Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang adalah formasi strategis yang berperan dalam pengelolaan tanah, pengaturan tata ruang, dan penyelesaian sengketa agraria. Posisi ini mendukung pelaksanaan kebijakan agraria dan tata ruang secara efektif, berlandaskan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepastian hukum. Tugas utamanya melibatkan perencanaan, pengelolaan data pertanahan, verifikasi dokumen agraria, serta penyusunan rencana tata ruang yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
Jabatan ini menuntut kemampuan analitis yang kuat, pemahaman mendalam tentang regulasi agraria, serta keterampilan komunikasi untuk berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait.
Kisi-Kisi Soal CPNS PPPK Penata Laksana Agraria Dan Tata Ruang Sesuai KemenpanRB
Sebagai seorang Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang, Anda akan berperan penting dalam memastikan pengelolaan pertanahan dan penataan ruang berjalan dengan baik, transparan, dan adil. Kisi-kisi berikut membantu Anda memahami topik utama yang akan diujikan, mulai dari reforma agraria hingga penyelesaian konflik pertanahan.
- Dasar Pertanahan
Memahami prinsip dasar hukum agraria di Indonesia, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjadi dasar pengelolaan tanah. Pemahaman ini mencakup status hukum tanah, hak atas tanah, dan pengaturan penggunaan tanah untuk mendukung kepastian hukum bagi masyarakat. - Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang
Menguasai ketentuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penguasaan ini mencakup tata cara penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk memastikan kesesuaian peruntukan. - Konsolidasi Tanah
Melaksanakan program konsolidasi tanah untuk meningkatkan keteraturan penguasaan dan pemanfaatan tanah. Konsolidasi ini bertujuan mendukung pembangunan wilayah, meningkatkan nilai ekonomi tanah, serta mencegah konflik pemanfaatan lahan. Proses ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah. - Penanganan Perkara, Sengketa, dan Konflik Pertanahan
Mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan solusi atas sengketa atau konflik pertanahan. Penanganan ini melibatkan mediasi, litigasi, atau pemberian rekomendasi penyelesaian berdasarkan peraturan yang berlaku, seperti Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan. - Pengadaan Tanah
Melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pemberian ganti rugi kepada pihak yang berhak, dengan prinsip transparansi dan keadilan. - Penilaian Tanah
Melakukan penilaian tanah untuk menentukan nilai ekonomis berdasarkan lokasi, kondisi fisik, dan potensi pengembangannya. Penilaian ini dilakukan sesuai pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penilaian Tanah. - Pemberdayaan Tanah Masyarakat
Mengembangkan program pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan tanah secara produktif. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan akses tanah, pemberian hak milik, dan pelatihan pengelolaan lahan secara berkelanjutan. - Penatagunaan Tanah
Mengawasi dan mengelola penggunaan tanah agar sesuai dengan rencana tata ruang. Penatagunaan ini mencakup identifikasi lahan terlantar, pengaturan pemanfaatan tanah untuk pembangunan, dan pelestarian fungsi tanah sesuai dengan peraturan terkait. - Reforma Agraria
Mengimplementasikan program reforma agraria untuk redistribusi tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui legalisasi aset dan akses. Hal ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, yang bertujuan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Contoh Soal CPNS PPPK Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang
Mempersiapkan diri untuk seleksi CPNS PPPK Penata Laksana Agraria dan Tata Ruang membutuhkan pemahaman mendalam tentang prinsip hukum tanah, tata ruang, dan kebijakan reforma agraria. Soal-soal berikut membantu Anda melatih kemampuan tersebut.
1. Seorang pengembang properti mengklaim kepemilikan atas sebidang tanah yang telah dikuasai masyarakat adat selama puluhan tahun tanpa dokumen resmi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, langkah yang harus diambil adalah…
A. Memberikan hak pengelolaan kepada pengembang sesuai pengajuan
B. Menyelidiki riwayat penguasaan tanah sebelum memutuskan hak kepemilikan
C. Meminta masyarakat adat membuat sertifikat atas tanah tersebut
D. Menetapkan tanah tersebut sebagai tanah negara untuk penyelesaian sengketa
E. Mengarahkan pengembang untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat adat
Pembahasan:
Jawaban B benar. Sesuai dengan prinsip dasar agraria, riwayat penguasaan tanah harus ditelusuri untuk menentukan status hukumnya sebelum mengambil tindakan lebih lanjut.
2. Dalam penyusunan RTRW, sebuah wilayah yang sebelumnya berfungsi sebagai kawasan konservasi direncanakan diubah menjadi kawasan industri. Langkah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah…
A. Mengubah status wilayah konservasi melalui Peraturan Daerah
B. Melakukan studi lingkungan dan dampak sosial terlebih dahulu
C. Memastikan wilayah tersebut tidak memiliki keanekaragaman hayati yang signifikan
D. Memberikan izin sementara untuk aktivitas industri di kawasan konservasi
E. Memindahkan kawasan konservasi ke lokasi lain yang lebih luas
Pembahasan:
Jawaban B benar. Studi lingkungan dan dampak sosial diperlukan sebelum perubahan fungsi ruang dapat dilakukan untuk memastikan keputusan sesuai dengan prinsip tata ruang berkelanjutan.
3. Dalam program konsolidasi tanah, seorang warga menolak menyerahkan tanahnya untuk redistribusi meskipun telah ditawarkan ganti rugi. Langkah yang harus dilakukan adalah…
A. Membiarkan tanah tersebut tetap dimiliki warga tanpa perubahan status
B. Mengajukan proses hukum untuk mengambil alih tanah secara paksa
C. Meninjau ulang program konsolidasi dan mencari alternatif lain
D. Melakukan mediasi ulang dengan penawaran ganti rugi yang lebih besar
E. Melibatkan pemerintah daerah untuk memediasi konflik ini
Pembahasan:
Jawaban E benar. Pemerintah daerah dapat membantu memediasi konflik untuk mencapai kesepakatan yang adil dalam program konsolidasi tanah.
4. Anda menemukan bahwa sebuah proyek pembangunan telah melanggar ketentuan RTRW dengan mendirikan bangunan di zona hijau. Tindakan yang paling tepat adalah…
A. Memberikan sanksi administratif kepada pengembang
B. Membongkar bangunan tersebut tanpa peringatan
C. Meminta pengembang memindahkan proyek ke lokasi lain
D. Melaporkan pelanggaran ini ke kementerian terkait untuk tindakan hukum
E. Menawarkan solusi kompensasi lahan kepada pengembang
Pembahasan:
Jawaban A benar. Sanksi administratif adalah langkah awal untuk menangani pelanggaran tata ruang sebelum tindakan hukum lebih lanjut diambil.
5. Dalam program reforma agraria, redistribusi tanah dilakukan kepada petani kecil. Apa yang harus dipastikan sebelum redistribusi dilakukan?
A. Legalitas tanah yang akan didistribusikan sudah jelas
B. Penerima redistribusi adalah warga asli daerah tersebut
C. Tanah yang didistribusikan tidak memiliki nilai ekonomi tinggi
D. Tidak ada klaim lain terhadap tanah tersebut
E. Penerima tanah telah memiliki modal untuk pengelolaan
Pembahasan:
Jawaban A benar. Legalitas tanah adalah prioritas utama untuk menghindari sengketa setelah redistribusi dilakukan.
6. Dalam penyelesaian konflik tanah antara dua pemilik yang sama-sama memiliki sertifikat, langkah yang harus dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 adalah…
A. Mencabut kedua sertifikat dan menetapkan tanah sebagai milik negara
B. Melakukan investigasi mendalam terhadap riwayat penerbitan sertifikat
C. Memberikan hak pengelolaan tanah kepada salah satu pihak
D. Membagi tanah secara adil antara kedua pemilik
E. Meminta kedua pihak menyelesaikan masalah di pengadilan
Pembahasan:
Jawaban B benar. Investigasi mendalam terhadap riwayat penerbitan sertifikat diperlukan untuk menentukan legalitas masing-masing pihak.
7. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, masyarakat menolak nilai ganti rugi yang telah ditetapkan. Apa langkah yang harus diambil?
A. Memaksakan pembayaran ganti rugi sesuai nilai yang ditetapkan
B. Menghentikan proyek hingga masyarakat setuju
C. Melakukan penilaian ulang terhadap nilai tanah oleh tim independen
D. Membatalkan proyek untuk menghindari konflik
E. Memberikan kompensasi tambahan berupa fasilitas umum
Pembahasan:
Jawaban C benar. Penilaian ulang oleh tim independen memastikan bahwa ganti rugi sesuai dengan nilai pasar dan adil untuk semua pihak.
8. Anda diminta melakukan penilaian tanah untuk proyek pemerintah. Faktor utama yang harus dipertimbangkan adalah…
A. Kondisi fisik dan potensi ekonomi tanah
B. Lokasi dan legalitas tanah
C. Riwayat kepemilikan tanah dan nilai pasar terkini
D. Semua jawaban di atas
E. Hanya A dan B
Pembahasan:
Jawaban D benar. Penilaian tanah mencakup semua faktor tersebut untuk mendapatkan nilai yang akurat dan adil.
9. Dalam program redistribusi tanah, terdapat sengketa antara dua desa yang sama-sama mengklaim hak atas lahan tertentu. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah…
A. Menentukan batas wilayah administratif masing-masing desa
B. Menghentikan program redistribusi sementara hingga sengketa selesai
C. Mengumpulkan data historis kepemilikan lahan dari kedua pihak
D. Memberikan hak pengelolaan kepada desa yang lebih membutuhkan
E. Melibatkan pengadilan untuk memutuskan kasus ini
Pembahasan:
Jawaban C benar. Langkah awal adalah mengumpulkan data historis kepemilikan untuk memahami latar belakang sengketa sebelum mengambil keputusan.
10. Anda diminta untuk memastikan konsolidasi tanah di sebuah wilayah perkotaan berjalan lancar. Apa yang harus diprioritaskan?
A. Penilaian nilai tanah yang akan dikonsolidasikan
B. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat konsolidasi tanah
C. Pengawasan langsung terhadap proses redistribusi tanah
D. Penetapan zona pembangunan sesuai RTRW
E. Penandatanganan dokumen legalitas tanah
Pembahasan:
Jawaban B benar. Sosialisasi penting dilakukan terlebih dahulu agar masyarakat memahami manfaat konsolidasi tanah dan mendukung pelaksanaannya.
11. Dalam pengawasan RTRW, Anda menemukan bahwa sebagian tanah sawah produktif akan diubah menjadi kawasan perumahan. Langkah yang harus dilakukan adalah…
A. Memperketat pengawasan agar tanah tetap berfungsi sebagai lahan pertanian
B. Memberikan izin perubahan peruntukan karena kebutuhan lahan perumahan meningkat
C. Melaporkan perubahan ini ke kementerian terkait untuk evaluasi lebih lanjut
D. Mengkaji dampak ekonomi dan sosial sebelum mengambil keputusan
E. Menunda perubahan peruntukan hingga RTRW diperbarui
Pembahasan:
Jawaban D benar. Kajian dampak ekonomi dan sosial diperlukan untuk memastikan perubahan tersebut sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
12. Dalam evaluasi pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara nilai ganti rugi dengan harga pasar. Tindakan terbaik adalah…
A. Membayar ganti rugi sesuai nilai yang telah ditetapkan
B. Melakukan negosiasi ulang dengan pemilik tanah
C. Mengkaji ulang penilaian tanah untuk memastikan kesesuaian
D. Menawarkan kompensasi non-moneter kepada pemilik tanah
E. Membatalkan pengadaan tanah untuk menghindari konflik
Pembahasan:
Jawaban C benar. Penilaian ulang penting dilakukan untuk memastikan nilai ganti rugi adil dan sesuai dengan harga pasar.
13. Dalam implementasi reforma agraria, pemerintah memberikan tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki lahan. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan program ini sukses?
A. Memberikan pelatihan pengelolaan lahan kepada penerima
B. Membebaskan pajak tanah selama lima tahun pertama
C. Menjamin akses kredit untuk pengelolaan lahan
D. Memantau penggunaan lahan secara berkala
E. Semua jawaban di atas
Pembahasan:
Jawaban E benar. Program reforma agraria yang sukses memerlukan kombinasi dukungan pelatihan, insentif finansial, dan pemantauan.
14. Sebuah wilayah pantai mengalami abrasi akibat pembangunan yang tidak sesuai rencana tata ruang. Apa langkah terbaik untuk menangani situasi ini?
A. Menghentikan pembangunan yang melanggar tata ruang
B. Merehabilitasi pantai dengan menanam vegetasi pelindung
C. Menyusun ulang RTRW agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan
D. Memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan tata ruang
E. Melaporkan kejadian ini ke otoritas lingkungan untuk tindakan lebih lanjut
Pembahasan:
Jawaban B benar. Rehabilitasi pantai adalah langkah prioritas untuk mengurangi dampak abrasi sambil menyelesaikan permasalahan tata ruang.
15. Dalam proses mediasi sengketa tanah, salah satu pihak menolak hasil keputusan mediasi. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah…
A. Meminta pihak yang menolak untuk menerima keputusan demi kepentingan bersama
B. Mengarahkan penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan
C. Memberikan kompensasi tambahan untuk pihak yang menolak
D. Melibatkan mediator baru untuk mencoba mediasi ulang
E. Membagi lahan sengketa menjadi dua bagian yang setara
Pembahasan:
Jawaban B benar. Jika mediasi gagal, jalur hukum adalah langkah terakhir yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa.
16. Dalam pengadaan tanah untuk proyek pembangunan, ditemukan bahwa dokumen tanah yang diajukan pemilik tidak sesuai dengan data administrasi pertanahan. Langkah yang harus dilakukan adalah…
A. Membatalkan pengadaan tanah untuk menghindari konflik hukum
B. Meminta pemilik tanah memperbarui dokumen sebelum proses dilanjutkan
C. Melanjutkan proses dengan dokumen yang tersedia sebagai dasar sementara
D. Melakukan investigasi terhadap asal-usul dokumen tanah tersebut
E. Melibatkan pemerintah daerah untuk mempercepat proses legalitas
Pembahasan:
Jawaban D benar. Investigasi diperlukan untuk memastikan keabsahan dokumen tanah sebelum melanjutkan proses pengadaan.
17. Anda menemukan adanya peredaran sertifikat tanah palsu di sebuah wilayah. Langkah pertama yang harus diambil adalah…
A. Menarik semua sertifikat tanah di wilayah tersebut untuk diverifikasi
B. Melaporkan kasus ini ke pihak berwenang untuk penyelidikan lebih lanjut
C. Meminta masyarakat untuk menyerahkan sertifikat asli untuk validasi
D. Melakukan sosialisasi tentang bahaya sertifikat palsu
E. Membatalkan semua transaksi tanah yang terkait dengan sertifikat tersebut
Pembahasan:
Jawaban B benar. Melaporkan ke pihak berwenang adalah langkah awal untuk menangani kasus peredaran sertifikat palsu.
18. Dalam program reforma agraria, ditemukan bahwa lahan yang akan didistribusikan adalah kawasan hutan. Apa tindakan yang harus dilakukan?
A. Menghentikan distribusi hingga status lahan diubah
B. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
C. Mengganti lahan tersebut dengan tanah lain di luar kawasan hutan
D. Memberikan izin penggunaan sementara kepada penerima manfaat
E. Meneruskan distribusi dengan perjanjian pemanfaatan bersama
Pembahasan:
Jawaban B benar. Koordinasi diperlukan untuk memastikan redistribusi lahan sesuai dengan regulasi dan status tanah.
19. Dalam evaluasi RTRW, Anda menemukan kawasan industri yang mulai mencemari lingkungan sekitar. Apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini?
A. Menutup kegiatan industri hingga pencemaran dihentikan
B. Meminta industri tersebut memperbaiki sistem pengelolaan limbah
C. Melibatkan masyarakat sekitar dalam pengawasan pencemaran
D. Mengubah RTRW agar kawasan industri tersebut dapat beroperasi legal
E. Melaporkan kasus ini ke otoritas lingkungan untuk evaluasi lebih lanjut
Pembahasan:
Jawaban B benar. Memperbaiki sistem pengelolaan limbah adalah langkah yang tepat untuk menghentikan pencemaran tanpa menghentikan kegiatan ekonomi.
20. Dalam proyek pengadaan tanah untuk fasilitas umum, beberapa pemilik tanah mengklaim tidak mendapatkan informasi yang cukup. Tindakan yang harus dilakukan adalah…
A. Menyusun ulang sosialisasi program dan mengundang pemilik tanah
B. Melanjutkan program dengan pemberian kompensasi tambahan
C. Menghentikan proyek hingga semua pemilik tanah setuju
D. Meminta pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas informasi tersebut
E. Melibatkan aparat hukum untuk memastikan program berjalan lancar
Pembahasan:
Jawaban A benar. Sosialisasi ulang memastikan semua pihak memahami dan mendukung program pengadaan tanah.
Raih Skor Tinggi dengan Latihan Sistem CAT di Fungsional.id
Bingung memulai persiapan seleksi? Mulailah dengan sistem CAT di Fungsional.id. Soal-soal berkualitas, simulasi realistis, dan pembahasan detail siap membantu Anda mencapai skor terbaik.
