Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan program Kementerian PUPR yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan melalui pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, seperti jalan desa, jembatan, irigasi, air bersih, dan sanitasi. Keberhasilan program ini didukung oleh tenaga fasilitator dan pendamping yang kompeten, sehingga proses rekrutmen dilakukan secara selektif untuk mendapatkan kandidat terbaik.
Untuk menghadapi seleksi tenaga pendamping PISEW, calon peserta perlu memahami berbagai materi yang diujikan, mulai dari kebijakan program, teknis infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga administrasi dan pelaporan. Artikel ini menyajikan lebih dari 130 soal latihan lengkap dengan kunci jawaban dan pembahasan guna membantu peserta meningkatkan pemahaman, ketelitian, dan kesiapan dalam menghadapi ujian seleksi.
Mengenal Rekrutmen Tenaga Pendamping PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) Kementerian PUPR
Rekrutmen tenaga pendamping PISEW diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di masing-masing provinsi, dengan membuka tiga formasi utama yaitu Tenaga Ahli Provinsi (TAPr), Asisten TAPr Bidang Administrasi, dan Fasilitator Masyarakat (FM). Ketiga posisi tersebut memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda namun saling melengkapi dalam memastikan program PISEW berjalan efektif di tingkat lapangan. Tenaga Ahli Provinsi bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan program di tingkat provinsi, Asisten TAPr menangani aspek administrasi dan pelaporan, sementara Fasilitator Masyarakat berperan langsung mendampingi masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan infrastruktur di tingkat kecamatan. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, transparan, dan berjenjang guna menjaring kandidat terbaik yang benar-benar memiliki kompetensi, integritas, dan dedikasi tinggi untuk bekerja bersama masyarakat di lapangan.
Tahapan seleksi rekrutmen PISEW mencakup tiga tahap utama yaitu Seleksi Administrasi, Tes Tertulis secara online, dan Wawancara, yang masing-masing dirancang untuk menilai kelayakan, kemampuan akademis, dan kesiapan mental calon tenaga pendamping secara menyeluruh. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui portal resmi Kementerian PUPR di ibmpkp.pu.go.id/rekrutmen, dan seluruh proses seleksi diumumkan secara terbuka melalui kanal resmi Balai Prasarana Permukiman Wilayah di masing-masing provinsi. Mengingat ketatnya persaingan dan luasnya cakupan materi yang diujikan, para calon peserta seleksi sangat disarankan untuk mempersiapkan diri dengan mempelajari materi program PISEW secara mendalam, melatih kemampuan teknis infrastruktur, serta mengasah pemahaman tentang pemberdayaan dan pendampingan masyarakat agar dapat tampil maksimal dalam setiap tahapan seleksi yang dilalui.
Kisi-Kisi Soal Rekrutmen Tenaga Pendamping PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) Kementerian PUPR
Seleksi rekrutmen PISEW mencakup empat formasi tenaga pendamping yaitu Tenaga Ahli Provinsi (TAPr), Asisten TAPr Bidang Teknis, Asisten TAPr Bidang Administrasi, dan Fasilitator Masyarakat (FM), yang masing-masing diuji melalui tahapan seleksi administrasi, tes tertulis online, dan wawancara. Berikut kisi-kisi materi lengkap yang perlu dikuasai:
A. Pemahaman Program Pisew
Bagian ini mengukur sejauh mana calon tenaga pendamping memahami dasar hukum, tujuan, dan mekanisme pelaksanaan program PISEW secara menyeluruh sebagai landasan kerja di lapangan.
1. Kebijakan dan Dasar Hukum: Penguasaan regulasi menjadi fondasi utama bagi setiap tenaga pendamping dalam menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kelembagaan dan Struktur Organisasi: Pemahaman tentang struktur kelembagaan pelaksana PISEW dari tingkat pusat hingga lapangan sangat penting untuk membangun koordinasi yang efektif.
B. Tugas dan Peran Tenaga Pendamping
Bagian ini menguji pemahaman calon tenaga pendamping tentang tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing formasi dalam program PISEW.
1. Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) TAPr bertugas di tingkat provinsi dan bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan program PISEW di wilayah kerjanya secara komprehensif.
2. Asisten TAPr Bidang Teknis Asisten TAPr Teknis bertanggung jawab pada aspek perencanaan dan pengawasan teknis pembangunan infrastruktur di wilayah dampingannya.
3. Asisten TAPr Bidang Administrasi Asisten TAPr Administrasi bertanggung jawab memastikan seluruh dokumen administrasi program tersusun lengkap, akurat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Fasilitator Masyarakat (FM): FM adalah ujung tombak pelaksanaan program yang bertugas mendampingi masyarakat secara langsung dalam setiap tahapan kegiatan PISEW di tingkat kecamatan.
C. Teknis Perencanaan dan Konstruksi Infrastruktur
Bagian ini menguji kemampuan teknis calon tenaga pendamping dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan konstruksi infrastruktur skala kecamatan.
1. Jenis Infrastruktur PISEW: Penguasaan jenis dan karakteristik infrastruktur yang dibangun melalui PISEW menjadi kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh tenaga pendamping teknis.
2. Perencanaan Teknis dan RAB: Kemampuan menyusun dan memverifikasi dokumen perencanaan teknis menjadi syarat mutlak bagi tenaga pendamping teknis dalam program PISEW.
D. Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat
Bagian ini mengukur kemampuan calon tenaga pendamping dalam membangun relasi yang baik dengan masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam setiap tahapan program PISEW.
1. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan pemberdayaan yang tepat menjadi kunci keberhasilan fasilitator dalam mendorong kemandirian dan keberlanjutan program di tingkat masyarakat.
2. Komunikasi dan Sosialisasi: Kecakapan berkomunikasi secara efektif dengan berbagai lapisan masyarakat menjadi kompetensi utama yang wajib dimiliki oleh setiap tenaga pendamping PISEW.
E. Administrasi dan Pelaporan
Bagian ini menguji kemampuan calon tenaga pendamping dalam mengelola dokumen administrasi dan menyusun laporan kegiatan secara tertib, akurat, dan tepat waktu.
1. Pengelolaan Keuangan Program: Penguasaan administrasi keuangan menjadi syarat penting agar seluruh pengelolaan dana PISEW dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
2. Sistem Pelaporan Berjenjang: Kemampuan menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu sangat penting dalam menjaga kelancaran arus informasi dari lapangan ke tingkat pusat.
F. Wawasan Umum dan Kebijakan Pembangunan
Bagian ini menguji wawasan calon tenaga pendamping tentang kebijakan pembangunan nasional dan isu-isu strategis yang relevan dengan pelaksanaan program PISEW di lapangan.
Contoh Soal Rekrutmen Tenaga Pendamping PISEW (Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) Kementerian PUPR
Soal 1
Program PISEW dikelola oleh Kementerian PUPR melalui unit eselon I yang membidangi urusan permukiman dan infrastruktur perkotaan/perdesaan. Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program PISEW adalah…
A. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
B. Direktorat Jenderal Bina Marga
C. Direktorat Jenderal Cipta Karya
D. Direktorat Jenderal Perumahan
E. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
Jawaban: C
Pembahasan: Program PISEW berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, khususnya melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis. Ditjen Cipta Karya mengelola berbagai program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) termasuk PISEW, PAMSIMAS, SANIMAS, dan program sejenis lainnya. Di tingkat lapangan, pelaksanaan teknis dikoordinasikan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) di masing-masing provinsi.
Soal 2
PISEW menggunakan skema pelaksanaan yang mengutamakan keterlibatan warga setempat sebagai pelaku pembangunan. Skema tersebut dikenal dengan istilah…
A. Kontraktual Penuh (Full Contract)
B. Swakelola Tipe I
C. Padat Karya Tunai (PKT/Cash for Work)
D. Design and Build
E. Pengadaan Langsung
Jawaban: C
Pembahasan: Program PISEW dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) atau cash for work, yaitu mekanisme pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku utama khususnya untuk pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi tinggi. Skema ini sekaligus berfungsi sebagai instrumen distribusi pendapatan langsung kepada masyarakat perdesaan melalui upah tenaga kerja yang dibayarkan tunai, sehingga memiliki dampak ganda yakni terbangunnya infrastruktur sekaligus meningkatnya daya beli masyarakat.
Soal 3
Berdasarkan data pelaksanaan program, pada tahun 2023 PISEW telah memberikan manfaat kepada jutaan kepala keluarga di seluruh Indonesia. Dampak sosial-ekonomi yang menjadi tujuan utama program PISEW adalah…
A. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota
B. Mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar skala kecamatan berdasarkan potensi lokal
C. Membangun perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
D. Menyediakan modal usaha bagi pelaku UMKM di kawasan perdesaan
E. Meningkatkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mengelola anggaran pembangunan
Jawaban: B
Pembahasan: Sesuai dengan tujuan resminya, PISEW bertujuan untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi wilayah dengan membangun infrastruktur dasar skala kecamatan berdasarkan potensi lokal guna mengurangi kesenjangan antarwilayah. Program ini bukan program perumahan maupun bantuan modal usaha, melainkan program infrastruktur yang secara langsung mendukung konektivitas, produktivitas pertanian, dan akses masyarakat terhadap layanan dasar di kawasan perdesaan.
Soal 4
Infrastruktur yang dibangun melalui PISEW mencakup berbagai jenis sesuai kebutuhan dan potensi lokal masing-masing wilayah. Di bawah ini yang BUKAN termasuk jenis infrastruktur yang dapat dibangun melalui program PISEW adalah…
A. Jalan rabat beton penghubung desa
B. Talud penahan tebing longsor
C. Pembangunan gedung kantor kecamatan permanen
D. Jaringan irigasi tersier untuk lahan pertanian
E. Sarana los pasar hasil pertanian lokal
Jawaban: C
Pembahasan: Program PISEW berfokus pada infrastruktur berskala kecil dan sederhana yang langsung mendukung aktivitas sosial ekonomi masyarakat seperti jalan desa, jembatan, talud, drainase, irigasi tersier, air bersih, sanitasi, dan sarana ekonomi lokal. Pembangunan gedung kantor kecamatan permanen tidak termasuk dalam ruang lingkup PISEW karena tergolong infrastruktur pemerintahan yang membutuhkan perencanaan khusus, anggaran besar, dan mekanisme pengadaan yang berbeda dari program infrastruktur berbasis masyarakat.
Soal 5
Dalam struktur tenaga pendamping PISEW, Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang berbeda dari Fasilitator Masyarakat (FM). Tugas utama yang PALING TEPAT menggambarkan peran TAPr dalam program PISEW adalah…
A. Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik bersama masyarakat di tingkat desa
B. Mengkoordinasikan, mensupervisi, dan melaporkan seluruh pelaksanaan program PISEW di tingkat provinsi kepada Balai BPPW
C. Memfasilitasi rembug warga dan pembentukan KSM di setiap kecamatan sasaran
D. Melakukan pencairan dana langsung kepada kelompok penerima manfaat
E. Menyusun kebijakan anggaran program PISEW di tingkat nasional
Jawaban: B
Pembahasan: TAPr berkedudukan di tingkat provinsi dan bertugas sebagai koordinator sekaligus supervisor yang memastikan seluruh kegiatan PISEW berjalan sesuai ketentuan. Lingkup tugasnya mencakup koordinasi lintas kabupaten, supervisi kinerja Asisten TAPr dan FM, konsolidasi laporan, serta penyampaian rekomendasi kepada PPK di Balai BPPW. TAPr bukan pelaksana teknis lapangan melainkan manajer program di tingkat provinsi yang menjadi jembatan antara pelaksana lapangan dan pengambil kebijakan.
Soal 6
Seorang Fasilitator Masyarakat (FM) PISEW di Kabupaten Lombok Tengah sedang memfasilitasi proses identifikasi kebutuhan infrastruktur bersama warga. Dari hasil musyawarah, masyarakat mengusulkan dua jenis infrastruktur: jalan rabat beton dan pembangunan masjid baru. Sikap FM yang PALING TEPAT adalah…
A. Menyetujui keduanya karena semua usulan masyarakat harus diakomodasi
B. Menolak seluruh usulan dan meminta masyarakat mengusulkan infrastruktur sesuai arahan pusat
C. Memfasilitasi pemilihan jalan rabat beton karena sesuai ruang lingkup PISEW, dan mengarahkan pembangunan masjid ke sumber dana lain yang lebih sesuai
D. Memilih sendiri jenis infrastruktur tanpa melibatkan masyarakat lebih lanjut
E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada kepala desa tanpa memberikan arahan teknis
Jawaban: C
Pembahasan: FM berperan sebagai fasilitator yang netral sekaligus advisor teknis. Jalan rabat beton merupakan infrastruktur yang sesuai ruang lingkup PISEW, sedangkan pembangunan masjid termasuk infrastruktur keagamaan yang berada di luar cakupan program. Sikap yang benar adalah memfasilitasi pilihan yang sesuai sambil mengarahkan kebutuhan di luar cakupan PISEW kepada sumber pendanaan lain seperti Dana Desa, CSR, atau program keagamaan yang relevan — bukan menolak mentah-mentah aspirasi masyarakat.
Soal 7
Asisten TAPr Bidang Teknis sedang melakukan verifikasi dokumen Rencana Teknis (DED) yang disusun oleh KSM bersama FM di Kabupaten Sumbawa. Dalam dokumen tersebut ditemukan ketidaksesuaian antara gambar kerja dan perhitungan volume pekerjaan yang berpotensi menyebabkan kekurangan material. Tindakan yang PALING TEPAT dilakukan Asisten TAPr Teknis adalah…
A. Menandatangani dokumen tersebut agar proses pencairan dana tidak terlambat
B. Menolak dokumen secara permanen dan tidak memberikan kesempatan revisi
C. Mengembalikan dokumen kepada FM dan KSM disertai catatan perbaikan teknis yang spesifik, serta menetapkan batas waktu revisi yang jelas
D. Memperbaiki sendiri dokumen tersebut tanpa sepengetahuan FM dan KSM
E. Melaporkan FM kepada PPK sebagai bentuk sanksi atas kesalahan penyusunan dokumen
Jawaban: C
Pembahasan: Fungsi verifikasi Asisten TAPr Teknis adalah memastikan dokumen perencanaan memenuhi standar teknis sebelum diajukan kepada PPK. Tindakan yang benar adalah mengembalikan dokumen dengan catatan perbaikan yang jelas dan terperinci serta memberikan batas waktu revisi yang realistis kepada FM dan KSM. Pendekatan ini sesuai prinsip pembimbingan yang konstruktif — bukan menghambat proses maupun mengambil alih tugas FM, melainkan mendukung peningkatan kapasitas FM dalam menyusun dokumen teknis yang benar.
Soal 8
Dalam proses pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sebagai pelaksana kegiatan PISEW, FM menemukan bahwa tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa tersebut justru tidak memenuhi kriteria karena sedang dalam sengketa lahan. Pendekatan yang PALING TEPAT dilakukan FM adalah…
A. Tetap memasukkan tokoh tersebut ke dalam KSM agar proses berjalan lancar tanpa hambatan
B. Memfasilitasi pemilihan pengurus KSM secara demokratis berdasarkan kriteria yang ditetapkan, sambil menjelaskan alasan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat
C. Membatalkan pembentukan KSM hingga sengketa lahan tersebut selesai sepenuhnya
D. Memilih sendiri pengurus KSM tanpa proses musyawarah untuk menghindari konflik
E. Melimpahkan seluruh proses pembentukan KSM kepada kepala desa
Jawaban: B
Pembahasan: FM harus menjaga objektivitas dan transparansi dalam proses pembentukan KSM. Memasukkan seseorang yang tidak memenuhi kriteria karena pengaruh sosialnya dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Pendekatan yang benar adalah memfasilitasi proses demokratis berdasarkan kriteria resmi sambil menjelaskan alasan secara transparan kepada seluruh warga. Komunikasi yang terbuka justru membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat legitimasi program di tingkat lokal.
Soal 9
Seorang Asisten TAPr Teknis PISEW diminta menghitung kebutuhan beton untuk pembuatan jalan rabat beton dengan panjang 200 meter, lebar 3 meter, dan tebal 15 cm. Volume beton yang dibutuhkan adalah…
A. 75 m³
B. 80 m³
C. 90 m³
D. 100 m³
E. 120 m³
Jawaban: C
Pembahasan: Volume = Panjang × Lebar × Tebal Volume = 200 m × 3 m × 0,15 m = 90 m³ Kemampuan menghitung volume pekerjaan secara akurat adalah kompetensi dasar Asisten TAPr Teknis dan FM dalam menyusun RAB kegiatan PISEW. Kesalahan perhitungan volume akan berdampak langsung pada kekurangan atau kelebihan material yang merugikan program.
Soal 10
Dalam pekerjaan konstruksi jalan rabat beton PISEW, tukang yang bertugas menggunakan campuran beton dengan perbandingan 1 semen : 3 pasir : 5 kerikil. Berdasarkan standar teknis yang berlaku, tindakan yang HARUS dilakukan FM Teknis adalah…
A. Membiarkan karena campuran tersebut sudah umum digunakan masyarakat
B. Menyetujui campuran tersebut karena lebih hemat dan terjangkau secara biaya
C. Menghentikan pekerjaan dan menginstruksikan penggunaan campuran beton yang benar sesuai standar mutu minimal yang disyaratkan
D. Menambahkan semen ke campuran yang sudah jadi tanpa mengulang proses pengadukan
E. Melaporkan kejadian tersebut kepada kepala desa untuk diputuskan bersama
Jawaban: C
Pembahasan: Standar campuran beton untuk jalan rabat beton minimal adalah mutu K-175 dengan perbandingan 1 PC : 2 pasir : 3 kerikil. Campuran 1:3:5 terlalu encer, tidak memenuhi syarat kekuatan struktural, dan akan menghasilkan permukaan jalan yang mudah retak dan rusak. FM Teknis wajib menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai standar karena kualitas infrastruktur yang buruk berdampak langsung pada keberlanjutan dan manfaat program bagi masyarakat.
Soal 11
Dalam penyusunan RAB kegiatan PISEW di Kabupaten Donggala, FM Teknis menghitung kebutuhan pasangan batu kali untuk pondasi jembatan dengan volume 25 m³. Jika harga satuan pekerjaan pasangan batu kali di wilayah tersebut adalah Rp 850.000 per m³, maka total biaya pekerjaan tersebut adalah…
A. Rp 18.500.000
B. Rp 19.750.000
C. Rp 21.250.000
D. Rp 22.500.000
E. Rp 23.750.000
Jawaban: C
Pembahasan: Total biaya = Volume × Harga Satuan Total biaya = 25 m³ × Rp 850.000/m³ = Rp 21.250.000 Kemampuan menghitung RAB dengan tepat adalah kompetensi wajib bagi tenaga pendamping teknis PISEW. RAB yang akurat memastikan dana program digunakan secara efisien dan tidak terjadi kekurangan maupun pemborosan anggaran dalam pelaksanaan konstruksi.
Soal 12
Seorang FM Teknis PISEW mendapati bahwa pondasi talud penahan tebing yang sedang dibangun oleh KSM tidak mencapai kedalaman yang disyaratkan dalam DED karena KSM menganggap tanah di bawahnya sudah cukup keras. Respon yang PALING TEPAT dari FM Teknis adalah…
A. Menyetujui karena keputusan teknis di lapangan menjadi wewenang penuh KSM
B. Melanjutkan pekerjaan sambil membuat catatan ketidaksesuaian di laporan bulanan
C. Menghentikan pekerjaan, menjelaskan risiko teknis kepada KSM, dan meminta pekerjaan disesuaikan dengan spesifikasi DED sebelum dilanjutkan
D. Mengurangi ketinggian talud agar beban pondasi berkurang dan sesuai kedalaman yang sudah digali
E. Meminta kepala desa mengambil keputusan teknis tanpa memberikan rekomendasi apapun
Jawaban: C
Pembahasan: Kedalaman pondasi dalam DED ditentukan berdasarkan perhitungan teknis dan kondisi tanah yang telah disurvei sebelumnya. Mengurangi kedalaman pondasi tanpa analisis teknis yang valid berisiko menimbulkan kegagalan struktur yang membahayakan keselamatan. FM Teknis wajib menghentikan pekerjaan yang menyimpang dari spesifikasi, memberikan penjelasan teknis yang mudah dipahami kepada KSM, dan memastikan pekerjaan dilanjutkan sesuai DED yang telah diverifikasi.
Soal 13
Seorang FM PISEW di Kabupaten Lombok Utara sedang memfasilitasi rembug warga untuk menyusun Rencana Kerja Masyarakat (RKM). Dalam pertemuan tersebut, mayoritas peserta yang hadir hanya kaum laki-laki sementara perempuan tidak dilibatkan. Tindakan FM yang PALING TEPAT adalah…
A. Melanjutkan rembug karena sudah kuorum dengan peserta yang hadir
B. Menunda rembug dan berkoordinasi dengan pengurus KSM untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam pertemuan berikutnya
C. Meminta salah satu laki-laki mewakili suara perempuan dalam forum
D. Menyusun RKM sendiri tanpa proses musyawarah karena keterbatasan waktu
E. Melaporkan kondisi tersebut kepada Asisten TAPr dan menunggu instruksi lebih lanjut
Jawaban: B
Pembahasan: Program PISEW menerapkan prinsip pengarusutamaan gender yang mewajibkan keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan perencanaan termasuk rembug warga. Perempuan memiliki perspektif kebutuhan infrastruktur yang berbeda dari laki-laki, misalnya terkait akses air bersih dan sanitasi. FM wajib menunda pertemuan dan aktif memfasilitasi keterlibatan perempuan sebelum RKM disusun, karena RKM yang tidak partisipatif berpotensi menghasilkan perencanaan yang tidak tepat sasaran.
Soal 14
Setelah infrastruktur PISEW selesai dibangun di sebuah kecamatan di Kabupaten Bima, FM menyadari bahwa tidak ada mekanisme pemeliharaan yang dibentuk oleh masyarakat. Kondisi ini berpotensi membuat infrastruktur cepat rusak dan tidak terpelihara. Langkah strategis yang PALING TEPAT dilakukan FM sebelum masa tugasnya berakhir adalah…
A. Membiarkan kondisi tersebut karena pemeliharaan bukan tanggung jawab program PISEW
B. Menyerahkan pemeliharaan sepenuhnya kepada pemerintah daerah tanpa pembentukan kelompok pengelola
C. Memfasilitasi pembentukan kelompok pengelola dan pemelihara infrastruktur dari masyarakat setempat, dilengkapi dengan sistem iuran dan tata tertib pengelolaan
D. Mengusulkan perpanjangan kontrak FM agar dapat terus melakukan pemeliharaan
E. Melaporkan kepada PPK bahwa masyarakat tidak mampu melakukan pemeliharaan
Jawaban: C
Pembahasan: Keberlanjutan program adalah salah satu indikator keberhasilan PISEW. FM bertanggung jawab memastikan infrastruktur yang dibangun dapat dipelihara secara mandiri oleh masyarakat setelah program berakhir. Pembentukan kelompok pengelola dengan sistem iuran yang disepakati bersama merupakan praktik terbaik yang terbukti efektif menjaga fungsi infrastruktur jangka panjang. Ini adalah wujud nyata pemberdayaan masyarakat yang menjadi inti dari seluruh program infrastruktur berbasis masyarakat Kementerian PUPR.
Soal 15
Seorang FM PISEW mendapati adanya ketegangan sosial antara dua kelompok warga yang memperebutkan lokasi pembangunan drainase. Kelompok A menginginkan drainase dibangun di RT-nya, sementara Kelompok B berpendapat bahwa RT mereka lebih membutuhkan. Pendekatan mediasi yang PALING EFEKTIF dilakukan FM adalah…
A. Memihak kelompok yang lebih banyak jumlah warganya karena mewakili mayoritas
B. Memfasilitasi pertemuan bersama kedua kelompok, menyajikan data teknis kebutuhan infrastruktur secara objektif, dan mendorong pengambilan keputusan berdasarkan skala prioritas yang disepakati bersama
C. Membagi anggaran menjadi dua bagian agar masing-masing RT mendapat proyek meskipun tidak sesuai pagu
D. Meminta kepala kecamatan memutuskan secara sepihak tanpa proses musyawarah
E. Menunda pelaksanaan program hingga kedua kelompok mencapai kesepakatan sendiri
Jawaban: B
Pembahasan: FM berperan sebagai mediator netral yang tidak berpihak pada kepentingan kelompok manapun. Pendekatan yang benar adalah mempertemukan kedua pihak dalam forum terbuka, menyajikan data teknis kondisi drainase di kedua lokasi secara objektif, dan memfasilitasi penetapan prioritas berdasarkan kriteria teknis dan kebutuhan nyata yang disepakati bersama. Pendekatan berbasis data ini lebih mudah diterima semua pihak dan mencegah keputusan yang terkesan tebang pilih atau tidak adil.
Soal 16
Dalam sistem pelaporan berjenjang PISEW, alur penyampaian laporan progres bulanan dari tingkat lapangan ke tingkat pusat yang BENAR adalah…
A. FM → PPK → Asisten TAPr → TAPr → Ditjen Cipta Karya
B. FM → Asisten TAPr → TAPr → PPK/Balai BPPW → Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR
C. FM → Kepala Desa → Camat → Bupati → Kementerian PUPR
D. FM → Kementerian PUPR secara langsung melalui sistem online
E. FM → TAPr → Kepala Balai BPPW → Gubernur → Kementerian PUPR
Jawaban: B
Pembahasan: Alur pelaporan resmi program PISEW berjalan secara berjenjang dari bawah ke atas: FM menyusun laporan bulanan → diserahkan kepada Asisten TAPr untuk direview → diteruskan kepada TAPr untuk dikonsolidasikan di tingkat provinsi → kemudian disampaikan kepada PPK/Balai BPPW → dan akhirnya dilaporkan kepada Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR. Alur ini memastikan setiap laporan telah diverifikasi di setiap jenjang sebelum sampai ke tingkat pusat.
Soal 17
Seorang Asisten TAPr Bidang Administrasi menemukan bahwa KSM di salah satu kecamatan tidak dapat menunjukkan bukti pengeluaran (kwitansi/nota) untuk pembelian material senilai Rp 15.000.000 dari dana PISEW yang telah dicairkan. Tindakan yang PALING TEPAT dilakukan adalah…
A. Membuat kwitansi pengganti secara mandiri agar administrasi keuangan terlihat lengkap
B. Mengabaikan kekurangan dokumen tersebut karena jumlahnya dianggap tidak signifikan
C. Mendokumentasikan temuan, melaporkan kepada TAPr dan PPK, serta mendampingi KSM untuk melengkapi bukti pengeluaran yang sah sesuai ketentuan dalam batas waktu yang ditetapkan
D. Langsung menghentikan seluruh kegiatan PISEW di kecamatan tersebut tanpa koordinasi lebih lanjut
E. Meminta KSM mengembalikan seluruh dana yang telah dicairkan kepada PPK.
Jawaban: C
Pembahasan: Ketiadaan bukti pengeluaran merupakan temuan administrasi keuangan yang serius dan harus ditangani melalui prosedur yang benar. Langkah yang tepat adalah mendokumentasikan temuan sebagai bagian dari fungsi pengawasan, melaporkan secara berjenjang kepada TAPr dan PPK, serta mendampingi KSM untuk melengkapi bukti yang sah. Prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara mengharuskan setiap pengeluaran didukung bukti yang valid dan dapat diverifikasi oleh auditor.
Soal 18
Program PISEW memiliki keterkaitan erat dengan agenda pembangunan berkelanjutan global yang diadopsi oleh Indonesia. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang PALING RELEVAN dengan program PISEW adalah…
A. SDGs Goal 1 — Tanpa Kemiskinan dan Goal 4 — Pendidikan Berkualitas
B. SDGs Goal 9 — Industri, Inovasi, dan Infrastruktur serta Goal 10 — Berkurangnya Kesenjangan
C. SDGs Goal 13 — Penanganan Perubahan Iklim dan Goal 15 — Ekosistem Daratan
D. SDGs Goal 16 — Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
E. SDGs Goal 7 — Energi Bersih dan Terjangkau dan Goal 12 — Konsumsi Bertanggung Jawab
Jawaban: B
Pembahasan: Program PISEW paling relevan dengan SDGs Goal 9 (Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi) dan SDGs Goal 10 (Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara). Kedua tujuan ini secara langsung tercermin dalam misi PISEW yang membangun infrastruktur dasar di kawasan perdesaan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.
Soal 19
Undang-Undang yang menjadi salah satu landasan pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat seperti PISEW, khususnya yang mengatur tentang perencanaan partisipatif dan pengelolaan aset infrastruktur di tingkat desa adalah…
A. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
B. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
C. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
D. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
E. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
Jawaban: B
Pembahasan: UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan hukum yang paling relevan karena mengatur tentang kewenangan desa dalam mengelola pembangunan secara partisipatif, pengelolaan aset desa, musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip dalam UU Desa ini selaras dengan pendekatan PISEW yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan infrastruktur.
Soal 20
Seorang TAPr PISEW diminta menyampaikan presentasi tentang capaian program kepada Kepala Balai BPPW. Berdasarkan data laporan konsolidasi provinsi, dari 45 lokasi yang ditargetkan, sebanyak 36 lokasi telah selesai 100%, 6 lokasi selesai 75%, dan 3 lokasi baru mencapai 50%. Persentase rata-rata capaian progres fisik program PISEW di provinsi tersebut adalah…
A. 88,33%
B. 89,17%
C. 90,00%
D. 91,67%
E. 92,50%
Jawaban: B
Pembahasan: Total progres = (36 × 100%) + (6 × 75%) + (3 × 50%) Total progres = 3.600 + 450 + 150 = 4.200 Rata-rata = 4.200 ÷ 45 lokasi = 93,33%
Butuh Lebih Banyak Latihan Soal Rekrutmen PISEW? Akses Di Sini
Menghadapi seleksi rekrutmen Tenaga Pendamping Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Kementerian PUPR tidak cukup hanya mengandalkan pemahaman materi semata, tetapi juga membutuhkan latihan intensif dengan pola soal yang menyerupai ujian sesungguhnya. Untuk mendukung persiapan calon tenaga pendamping, Fungsional.id menyediakan paket latihan soal rekrutmen PISEW yang lengkap dan terstruktur, mencakup soal teknis infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, administrasi pelaporan, hingga simulasi CBT yang dirancang sesuai karakteristik tes seleksi PISEW. Persiapkan diri sebaik mungkin untuk lolos sebagai Fasilitator Masyarakat (FM), Asisten TAPr, maupun Tenaga Ahli Provinsi (TAPr) dan berkontribusi nyata dalam pembangunan infrastruktur perdesaan Indonesia.
