Formasi Jabatan CPNS PPPK Pengawas Ketenagakerjaan bertujuan untuk memastikan kepatuhan perusahaan dan organisasi terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pengawas Ketenagakerjaan bertugas melakukan inspeksi di tempat kerja untuk memastikan kondisi kerja yang aman, melindungi hak-hak pekerja, dan memastikan kesejahteraan pekerja. Selain itu, posisi ini juga mencakup penegakan hukum terkait keselamatan kerja, perlindungan pekerja anak, pekerja perempuan, dan upah layak.
Pengawas Ketenagakerjaan harus memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan serta kemampuan analisis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi pelanggaran ketenagakerjaan. Posisi ini juga memerlukan keterampilan komunikasi yang baik untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan, serikat pekerja, dan instansi pemerintah.
Kisi – Kisi Soal CPNS PPPK Pengawas Ketenagakerjaan Sesuai KemenpanRB
Posisi Pengawas Ketenagakerjaan membutuhkan pemahaman mendalam tentang undang-undang ketenagakerjaan serta keterampilan dalam inspeksi dan penegakan peraturan. Kisi-kisi soal berikut ini akan membantu Anda fokus pada materi utama yang diujikan dalam seleksi CPNS PPPK, mencakup kepatuhan perusahaan terhadap hukum ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja.
- Pembinaan Norma Ketenagakerjaan
Pembinaan norma ketenagakerjaan dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan kepada perusahaan dan pekerja untuk memastikan pemahaman dan penerapan aturan terkait, seperti standar upah minimum, jam kerja, dan keselamatan kerja. Tujuan pembinaan adalah menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif. - Pemeriksaan Penerapan Norma Ketenagakerjaan
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan perusahaan mematuhi aturan ketenagakerjaan. Proses ini mencakup peninjauan dokumen, inspeksi lapangan, dan wawancara dengan pekerja. Hasil pemeriksaan digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan atau penegakan sanksi jika ditemukan pelanggaran. - Pengujian Penerapan Norma Ketenagakerjaan
Pengujian melibatkan evaluasi mendalam terhadap implementasi norma ketenagakerjaan, seperti standar K3, fasilitas kerja, dan pengelolaan hubungan kerja. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mendukung kesejahteraan tenaga kerja. - Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan
Dalam kasus pelanggaran serius seperti eksploitasi tenaga kerja atau praktik kerja paksa, pengawas bertindak sebagai penyidik untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menyusun laporan untuk proses hukum lebih lanjut. Penyidikan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. - Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
Pengembangan sistem pengawasan mencakup penyusunan pedoman, penerapan teknologi dalam proses pengawasan, dan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Hal ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan yang lebih luas dan pengawasan yang lebih efisien di berbagai sektor. - Pemanfaatan Sumber Daya untuk Kebijakan Pengawasan
Sumber daya dialokasikan secara efisien untuk mendukung pengawasan ketenagakerjaan, termasuk perencanaan kebijakan, pelatihan personel, dan pengembangan infrastruktur pengawasan. Proses ini mencakup komunikasi dengan kolega dan atasan untuk mengatasi kendala yang muncul. - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Menguasai ketentuan dalam UU ini, termasuk perlindungan tenaga kerja, hubungan industrial, dan pengelolaan hubungan kerja yang adil. Implementasi aturan ini menjadi landasan dalam semua aspek pengawasan ketenagakerjaan. - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Memahami peran pengawas ketenagakerjaan sebagai ASN yang berintegritas, profesional, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Penguasaan UU ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan pengawasan. - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Menguasai sistem manajemen PNS, termasuk pengembangan kompetensi dan evaluasi kinerja, yang mendukung pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas sesuai standar yang telah ditetapkan. - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
Memahami struktur dan tugas Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk koordinasi antarunit untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ketenagakerjaan di tingkat daerah dan nasional. - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021
Menguasai kebijakan organisasi dan tata kerja Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk unit pelaksana teknis yang relevan dengan pengawasan ketenagakerjaan. - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024
Memahami perubahan dalam tata kerja unit pelaksana teknis yang mendukung pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan secara optimal. - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2023
Menguasai peta proses bisnis Kementerian Ketenagakerjaan untuk memastikan pelaksanaan tugas pengawasan sesuai dengan alur kerja dan prosedur yang telah ditentukan.
Contoh Soal CPNS PPPK Pengawas Ketenagakerjaan
Menghadapi seleksi CPNS PPPK untuk posisi Pengawas Lingkungan Hidup membutuhkan persiapan yang matang, terutama karena tugas ini melibatkan tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Soal-soal berikut dirancang untuk mengasah kemampuan Anda dalam memahami peraturan, menangani pencemaran, dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan.
1. Seorang pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan di sebuah perusahaan untuk memastikan pemenuhan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Saat melakukan inspeksi, pengawas menemukan bahwa alat pelindung diri (APD) tidak disediakan oleh perusahaan. Langkah awal yang harus dilakukan oleh pengawas adalah…
A. Memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan
B. Melaporkan pelanggaran ini langsung ke instansi yang berwenang
C. Menghentikan kegiatan operasional perusahaan secara langsung
D. Menyusun laporan untuk digunakan sebagai bukti dalam penyidikan
E. Memberikan sanksi denda kepada perusahaan
Pembahasan: Jawaban A benar, karena peringatan tertulis adalah langkah awal yang umumnya diberikan kepada perusahaan untuk mengingatkan mereka sebelum sanksi lebih lanjut diambil.
2. Dalam proses pembinaan norma ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan melakukan pelatihan kepada karyawan mengenai jam kerja dan upah minimum sesuai ketentuan. Tujuan utama dari pembinaan ini adalah…
A. Meningkatkan jumlah tenaga kerja di perusahaan tersebut
B. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif
C. Mendorong perusahaan untuk menambah waktu kerja
D. Membuat karyawan memahami cara mengajukan komplain
E. Menambah profitabilitas perusahaan melalui efisiensi
Pembahasan: Jawaban B benar, karena pembinaan norma ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan produktif sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Seorang pengawas ketenagakerjaan melakukan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di sebuah perusahaan yang diduga mempekerjakan anak di bawah umur. Dalam menjalankan tugasnya, pengawas harus mengikuti prosedur yang diatur dalam…
A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN
B. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
D. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2024
E. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan
Pembahasan: Jawaban C benar, karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah dasar hukum yang mengatur ketenagakerjaan, termasuk larangan mempekerjakan anak di bawah umur dan prosedur penyidikan pelanggaran ketenagakerjaan.
4. Dalam mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengawasan. Salah satu manfaat utama dari penerapan teknologi ini adalah…
A. Mengurangi jumlah pengawas ketenagakerjaan di lapangan
B. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi secara real-time
C. Menambah pendapatan perusahaan melalui efisiensi biaya
D. Menghilangkan kebutuhan akan inspeksi lapangan secara langsung
E. Membebaskan perusahaan dari kewajiban kepatuhan terhadap standar K3
Pembahasan: Jawaban B benar, karena penerapan teknologi memungkinkan pemantauan dan evaluasi real-time yang meningkatkan efisiensi pengawasan.
5. Seorang pengawas ketenagakerjaan diminta melakukan pengujian terhadap penerapan norma ketenagakerjaan di sebuah perusahaan terkait fasilitas kerja yang layak. Aspek yang menjadi fokus utama dalam pengujian ini adalah…
A. Tingkat gaji pekerja di perusahaan tersebut
B. Jumlah karyawan yang dipekerjakan
C. Kondisi keselamatan kerja dan lingkungan kerja
D. Lama waktu istirahat yang diberikan oleh perusahaan
E. Jenis produk yang dihasilkan oleh perusahaan
Pembahasan: Jawaban C benar, karena fasilitas kerja yang layak mencakup kondisi keselamatan kerja dan lingkungan yang mendukung kesejahteraan pekerja.
6. Dalam inspeksi rutin, seorang pengawas ketenagakerjaan menemukan bahwa sebuah perusahaan belum mengimplementasikan standar keselamatan kerja meskipun memiliki jumlah pekerja yang signifikan. Langkah yang perlu dilakukan oleh pengawas dalam situasi ini adalah…
A. Mengeluarkan surat teguran tertulis dan memantau tindak lanjut
B. Menutup sementara operasional perusahaan sampai standar diterapkan
C. Mengajukan perusahaan untuk pelatihan ulang keselamatan kerja
D. Menyampaikan laporan kepada manajemen tanpa peringatan formal
E. Memberikan pembinaan kepada pekerja mengenai keselamatan kerja
Pembahasan: Jawaban A benar, karena pengawas biasanya mengeluarkan teguran tertulis terlebih dahulu sebagai langkah awal dalam menegakkan kepatuhan terhadap standar keselamatan kerja.
7. Selama pengawasan, ditemukan bahwa perusahaan melakukan pemotongan upah di luar ketentuan hukum. Untuk menindaklanjuti hal ini, pengawas ketenagakerjaan harus…
A. Menghubungi serikat pekerja untuk berdiskusi mengenai pemotongan
B. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada dinas ketenagakerjaan setempat
C. Memberikan saran agar perusahaan menerapkan sistem insentif baru
D. Mengingatkan perusahaan tentang konsekuensi hukum pemotongan upah
E. Mengeluarkan sanksi administratif tanpa peringatan awal
Pembahasan: Jawaban D benar, karena pengawas ketenagakerjaan harus terlebih dahulu mengingatkan perusahaan terkait konsekuensi hukum sebelum melangkah ke tahap penegakan sanksi.
8. Seorang pengawas ketenagakerjaan melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam sosialisasi ini, pengawas menjelaskan tentang…
A. Perlindungan tenaga kerja asing di Indonesia
B. Pemberlakuan jam kerja fleksibel di seluruh perusahaan
C. Pengelolaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja
D. Kebijakan perusahaan yang menguntungkan pengusaha
E. Pemotongan gaji karyawan selama masa pelatihan
Pembahasan: Jawaban C benar, karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur perlindungan tenaga kerja serta pengelolaan hubungan industrial di Indonesia.
9. Pengawas ketenagakerjaan menemukan praktik yang melibatkan tenaga kerja anak di salah satu perusahaan. Sesuai prosedur, pengawas harus…
A. Memberikan teguran langsung kepada pekerja anak yang terlibat
B. Mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada perusahaan tersebut
C. Meminta perusahaan untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak
D. Menyerahkan anak-anak tersebut ke unit perlindungan anak
E. Melakukan pembinaan kepada tenaga kerja anak tentang hak-hak mereka
Pembahasan: Jawaban B benar, karena rekomendasi sanksi adalah tindakan yang tepat bagi perusahaan yang melanggar peraturan terkait tenaga kerja anak.
10. Dalam pemeriksaan fasilitas kerja, pengawas ketenagakerjaan mendapati bahwa area kerja tidak memenuhi standar pencahayaan yang cukup, yang dapat membahayakan kesehatan pekerja. Langkah awal yang harus diambil pengawas adalah…
A. Meminta pekerja membawa alat pencahayaan tambahan
B. Menginstruksikan perusahaan untuk memperbaiki pencahayaan sesuai standar
C. Memberikan lampu darurat pada setiap pekerja yang terkena dampak
D. Menyediakan fasilitas pencahayaan sementara tanpa melibatkan perusahaan
E. Menambahkan alat bantu visual bagi pekerja
Pembahasan: Jawaban B benar, karena pengawas harus menginstruksikan perusahaan untuk memperbaiki pencahayaan agar sesuai dengan standar keselamatan kerja.
11. Dalam pengawasan terhadap upah minimum, pengawas ketenagakerjaan menemukan bahwa perusahaan membayar upah di bawah standar minimum. Pengawas harus…
A. Membuat rekomendasi agar perusahaan memberikan insentif tambahan
B. Melakukan sosialisasi ulang mengenai peraturan upah minimum
C. Menginstruksikan perusahaan untuk segera menyesuaikan upah
D. Menyusun surat teguran tanpa tindakan lebih lanjut
E. Meminta pekerja untuk menegosiasikan kenaikan upah sendiri
Pembahasan: Jawaban C benar, karena pengawas ketenagakerjaan memiliki kewenangan untuk menginstruksikan perusahaan agar mematuhi standar upah minimum.
12. Dalam situasi di mana pengawas ketenagakerjaan menemukan ketidakpatuhan terhadap jam kerja yang ditetapkan, langkah pertama yang dapat diambil adalah…
A. Memberikan pelatihan mengenai waktu kerja yang efektif
B. Mengeluarkan surat teguran kepada perusahaan yang bersangkutan
C. Melaporkan pelanggaran ini ke pihak berwenang tanpa pemeriksaan tambahan
D. Meminta pekerja untuk mengurangi jam kerja secara mandiri
E. Mendorong pekerja untuk menyusun laporan kepada perusahaan
Pembahasan: Jawaban B benar, karena surat teguran adalah langkah awal yang dilakukan pengawas dalam situasi ketidakpatuhan terkait jam kerja.
13. Seorang pengawas ketenagakerjaan menemukan bahwa fasilitas kerja tidak memiliki ventilasi yang cukup untuk memastikan sirkulasi udara. Pengawas dapat memberikan rekomendasi untuk…
A. Memasang alat pengukur kadar oksigen di area kerja
B. Membuka jendela tanpa memperhatikan keamanan
C. Memasang ventilasi tambahan untuk memastikan aliran udara
D. Menyediakan masker bagi pekerja yang terdampak
E. Memindahkan pekerja ke ruangan yang lebih kecil
Pembahasan: Jawaban C benar, karena memasang ventilasi tambahan akan memastikan sirkulasi udara yang lebih baik dan meningkatkan kondisi kerja.
14. Selama inspeksi di lapangan, pengawas ketenagakerjaan perlu memastikan bahwa perusahaan mematuhi ketentuan keselamatan kerja dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021. Hal yang harus diperhatikan pengawas adalah…
A. Penyediaan fasilitas makan gratis untuk karyawan
B. Keberadaan alat pelindung diri dan pelatihan keselamatan kerja
C. Ketersediaan transportasi bagi pekerja
D. Pembayaran bonus tahunan secara tepat waktu
E. Fleksibilitas jam kerja sesuai permintaan pekerja
Pembahasan: Jawaban B benar, karena Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 mengatur tentang keselamatan kerja, termasuk penyediaan alat pelindung diri.
15. Pengawas ketenagakerjaan menemukan bahwa sebuah perusahaan tidak mematuhi peraturan tentang upah lembur. Untuk mengatasi pelanggaran ini, pengawas harus…
A. Menawarkan sistem kompensasi alternatif kepada perusahaan
B. Memberikan pelatihan kepada perusahaan tentang perhitungan upah lembur
C. Mengeluarkan surat peringatan dan menuntut perbaikan segera
D. Meminta pekerja untuk mengajukan komplain secara resmi
E. Melaporkan perusahaan langsung ke pihak kepolisian
Pembahasan: Jawaban C benar, karena surat peringatan adalah langkah awal untuk mengatasi pelanggaran terkait upah lembur.
16. Dalam situasi di mana pengawas ketenagakerjaan mendapati fasilitas kesehatan yang disediakan perusahaan tidak memadai, pengawas harus…
A. Menghubungi dinas kesehatan untuk menyediakan fasilitas tambahan
B. Memberikan instruksi agar fasilitas diperbaiki sesuai standar kesehatan
C. Menyediakan layanan kesehatan tambahan untuk pekerja
D. Mengeluarkan surat teguran kepada pekerja
E. Meminta pekerja menggunakan fasilitas kesehatan eksternal
Pembahasan: Jawaban B benar, karena pengawas memiliki kewenangan untuk meminta perusahaan memenuhi standar kesehatan.
17. Untuk mengembangkan sistem pengawasan ketenagakerjaan, pengawas perlu memastikan pemanfaatan teknologi yang sesuai, seperti…
A. Aplikasi pemantauan yang memudahkan laporan lapangan
B. Platform media sosial untuk menyebarkan hasil inspeksi
C. Alat pengukur produktivitas harian
D. Sistem penghitungan upah secara otomatis
E. Layanan pesan singkat untuk menghubungi pekerja
Pembahasan: Jawaban A benar, karena teknologi pemantauan membantu pengawas memantau kepatuhan secara efisien dan akurat.
18. Seorang pengawas ketenagakerjaan menemukan bahwa perusahaan menggunakan tenaga kerja di luar jam kerja yang diperbolehkan. Tindakan pengawas sebaiknya adalah…
A. Menyusun laporan pelanggaran dan mengeluarkan surat teguran
B. Mengizinkan perusahaan untuk meneruskan kebijakan tersebut
C. Menyarankan pekerja untuk mengambil cuti tambahan
D. Memberikan pelatihan tentang jam kerja kepada pekerja
E. Menginstruksikan pekerja untuk mengajukan komplain
Pembahasan: Jawaban A benar, karena surat teguran adalah tindakan awal yang dapat diambil untuk menindak pelanggaran jam kerja.
19. Untuk mendukung proses akreditasi sebuah perusahaan, pengawas ketenagakerjaan perlu memastikan kepatuhan terhadap…
A. Kebijakan bonus karyawan
B. Ketentuan keselamatan kerja dan fasilitas kerja yang memadai
C. Sistem evaluasi kinerja tahunan
D. Jadwal libur nasional yang fleksibel
E. Sistem upah minimum berdasarkan pengalaman kerja
Pembahasan: Jawaban B benar, karena keselamatan kerja dan fasilitas kerja merupakan komponen penting dalam proses akreditasi.
20. Dalam melakukan pengembangan kompetensi pengawas ketenagakerjaan, pelatihan yang relevan adalah…
A. Pelatihan tentang keterampilan komunikasi
B. Pelatihan tentang undang-undang perdagangan
C. Pelatihan teknis keselamatan dan kesehatan kerja
D. Pelatihan tentang manajemen keuangan
E. Pelatihan tentang penilaian kinerja berdasarkan KPI
Pembahasan: Jawaban C benar, karena pelatihan teknis keselamatan dan kesehatan kerja sangat relevan bagi pengawas ketenagakerjaan.
Tingkatkan Peluang Lulus Seleksi Pengawas Ketenagakerjaan!
Berlatih soal prediktif dan komprehensif di Fungsional.id untuk menguasai setiap aspek pengawasan ketenagakerjaan. Persiapkan diri Anda untuk seleksi yang ketat dengan latihan soal yang terfokus dan efektif!
