Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos) memiliki peran strategis dalam memastikan hadirnya aparatur negara yang mampu menjawab persoalan sosial yang semakin kompleks. Kemiskinan, perlindungan kelompok rentan, penanganan bencana sosial, hingga pemberdayaan masyarakat membutuhkan ASN yang tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, kemampuan analisis kebijakan, serta integritas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, proses rekrutmen Kemensos dirancang selektif untuk menjaring individu yang siap bekerja di lapangan sekaligus mampu berpikir sistemik dalam merumuskan solusi sosial berkelanjutan.
Kisi-kisi soal PPPK dan CPNS Kemensos menjadi panduan penting bagi calon peserta untuk memahami kompetensi apa saja yang diukur dalam tahapan seleksi. Materi ujian tidak sekadar menguji hafalan, melainkan menuntut kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui studi kasus kesejahteraan sosial, pengambilan keputusan etis, serta pemahaman kebijakan perlindungan sosial. Dengan memahami arah dan karakter soal sejak awal, peserta dapat menyusun strategi belajar yang lebih terarah dan efektif. Artikel ini akan mengulas kisi-kisi rekrutmen Kemensos beserta gambaran jenis soal yang sering muncul, sehingga Anda dapat mempersiapkan diri secara lebih matang dan kompetitif.
Kisi-kisi Soal CPNS PPPK Kemensos (Kementerian Sosial)
Berikut kisi-kisi soal PPPK & CPNS Kementerian Sosial (Kemensos) yang disusun dalam poin-poin dengan penjelasan singkat dan jelas, relevan untuk berbagai formasi jabatan teknis maupun fungsional di bidang kesejahteraan sosial.
1. Pemahaman Kebijakan dan Program Kesejahteraan Sosial
Mengukur pemahaman peserta terhadap arah kebijakan Kemensos, termasuk penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan kelompok rentan.
2. Regulasi dan Perundang-undangan Bidang Sosial
Menilai kemampuan memahami dasar hukum penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti tugas dan fungsi Kemensos, peran pemerintah pusat dan daerah, serta prinsip pelayanan sosial.
3. Analisis Permasalahan Sosial (HOTS)
Menguji kemampuan menganalisis kasus nyata permasalahan sosial—kemiskinan ekstrem, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan korban bencana—serta merumuskan solusi kebijakan yang tepat.
4. Pendataan dan Verifikasi Penerima Bantuan Sosial
Mengukur pemahaman peserta terhadap proses pendataan, validasi, dan pemutakhiran data penerima manfaat agar bantuan sosial tepat sasaran dan akuntabel.
5. Etika Pelayanan Publik dan Integritas ASN
Menilai sikap profesional, kejujuran, empati, serta kemampuan menjaga netralitas dan keadilan dalam memberikan layanan sosial kepada masyarakat.
6. Komunikasi dan Pendekatan Sosial Masyarakat
Menguji kemampuan berkomunikasi secara persuasif, empatik, dan efektif saat berinteraksi dengan masyarakat, terutama kelompok rentan dan masyarakat terdampak krisis sosial.
7. Manajemen Program dan Kerja Lapangan Sosial
Menilai kemampuan merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program sosial, termasuk koordinasi lintas sektor dan pengelolaan sumber daya di lapangan.
8. Literasi Data Sosial dan Pengambilan Keputusan
Mengukur kemampuan membaca dan menafsirkan data kemiskinan, statistik sosial, serta laporan program untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.
9. Penanganan Krisis dan Bencana Sosial
Menguji pemahaman terhadap peran Kemensos dalam situasi darurat, seperti penyaluran bantuan, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan sosial pascabencana.
10. Wawasan Kebangsaan dan Kepedulian Sosial
Menilai pemahaman nilai Pancasila, solidaritas sosial, serta peran ASN Kemensos dalam menjaga persatuan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Contoh Soal CPNS PPPK Kemensos (Kementerian Sosial)
Berikut contoh soal HOTS PPPK & CPNS Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan kisi-kisi yang telah disusun. Setiap soal berbentuk teks panjang, kontekstual, menuntut analisis mendalam, dengan pilihan ganda A–E, serta jawaban benar dan pembahasan.
Soal 1
Dalam evaluasi program bantuan sosial, Kemensos menemukan bahwa tingkat penyerapan anggaran tergolong tinggi, namun dampak penurunan kemiskinan di beberapa wilayah relatif stagnan. Hasil penelusuran menunjukkan adanya penerima bantuan yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria, sementara sebagian masyarakat rentan justru belum terdata. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas petugas lapangan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemutakhiran data.
Sebagai ASN Kemensos yang terlibat dalam perumusan kebijakan lanjutan, langkah paling tepat untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial adalah ….
A. Menambah besaran bantuan agar dampaknya lebih terasa
B. Menghentikan sementara penyaluran bantuan hingga data benar-benar valid
C. Mengintegrasikan perbaikan pendataan dengan penguatan peran petugas dan partisipasi masyarakat
D. Menyerahkan sepenuhnya proses pendataan kepada pemerintah daerah
E. Mempertahankan mekanisme lama demi stabilitas program
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Masalah utama terletak pada kualitas data dan proses pendataan. Opsi C menunjukkan pendekatan sistemik dengan memperbaiki akar persoalan melalui integrasi pendataan, penguatan SDM, dan pelibatan masyarakat agar bantuan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Soal 2
Seorang petugas sosial Kemensos menghadapi tekanan dari tokoh masyarakat setempat agar memprioritaskan kerabatnya sebagai penerima bantuan, meskipun data menunjukkan keluarga tersebut tidak termasuk kelompok paling rentan. Di sisi lain, terdapat keluarga lain yang lebih membutuhkan namun kurang memiliki akses dan pengaruh sosial.
Sikap paling tepat yang harus diambil ASN Kemensos dalam situasi tersebut adalah ….
A. Mengakomodasi permintaan tokoh masyarakat demi menjaga hubungan sosial
B. Menolak permintaan tanpa memberikan penjelasan apa pun
C. Berpegang pada data dan kriteria penerima dengan komunikasi yang transparan dan empatik
D. Membagi bantuan secara merata agar tidak menimbulkan konflik
E. Menunda penyaluran bantuan hingga situasi kondusif
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Etika pelayanan publik menuntut keadilan, integritas, dan empati. Opsi C mencerminkan profesionalisme ASN yang berorientasi pada kepentingan masyarakat rentan dengan tetap menjaga komunikasi yang baik.
Soal 3
Dalam penyusunan laporan kinerja, seorang analis Kemensos menemukan bahwa angka kemiskinan menurun secara agregat, tetapi ketimpangan antarwilayah justru meningkat. Jika hanya menggunakan data nasional, kebijakan tampak berhasil, namun data terpilah menunjukkan adanya wilayah yang tertinggal secara signifikan.
Keputusan kebijakan paling tepat berdasarkan kondisi tersebut adalah ….
A. Menyimpulkan bahwa kebijakan sudah efektif secara keseluruhan
B. Mengabaikan data terpilah karena dapat memperumit kebijakan
C. Menyusun intervensi berbasis wilayah dengan pendekatan yang lebih spesifik
D. Menghentikan seluruh program nasional dan menggantinya dengan program lokal
E. Menunda pengambilan keputusan hingga data lebih stabil
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Literasi data menuntut kemampuan membaca konteks di balik angka. Opsi C menunjukkan penggunaan data secara cerdas untuk kebijakan yang lebih adil dan tepat sasaran, bukan sekadar berorientasi pada angka agregat.
Soal 4
Dalam situasi bencana alam, Kemensos dituntut menyalurkan bantuan dengan cepat. Namun, di lapangan ditemukan tumpang tindih bantuan di satu wilayah, sementara wilayah lain justru kekurangan. Hal ini terjadi akibat lemahnya koordinasi lintas lembaga dan minimnya data real-time.
Langkah strategis paling tepat untuk memperbaiki penanganan krisis ke depan adalah ….
A. Menambah jumlah bantuan tanpa mengubah mekanisme distribusi
B. Menyerahkan koordinasi sepenuhnya kepada pemerintah daerah
C. Memperkuat sistem koordinasi dan pemanfaatan data terpadu lintas sektor
D. Mengurangi keterlibatan lembaga non-pemerintah
E. Membatasi bantuan hanya pada wilayah yang mudah dijangkau
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Penanganan bencana menuntut kecepatan dan ketepatan. Opsi C mencerminkan pendekatan kolaboratif dan berbasis data, yang merupakan kunci efektivitas dalam situasi krisis sosial.
Soal 5
Sebuah program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin menunjukkan hasil positif selama pendampingan berlangsung. Namun, setelah program berakhir, sebagian besar penerima manfaat kembali ke kondisi semula. Evaluasi menunjukkan bahwa program terlalu fokus pada bantuan awal, bukan pada keberlanjutan usaha.
Rekomendasi paling tepat untuk perbaikan program ke depan adalah ….
A. Menambah durasi bantuan tunai
B. Mengganti seluruh penerima manfaat dengan kelompok baru
C. Mengintegrasikan pendampingan berkelanjutan dan akses jejaring ekonomi
D. Menghentikan program karena dinilai tidak efektif
E. Menyerahkan sepenuhnya pemberdayaan kepada sektor swasta
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Pemberdayaan sosial harus berorientasi jangka panjang. Opsi C menunjukkan pemahaman mendalam bahwa keberlanjutan membutuhkan pendampingan, peningkatan kapasitas, dan akses terhadap jejaring ekonomi, bukan sekadar bantuan awal.
Soal 6
Dalam pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos menerima laporan bahwa sebagian penerima bantuan mampu memenuhi kebutuhan dasar, namun belum mengalami peningkatan kemandirian. Data lapangan menunjukkan bahwa bantuan bersifat konsumtif dan tidak terintegrasi dengan program pemberdayaan.
Sebagai ASN yang bertugas melakukan evaluasi kebijakan, rekomendasi paling tepat adalah ….
A. Menghentikan bantuan konsumtif dan menggantinya sepenuhnya dengan bantuan produktif
B. Menambah nilai bantuan agar penerima lebih cepat mandiri
C. Mengintegrasikan bantuan konsumtif dengan program pemberdayaan secara bertahap
D. Menyerahkan peningkatan kemandirian sepenuhnya kepada masyarakat
E. Mempertahankan desain program yang ada
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Perlindungan sosial tidak bisa dilepaskan dari pemberdayaan. Opsi C mencerminkan pendekatan transisi yang realistis dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan perlindungan dasar masyarakat rentan.
Soal 7
Dalam penanganan anak terlantar di wilayah perkotaan, Kemensos menghadapi tantangan koordinasi dengan dinas pendidikan, kesehatan, dan aparat penegak hukum. Masing-masing pihak memiliki kewenangan dan prioritas berbeda sehingga intervensi sering tidak sinkron.
Langkah paling strategis untuk mengatasi masalah tersebut adalah ….
A. Mengambil alih seluruh kewenangan lintas sektor
B. Membentuk mekanisme koordinasi formal dengan pembagian peran yang jelas
C. Menyerahkan sepenuhnya penanganan kepada pemerintah daerah
D. Mengurangi cakupan penanganan agar lebih fokus
E. Mengandalkan inisiatif individu petugas lapangan
Jawaban Benar: B
Pembahasan:
Masalah sosial bersifat multidimensi dan memerlukan kolaborasi. Opsi B menunjukkan pendekatan tata kelola yang efektif melalui koordinasi formal dan kejelasan peran.
Soal 8
Dalam proses verifikasi penerima bantuan, ditemukan bahwa sebagian keluarga berada di wilayah konflik sosial sehingga sulit diverifikasi secara langsung. Penundaan bantuan berpotensi memperburuk kondisi mereka, tetapi verifikasi yang longgar berisiko menimbulkan ketidaktepatan sasaran.
Keputusan paling tepat yang harus diambil ASN Kemensos adalah ….
A. Menunda seluruh bantuan hingga verifikasi selesai
B. Menyalurkan bantuan tanpa verifikasi demi kemanusiaan
C. Menerapkan verifikasi alternatif yang tetap menjamin akuntabilitas
D. Menghapus wilayah konflik dari daftar penerima
E. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada aparat keamanan
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Keputusan etis harus menyeimbangkan kemanusiaan dan akuntabilitas. Opsi C mencerminkan pemikiran matang dengan mencari solusi adaptif tanpa mengorbankan prinsip tata kelola.
Soal 9
Seorang ASN Kemensos menemukan bahwa petunjuk teknis pelaksanaan program sosial di daerah tidak sepenuhnya selaras dengan regulasi terbaru yang dikeluarkan pemerintah pusat. Namun, perubahan regulasi belum sepenuhnya disosialisasikan ke daerah.
Tindakan paling tepat yang harus dilakukan adalah ….
A. Tetap menggunakan petunjuk teknis lama demi kelancaran program
B. Menunggu arahan resmi tanpa melakukan apa pun
C. Mengusulkan penyesuaian petunjuk teknis disertai sosialisasi regulasi terbaru
D. Menghentikan program hingga seluruh daerah memahami regulasi
E. Menyerahkan masalah kepada inspektorat
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Kepatuhan regulasi harus diiringi komunikasi kebijakan. Opsi C menunjukkan sikap proaktif dan bertanggung jawab dalam menjaga keselarasan kebijakan pusat–daerah.
Soal 10
Dalam program bantuan sosial berbasis komunitas, ditemukan risiko penyalahgunaan dana akibat lemahnya pengawasan dan keterbatasan kapasitas pengelola lokal. Jika tidak ditangani, hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap Kemensos.
Strategi manajemen risiko paling tepat adalah ….
A. Menghentikan seluruh program berbasis komunitas
B. Menarik pengelolaan sepenuhnya ke tingkat pusat
C. Memperkuat sistem pengawasan dan kapasitas pengelola komunitas
D. Mengurangi nilai bantuan agar risiko lebih kecil
E. Membatasi program hanya pada wilayah tertentu
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Manajemen risiko bertujuan meminimalkan potensi masalah tanpa mematikan program. Opsi C mencerminkan keseimbangan antara penguatan tata kelola dan pemberdayaan masyarakat.
Soal 11
Kemensos merancang kebijakan perluasan bantuan sosial bagi keluarga miskin ekstrem dengan tujuan mempercepat penurunan angka kemiskinan. Namun, sebagian pengamat menilai bahwa kebijakan yang terlalu berfokus pada bantuan langsung berpotensi menimbulkan ketergantungan dan menghambat kemandirian penerima manfaat jika tidak disertai strategi keluar (exit strategy).
Sebagai ASN yang terlibat dalam perumusan kebijakan, rekomendasi paling tepat untuk menjaga keberlanjutan program adalah ….
A. Memperbesar nilai bantuan agar kebutuhan penerima sepenuhnya terpenuhi
B. Menghentikan bantuan secara bertahap tanpa intervensi tambahan
C. Mengintegrasikan bantuan sosial dengan program peningkatan kapasitas dan kemandirian
D. Membatasi bantuan hanya pada wilayah tertentu
E. Menyerahkan kemandirian sepenuhnya kepada penerima manfaat
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Keberlanjutan kebijakan sosial membutuhkan exit strategy yang jelas. Opsi C menunjukkan pendekatan komprehensif dengan mengombinasikan perlindungan dan pemberdayaan, sehingga penerima tidak bergantung terus-menerus pada bantuan.
Soal 12
Dalam penanganan lansia terlantar di wilayah perkotaan, Kemensos menemukan bahwa sebagian lansia enggan mengakses layanan sosial karena faktor psikologis, stigma sosial, dan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah. Akibatnya, program yang tersedia tidak dimanfaatkan secara optimal.
Pendekatan kebijakan paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah ….
A. Mewajibkan lansia mengikuti program layanan sosial
B. Menambah jumlah fasilitas layanan tanpa mengubah pendekatan
C. Mengembangkan pendekatan pendampingan berbasis komunitas dan kepercayaan
D. Mengalihkan seluruh layanan ke panti sosial
E. Menghentikan program karena rendahnya partisipasi
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Masalah utama bukan ketersediaan layanan, melainkan penerimaan sosial. Opsi C menekankan pendekatan humanis dan partisipatif yang selaras dengan prinsip kerja sosial.
Soal 13
Dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), ditemukan perbedaan signifikan antara data pusat dan data lapangan. Ketidaksinkronan ini menimbulkan polemik di masyarakat terkait keadilan penetapan penerima bantuan.
Langkah strategis paling tepat untuk meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas data adalah ….
A. Menggunakan data pusat sebagai satu-satunya acuan
B. Menyerahkan sepenuhnya pendataan kepada pemerintah daerah
C. Mengintegrasikan validasi data pusat dan partisipasi masyarakat secara transparan
D. Menunda penyaluran bantuan hingga data sempurna
E. Mengurangi jumlah penerima bantuan
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Kualitas data sosial bergantung pada kolaborasi dan transparansi. Opsi C mencerminkan tata kelola data yang inklusif, akuntabel, dan adaptif terhadap dinamika lapangan.
Soal 14
Seorang koordinator program di lingkungan Kemensos menghadapi tekanan untuk mempercepat pencairan bantuan menjelang agenda politik tertentu. Secara administratif, program memenuhi syarat, namun proses verifikasi lapangan belum sepenuhnya selesai dan berisiko menimbulkan kesalahan sasaran.
Keputusan paling tepat yang mencerminkan kepemimpinan etis adalah ….
A. Menyetujui pencairan demi kepentingan stabilitas
B. Menunda pencairan tanpa memberikan alasan
C. Tetap menjalankan prosedur verifikasi meskipun ada tekanan eksternal
D. Melimpahkan keputusan sepenuhnya kepada atasan
E. Mencairkan sebagian bantuan tanpa verifikasi
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Kepemimpinan etis menuntut keberanian menjaga integritas proses. Opsi C menunjukkan komitmen pada tata kelola yang baik dan perlindungan kepentingan publik.
Soal 15
Sebuah program rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas menunjukkan tingkat kehadiran peserta yang tinggi dan laporan administrasi yang baik. Namun, evaluasi dampak menunjukkan bahwa peningkatan kemandirian peserta masih terbatas dan akses ke dunia kerja belum optimal.
Rekomendasi kebijakan paling tepat berdasarkan evaluasi tersebut adalah ….
A. Melanjutkan program karena indikator administrasi terpenuhi
B. Menghentikan program dan mengalihkan anggaran
C. Mendesain ulang program dengan fokus pada transisi ke dunia kerja dan kemandirian
D. Mengurangi jumlah peserta agar pembinaan lebih intensif
E. Menyerahkan tindak lanjut sepenuhnya kepada keluarga peserta
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Evaluasi kebijakan sosial harus berorientasi pada outcome, bukan sekadar proses. Opsi C menunjukkan pemikiran strategis dengan mengarahkan program pada dampak nyata bagi kehidupan peserta.
Soal 16
Kemensos meluncurkan program nasional percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Namun, evaluasi menunjukkan adanya perbedaan prioritas daerah, keterbatasan anggaran pendamping, serta variasi kapasitas pelaksana, sehingga capaian program tidak merata antarwilayah.
Sebagai ASN Kemensos yang bertugas melakukan pembinaan daerah, langkah paling strategis untuk meningkatkan efektivitas program adalah ….
A. Menyeragamkan seluruh kegiatan program tanpa pengecualian
B. Mengurangi target nasional agar sesuai kemampuan daerah
C. Menyusun skema implementasi adaptif dengan standar nasional yang jelas
D. Menyerahkan sepenuhnya program kepada pemerintah daerah
E. Mengganti program dengan kebijakan baru
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Kebijakan nasional membutuhkan standar bersama namun tetap adaptif terhadap kapasitas daerah. Opsi C mencerminkan pendekatan kolaboratif dan realistis dalam tata kelola pusat–daerah.
Soal 17
Dalam program bantuan sosial, pendamping sosial memiliki peran krusial dalam verifikasi data, pendampingan keluarga penerima manfaat, dan pelaporan. Namun, di beberapa wilayah pendamping menangani jumlah keluarga yang terlalu besar sehingga kualitas pendampingan menurun.
Solusi kebijakan paling tepat dan berkelanjutan adalah ….
A. Menambah target kerja pendamping agar lebih produktif
B. Mengurangi cakupan wilayah layanan bantuan
C. Menata ulang rasio pendamping dan penerima manfaat berbasis kebutuhan wilayah
D. Mengganti pendamping yang tidak mencapai target
E. Meniadakan pendampingan lapangan
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Masalah utama adalah ketidakseimbangan beban kerja. Opsi C menunjukkan pemanfaatan data dan prinsip keadilan layanan untuk menjaga kualitas pendampingan sosial.
Soal 18
Dalam rapat evaluasi, ditampilkan data bahwa sebagian penerima bantuan sosial telah mengalami peningkatan pendapatan di atas ambang kemiskinan, namun masih tercatat sebagai penerima aktif. Di sisi lain, terdapat rumah tangga rentan baru yang belum masuk sistem.
Keputusan kebijakan paling tepat berdasarkan kondisi tersebut adalah ….
A. Menghentikan seluruh bantuan bagi penerima lama
B. Membuka pendaftaran bantuan secara bebas
C. Melakukan graduasi penerima lama dan memasukkan rumah tangga rentan baru
D. Menambah kuota bantuan tanpa mengubah data
E. Menunggu pemutakhiran data nasional berikutnya
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Prinsip keadilan dan efektivitas menuntut pembaruan penerima manfaat. Opsi C mencerminkan pemikiran dinamis berbasis data untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Soal 19
Dalam penyaluran bantuan, muncul penolakan dari masyarakat yang merasa tidak adil karena tidak terdaftar sebagai penerima. Penelusuran menunjukkan bahwa sebagian besar penolakan dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kriteria dan mekanisme penetapan penerima.
Strategi komunikasi kebijakan paling tepat untuk meredam konflik sosial adalah ….
A. Mengabaikan protes karena sesuai prosedur
B. Menyampaikan informasi secara satu arah melalui pengumuman resmi
C. Melakukan sosialisasi terbuka dan dialog berbasis data dengan masyarakat
D. Menambah jumlah penerima agar semua pihak puas
E. Menunda penyaluran bantuan
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Transparansi dan dialog adalah kunci legitimasi kebijakan sosial. Opsi C mencerminkan pendekatan komunikatif dan partisipatif yang mencegah konflik berkepanjangan.
Soal 20
Seorang pimpinan unit kerja Kemensos menemukan adanya indikasi ketidaktepatan sasaran dalam salah satu program sosial unggulan. Mengungkap temuan ini berpotensi menimbulkan kritik publik dan tekanan politik, namun menutupinya dapat merugikan masyarakat dan institusi.
Sikap kepemimpinan paling tepat yang harus diambil adalah ….
A. Menunda pelaporan hingga situasi lebih aman
B. Menyembunyikan temuan demi menjaga citra institusi
C. Menindaklanjuti temuan secara transparan dan melakukan perbaikan
D. Melimpahkan tanggung jawab kepada unit lain
E. Menghentikan program tanpa evaluasi
Jawaban Benar: C
Pembahasan:
Akuntabilitas adalah inti kepemimpinan ASN. Opsi C menunjukkan integritas, keberanian moral, dan orientasi pada kepentingan publik dalam jangka panjang.
Hadapi Seleksi CPNS PPPK Kemensos dengan persiapan yang matang!
Menghadapi seleksi PPPK dan CPNS Kemensos tidak cukup hanya dengan memahami teori atau membaca kisi-kisi secara sekilas. Soal-soal yang diujikan dirancang untuk menguji kepekaan sosial, ketepatan analisis kebijakan, serta kemampuan mengambil keputusan dalam situasi nyata yang kompleks. Tanpa latihan yang tepat, banyak peserta terjebak pada soal panjang dan studi kasus yang menuntut pemikiran tingkat tinggi.
Untuk membantu Anda lolos dengan persiapan yang lebih terarah, paket soal PPPK & CPNS Kemensos telah disusun secara komprehensif di fungsional.id. Materinya lengkap, berbasis HOTS, dilengkapi pembahasan mendalam, dan disesuaikan dengan kisi-kisi rekrutmen terbaru sehingga Anda tidak belajar secara acak. Waktunya berlatih dengan soal yang benar-benar relevan, kunjungi fungsional.id sekarang dan tingkatkan peluang Anda menembus seleksi Kemensos.
