. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan pendidikan pemilih

Pembahasan: Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih intensif dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dengan memberikan informasi yang jelas dan relevan tentang pentingnya berpartisipasi.

17. Bagaimana manajemen logistik yang buruk dapat mempengaruhi proses Pemilu?

A. Mengurangi jumlah pemilih yang terdaftar

B. Mengakibatkan keterlambatan atau kekurangan logistik di TPS
C. Meningkatkan partisipasi pemilih
D. Memperpanjang waktu kampanye
E. Mengurangi jumlah kandidat yang mencalonkan diri

Jawaban: B. Mengakibatkan keterlambatan atau kekurangan logistik di TPS

Pembahasan: Manajemen logistik yang buruk dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman logistik ke TPS atau bahkan kekurangan perlengkapan yang dibutuhkan, yang bisa mengganggu kelancaran Pemilu.

18. Mengapa pendidikan pemilih menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilu?

A. Untuk mengurangi biaya kampanye
B. Untuk memastikan pemilih memahami proses dan pentingnya Pemilu
C. Untuk meningkatkan jumlah surat suara yang tidak sah
D. Untuk memperpanjang masa kampanye
E. Untuk mengurangi jumlah TPS

Jawaban: B. Untuk memastikan pemilih memahami proses dan pentingnya Pemilu

Pembahasan: Pendidikan pemilih bertujuan agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam Pemilu, serta bagaimana proses Pemilu berlangsung, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat.

19. Apa yang harus dilakukan jika ditemukan adanya data pemilih yang tidak valid dalam DPT?

A. Data tersebut harus segera diperbaiki atau dihapus
B. Data tersebut dibiarkan tanpa tindakan
C. Pemilu harus ditunda hingga data diperbaiki
D. Data tersebut digabungkan dengan data yang valid
E. Pemilih tersebut diizinkan untuk memberikan suara

Jawaban: A. Data tersebut harus segera diperbaiki atau dihapus

Pembahasan: Data pemilih yang tidak valid dalam DPT harus segera diperbaiki atau dihapus untuk memastikan hanya pemilih yang sah yang tercantum dalam daftar dan dapat memberikan suara.

20. Bagaimana Penata Kelola Pemilihan Umum dapat memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan transparan dan adil?

A. Dengan mengurangi jumlah TPS
B. Dengan memperpanjang masa kampanye
C. Dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pemilu
D. Dengan menambah jumlah surat suara yang dicetak
E. Dengan mengurangi jumlah calon yang mencalonkan diri

Jawaban: C. Dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Pemilu

Pembahasan: Transparansi dan keadilan dalam Pemilu dapat dijaga dengan pengawasan yang ketat dan pengendalian yang baik terhadap semua aspek pelaksanaan Pemilu, mulai dari pemutakhiran data pemilih hingga penghitungan suara.

Optimalkan Persiapan Anda dengan 130 Soal Penata Kelola Pemilihan Umum untuk PPPK CPNS 2024 Daftar Sekarang Tanpa Biaya!

Persiapkan ujian PPPK CPNS 2024 Anda dengan lebih matang dengan lebih dari 130 soal Penata Kelola Pemilihan Umum, disertai pembahasan komprehensif dan kisi-kisi terbaru. Daftar gratis di https://fungsional.id dan manfaatkan materi latihan yang dirancang khusus untuk memperkuat pemahaman Anda dan memaksimalkan hasil ujian. Dengan klik banner di atas, Anda akan mendapatkan akses penuh ke soal-soal yang relevan, pembahasan mendetail, dan panduan ujian yang dapat membantu Anda mencapai sukses.