Penata kelola pengadaan tanah mempunyai peran penting dalam berbagai proyek pembangunan di Indonesia, termasuk proyek infrastruktur dan fasilitas publik. Pejabat di bidang ini punya tanggung jawab dalam memastikan bahwa seluruh proses pengadaan tanah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari perencanaan, pembebasan lahan, hingga penyelesaian administrasi hukum terkait. Dalam proses ini, keterampilan dalam negosiasi, pemahaman tentang hukum pertanahan, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait sangat dibutuhkan agar pengadaan tanah dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan tanpa hambatan hukum.
Keahlian dalam tata kelola pengadaan tanah juga mencakup kemampuan untuk mengatasi tantangan yang muncul, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Penata kelola pengadaan tanah dituntut untuk dapat memitigasi risiko yang terkait dengan sengketa lahan. Dengan pengelolaan yang baik, sektor pengadaan tanah dapat menjadi pendorong utama pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat pembangunan nasional.
Kisi-Kisi Soal Penata Kelola Pengadaan Tanah
Untuk menghadapi seleksi PPPK dan CPNS, memahami kisi-kisi soal Penata Kelola Pengadaan Tanah sangat penting. Berikut ini beberapa kisi-kisi yang dapat membantu mempersiapkan diri.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Mengatur ketentuan umum mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan yang bertujuan kepentingan umum, termasuk tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Menetapkan prosedur dan mekanisme penyelenggaraan pengadaan tanah, termasuk peran instansi terkait dan hak-hak pihak yang berhak atas tanah.
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dalam Rangka Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Mengatur sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, termasuk insentif perpajakan yang dapat diberikan.
Perencanaan Pengadaan Tanah
Memahami proses perencanaan pengadaan tanah, termasuk identifikasi kebutuhan tanah, penyusunan dokumen perencanaan, dan koordinasi dengan instansi terkait.
Persiapan Pengadaan Tanah
Menguasai tahapan persiapan pengadaan tanah, seperti penetapan lokasi, konsultasi publik, dan penetapan bentuk ganti kerugian.
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Mampu melaksanakan pengadaan tanah sesuai prosedur, termasuk penilaian tanah, negosiasi dengan pemilik, dan pembayaran ganti kerugian.
Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah
Mengerti proses penyerahan hasil pengadaan tanah kepada instansi yang memerlukan, termasuk administrasi dan dokumentasi yang diperlukan.
Pengadaan Tanah Skala Kecil
Memahami prosedur khusus untuk pengadaan tanah dengan luas di bawah 5 hektar, termasuk penyederhanaan proses dan persyaratan.
Pengadaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional
Menguasai ketentuan khusus dalam pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional, termasuk percepatan proses dan koordinasi lintas sektor.
Sumber Dana Pengadaan Tanah dan Insentif Perpajakan
Mengetahui berbagai sumber pendanaan untuk pengadaan tanah, seperti APBN, APBD, dan kerjasama dengan pihak ketiga, serta insentif perpajakan yang dapat diberikan.
Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan
Menguasai teknik pengelolaan data dan informasi pertanahan untuk mendukung proses pengadaan tanah yang transparan dan akuntabel.
Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan
Memahami metode penyelesaian sengketa dan konflik yang mungkin timbul selama proses pengadaan tanah, termasuk mediasi dan arbitrase.
Contoh Soal Penata Kelola Pengadaan Tanah untuk CPNS & PPPK
Untuk mempersiapkan seleksi PPPK dan CPNS, berlatih dengan contoh soal Penata Kelola Pengadaan Tanah sangat penting. Berikut beberapa contoh soal untuk Anda dalam persiapan ujian.
1. Dalam proyek pembangunan jalan tol yang membutuhkan pengadaan tanah di beberapa wilayah, langkah awal apa yang harus dilakukan panitia pengadaan tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan?
A. Menetapkan lokasi tanah
B. Menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah
C. Bernegosiasi dengan pemilik tanah
D. Melakukan pembayaran ganti rugi
E. Menyerahkan tanah kepada instansi yang membutuhkan
Jawaban: B. Menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah
Pembahasan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Ini mencakup identifikasi kebutuhan tanah dan perencanaan terperinci untuk memastikan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan kelancaran proses pengadaan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Dalam proyek strategis nasional, pemerintah melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, dan BPN. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020, langkah apa yang diambil agar pengadaan tanah berlangsung cepat dan sesuai regulasi?
A. Menyederhanakan prosedur pengadaan tanah
B. Memberikan hak tanah otomatis
C. Mengurangi pajak proyek non-strategis
D. Mengalihkan dana dari APBD ke APBN
E. Menghapus konsultasi publik
Jawaban: A. Menyederhanakan prosedur pengadaan tanah
Pembahasan: Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 mengatur penyederhanaan prosedur pengadaan tanah untuk mempercepat proses dengan tetap mematuhi regulasi.
3. Dalam proyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan raya di perbatasan, seorang pejabat harus memastikan tahapan awal persiapan dilakukan sesuai ketentuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum penetapan harga dan kompensasi adalah?
A. Menetapkan lokasi tanah dan melaksanakan konsultasi publik
B. Melakukan survei tanah untuk penilaian harga
C. Menyusun anggaran pengadaan tanah
D. Menyelesaikan sengketa tanah di area tersebut
E. Mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan
Jawaban: A. Menetapkan lokasi tanah dan melaksanakan konsultasi publik
Pembahasan: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 mengharuskan bahwa pada tahap persiapan pengadaan tanah, penetapan lokasi dan konsultasi publik dilakukan untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat dan pihak terkait mengenai rencana pengadaan tanah.
4. Dalam proyek pengadaan tanah untuk bendungan dengan kebutuhan lahan di bawah 5 hektar, menurut UU No. 2 Tahun 2012, bagaimana cara mempercepat proses ini sambil tetap mematuhi aturan?
A. Membebaskan tanah tanpa penilaian harga
B. Menetapkan harga tanpa konsultasi publik
C. Mengabaikan ganti rugi jika pemilik tanah tak setuju
D. Memakai prosedur sederhana untuk mempercepat administrasi
E. Menghindari komunikasi dengan pihak ketiga terkait pembayaran
Jawaban: D. Memakai prosedur sederhana untuk mempercepat administrasi
Pembahasan: Pengadaan tanah skala kecil dapat menggunakan prosedur sederhana agar proses lebih cepat, namun tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas.
5. Dalam sebuah proyek pembangunan jalan tol yang melibatkan tanah milik beberapa pemilik, beberapa pemilik tanah tidak setuju dengan nilai ganti kerugian yang ditawarkan oleh pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, apa yang seharusnya dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, mengingat adanya sengketa terkait harga ganti kerugian?
A. Menggunakan mekanisme mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa
B. Menyelesaikan sengketa di pengadilan tanpa melibatkan pihak ketiga
C. Menetapkan harga tanah baru tanpa konsultasi dengan pemilik tanah
D. Membayar ganti kerugian meskipun tanpa kesepakatan harga
E. Mengabaikan keberatan pemilik tanah jika sesuai dengan kebutuhan proyek
Jawaban: A. Menggunakan mekanisme mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa
Pembahasan: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 menyarankan penggunaan metode mediasi atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa terkait pengadaan tanah, agar tercapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
6. Pada tahap pelaksanaan pengadaan tanah, sebuah proyek strategis nasional membutuhkan pendanaan yang cukup besar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020, yang merupakan sumber pendanaan yang dapat digunakan untuk mendukung proyek ini agar dapat berjalan dengan lancar?
A. APBN dan kerjasama dengan pihak ketiga
B. Dana pribadi dan APBD
C. Pinjaman internasional untuk proyek luar negeri
D. Sumber dana dari anggaran kementerian lainnya
E. Dana bantuan sosial dari pemerintah daerah
Jawaban: A. APBN dan kerjasama dengan pihak ketiga
Pembahasan: Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 mengatur bahwa pendanaan untuk pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat berasal dari APBN dan kerjasama dengan pihak ketiga, seperti perusahaan atau lembaga keuangan.
7. Dalam sebuah proyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan raya di area perkotaan, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah adanya sengketa pertanahan antara pemilik tanah dan pengembang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, bagaimana seharusnya sengketa ini diselesaikan untuk memastikan kelancaran proyek pembangunan?
A. Mengabaikan sengketa dan melanjutkan proyek tanpa penyelesaian sengketa
B. Menggunakan jalur hukum pengadilan secara langsung tanpa upaya mediasi
C. Melakukan pembebasan tanah meskipun tanpa kesepakatan hukum
D. Menyelesaikan sengketa dengan cara memberikan kompensasi lebih besar pada salah satu pihak
E. Dengan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase
Jawaban: E. Dengan cara penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase
Pembahasan: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur bahwa sengketa pertanahan dalam proses pengadaan tanah dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase untuk memastikan kesepakatan yang adil dan sesuai hukum.
8. Seorang pejabat pengadaan tanah di sebuah proyek strategis nasional diberi tugas untuk menyelesaikan pengadaan tanah di wilayah dengan luas lebih dari 5 hektar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020, tindakan apa yang harus diambil pejabat tersebut dalam hal ini?
A. Menyusun anggaran khusus untuk proyek tersebut
B. Melakukan pembebasan tanah dengan penyederhanaan prosedur
C. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait
D. Menyelesaikan pengadaan tanah dengan metode pengadaan tanah skala kecil
E. Melakukan pengalihan hak atas tanah tanpa persetujuan masyarakat
Jawaban: C. Melakukan koordinasi lintas sektor dengan instansi terkait
Pembahasan: Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional guna memastikan kelancaran dan keterlibatan berbagai pihak terkait.
9. Dalam proyek pengadaan tanah untuk jalan raya, apa langkah yang harus dilakukan panitia sebelum membayar ganti rugi kepada pemilik tanah, menurut UU No. 2 Tahun 2012?
A. Menilai harga tanah oleh tim penilai independen
B. Menyelesaikan semua sengketa tanah
C. Menetapkan harga berdasarkan kesepakatan
D. Mengabaikan keberatan pemilik tanah
E. Membayar tanpa penilaian harga tanah
Jawaban: A. Menilai harga tanah oleh tim penilai independen
Pembahasan: UU No. 2 Tahun 2012 mengharuskan adanya penilaian tanah oleh tim independen untuk menentukan harga yang adil sebelum pembayaran ganti kerugian dilakukan.
10. Dalam perencanaan pengadaan tanah untuk proyek strategis, ada keberatan dari pemilik tanah terkait harga ganti kerugian. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2020, langkah apa yang dapat diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini?
A. Menggunakan mediasi untuk mencapai kesepakatan
B. Meningkatkan ganti kerugian tanpa kesepakatan
C. Menyelesaikan sengketa di pengadilan
D. Menghentikan proyek dan mencari lokasi lain
E. Mengabaikan keberatan pemilik tanah
Jawaban: A. Menggunakan mediasi untuk mencapai kesepakatan
Pembahasan: Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2020 mendorong penggunaan mediasi atau penyelesaian sengketa alternatif untuk menyelesaikan perselisihan terkait harga ganti kerugian antara pemerintah dan pemilik tanah.
11. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, langkah pertama adalah identifikasi tanah yang dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021, siapa yang berwenang menetapkan lokasi tanah yang akan dibebaskan?
A. Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri ATR
B. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
C. Gubernur atau Bupati/Walikota
D. Tim penilai independen
E. Komisi Pengadaan Tanah Nasional
Jawaban: C. Gubernur atau Bupati/Walikota
Pembahasan: Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2021, Gubernur atau Bupati/Walikota memiliki kewenangan untuk menetapkan lokasi tanah yang akan dibebaskan dalam proyek tersebut.
12. Sebuah proyek strategis nasional untuk pembangunan pelabuhan membutuhkan tanah di kawasan hutan lindung. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, langkah pertama yang harus diambil dalam pengadaan tanah tersebut adalah?
A. Mengajukan izin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
B. Mengabaikan kawasan hutan lindung untuk kelancaran proyek
C. Menyelesaikan masalah sosial dengan masyarakat sekitar
D. Menyusun anggaran dan rencana pembebasan tanah
E. Melakukan pembebasan tanah tanpa izin instansi terkait
Jawaban: A. Mengajukan izin kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Pembahasan: Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, pengadaan tanah di kawasan hutan lindung harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena area tersebut dilindungi oleh hukum.
13. Dalam tahap penyelesaian pengadaan tanah, beberapa pemilik tanah menolak besarnya ganti kerugian yang ditawarkan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan sengketa ini adalah?
A. Mengabaikan keberatan dan melanjutkan proyek
B. Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan
C. Menawarkan ganti kerugian lebih tinggi
D. Negosiasi langsung dengan pemilik tanah
E. Melakukan pembebasan tanah tanpa ganti kerugian
Jawaban: D. Negosiasi langsung dengan pemilik tanah
Pembahasan: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 menyarankan untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi langsung antara pemerintah dan pemilik tanah, guna mencapai kesepakatan terkait ganti kerugian.
14. Sebuah proyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalur kereta api yang melibatkan beberapa lokasi strategis harus melibatkan berbagai pihak, seperti BPN, kementerian terkait, dan pihak swasta. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020, langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam proses pengadaan tanah ini adalah?
A. Melakukan identifikasi tanah yang dibutuhkan dan menentukan lokasi pembebasan
B. Menetapkan harga ganti kerugian dengan cara langsung tanpa negosiasi
C. Membayar ganti kerugian kepada pemilik tanah tanpa melalui proses konsultasi publik
D. Menghentikan proyek jika tidak ada kesepakatan antara pihak-pihak terkait
E. Menetapkan lokasi tanpa koordinasi dengan pihak yang berkompeten
Jawaban: A. Melakukan identifikasi tanah yang dibutuhkan dan menentukan lokasi pembebasan
Pembahasan: Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 mengatur bahwa langkah pertama yang harus dilakukan dalam pengadaan tanah adalah identifikasi tanah yang diperlukan serta penetapan lokasi untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan sesuai dengan rencana dan melibatkan pihak terkait.
15. Dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol, beberapa pemilik tanah menolak ganti kerugian yang ditawarkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, apa yang harus dilakukan oleh panitia pengadaan tanah?
A. Mediasi dengan pihak ketiga
B. Mengabaikan keberatan dan lanjutkan proyek
C. Menetapkan ganti kerugian sepihak
D. Membayar ganti kerugian meskipun tanpa persetujuan
E. Mengadakan pertemuan tanpa pihak terkait
Jawaban: A. Mediasi dengan pihak ketiga
Pembahasan: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengharuskan mediasi untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak ketiga demi solusi adil.
16. Dalam perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan rumah sakit umum di wilayah padat penduduk, pemerintah perlu memperhatikan prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pada tahap awal, pemerintah harus membuat perencanaan pengadaan tanah dengan menyusun dokumen perencanaan yang jelas. Tahapan mana yang termasuk dalam proses perencanaan pengadaan tanah ini?
A. Konsultasi publik untuk penetapan lokasi
B. Identifikasi kebutuhan tanah dan penyusunan dokumen perencanaan
C. Penetapan bentuk ganti kerugian berdasarkan kesepakatan
D. Negosiasi langsung dengan pemilik tanah mengenai harga tanah
E. Pembayaran ganti kerugian kepada pemilik tanah tanpa persetujuan
Jawaban: B. Identifikasi kebutuhan tanah dan penyusunan dokumen perencanaan
Pembahasan: Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, disebutkan bahwa pada tahap perencanaan, pemerintah harus melakukan identifikasi kebutuhan tanah dan menyusun dokumen perencanaan sebagai dasar pengadaan tanah untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai tujuan.
17. Sebuah proyek strategis nasional di bidang transportasi membutuhkan pengadaan tanah untuk pembangunan stasiun baru di wilayah perkotaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020, salah satu sumber pendanaan untuk proyek ini dapat berasal dari APBN atau kerjasama dengan pihak ketiga. Apa manfaat dari adanya kerjasama pendanaan dalam proyek pengadaan tanah ini?
A. Mengurangi biaya administrasi dan mempercepat persetujuan proyek
B. Memperpanjang durasi proyek untuk memperkuat anggaran daerah
C. Menghilangkan keterlibatan pemerintah dalam proses pembiayaan
D. Memastikan semua biaya ditanggung oleh pemerintah pusat
E. Memungkinkan pembagian risiko dan memperluas cakupan pendanaan proyek
Jawaban: E. Memungkinkan pembagian risiko dan memperluas cakupan pendanaan proyek
Pembahasan: Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2020 memungkinkan kerjasama pendanaan untuk membagi risiko antara pemerintah dan pihak ketiga, serta memperluas akses pendanaan agar proyek dapat terlaksana dengan lebih efisien.
18. Pada proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum, seperti pembangunan bendungan di daerah terpencil, seringkali muncul konflik antara pemerintah dan masyarakat setempat terkait kompensasi yang diberikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, langkah pertama yang dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini adalah?
A. Mengabaikan protes masyarakat dan melanjutkan proyek
B. Meningkatkan jumlah kompensasi tanpa diskusi lebih lanjut
C. Melakukan konsultasi publik dan menjelaskan manfaat proyek
D. Mengalihkan lokasi proyek ke daerah yang lebih mudah diakses
E. Menggugat masyarakat di pengadilan untuk mempercepat penyelesaian
Jawaban: C. Melakukan konsultasi publik dan menjelaskan manfaat proyek
Pembahasan: Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 mengharuskan adanya konsultasi publik untuk menyampaikan informasi tentang manfaat proyek, sehingga masyarakat dapat memahami dampak positif proyek tersebut dan mengurangi potensi konflik.
19. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum memiliki tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh pemerintah agar proses berjalan lancar. Dalam proyek pembangunan sekolah di desa terpencil, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan dan menyusun perencanaan yang matang. Berdasarkan Perencanaan Pengadaan Tanah, hal apa saja yang harus diperhatikan dalam tahapan awal ini?
A. Penyusunan dokumen perencanaan dan identifikasi kebutuhan tanah
B. Pembayaran ganti kerugian kepada pemilik tanah terlebih dahulu
C. Konsultasi publik tanpa melibatkan pemilik tanah
D. Negosiasi dengan kontraktor pembangunan sebelum perencanaan
E. Menyelesaikan semua konflik pertanahan tanpa perencanaan
Jawaban: A. Penyusunan dokumen perencanaan dan identifikasi kebutuhan tanah
Pembahasan: Dalam tahapan awal perencanaan pengadaan tanah, pemerintah wajib menyusun dokumen perencanaan dan melakukan identifikasi kebutuhan tanah untuk memastikan bahwa proyek pembangunan sekolah berjalan sesuai prosedur dan kebutuhan masyarakat.
20. Dalam pengadaan tanah untuk jalan tol di desa, beberapa pemilik tanah menolak harga ganti kerugian yang ditawarkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, apa yang harus dilakukan?
A. Memberikan ganti kerugian lebih tinggi tanpa negosiasi
B. Melakukan konsiliasi atau menggunakan mediator
C. Mengabaikan pemilik tanah dan melanjutkan proyek
D. Membawa kasus ke pengadilan tanpa solusi awal
E. Mengalihkan proyek ke lokasi lain
Jawaban: B. Melakukan konsiliasi atau menggunakan mediator
Pembahasan: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 mengatur penyelesaian melalui konsiliasi atau mediator untuk mencapai kesepakatan antara pemerintah dan pemilik tanah.
Persiapkan Diri Anda untuk Seleksi CPNS & PPPK dengan Latihan Soal Pengadaan Tanah di Sistem Kami!
Perkuat kesiapan Anda dalam menghadapi seleksi CPNS & PPPK dengan berlatih soal pengadaan tanah yang lengkap dan mudah dipahami! Bergabung di sistem latihan kami memberikan akses ke soal-soal pilihan beserta pembahasannya, dirancang khusus untuk membantu Anda memahami materi secara mendalam. Klik banner yang yang sudah ada atau bisa langsung kunjungi https://fungsional.id/ untuk mulai belajar dan tingkatkan peluang sukses Anda!
