Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan adalah jabatan yang berperan dalam memberikan edukasi, informasi, dan bimbingan kepada masyarakat atau pengusaha di sektor industri dan perdagangan. Tujuan utama dari profesi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menjalankan usaha, memperkuat sektor industri, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Sebagai agen yang membantu menjembatani kebutuhan industri dan perdagangan dengan kebijakan pemerintah, penyuluh ini juga berperan dalam memastikan agar informasi mengenai regulasi dan inovasi terkini dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas.
Tanggung jawab penyuluh perindustrian dan perdagangan mencakup berbagai kegiatan seperti merencanakan dan melaksanakan program penyuluhan, memberikan bimbingan teknis, serta melakukan sosialisasi mengenai peraturan dan kebijakan yang relevan di sektor industri dan perdagangan. Selain itu, penyuluh perindustrian dan perdagangan juga bertanggung jawab dalam menyusun materi penyuluhan yang informatif dan melakukan evaluasi terhadap hasil penyuluhan untuk menilai dampaknya bagi pelaku usaha. Penyuluh ini juga memainkan peran penting dalam mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, memperbaiki kualitas produk dan layanan, serta meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional.
Kisi-Kisi Soal Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
Menjadi seorang Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan memerlukan persiapan matang, termasuk memahami kisi-kisi soal yang akan diujikan. Melalui kisi-kisi ini, Anda akan mendapatkan gambaran soal-soal yang kerap muncul, membantu Anda lebih siap menghadapi ujian.
Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan: Mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri dan internasional, perlindungan konsumen, stabilisasi harga, dan tata niaga barang di Indonesia.
Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian: Mengatur pengembangan industri nasional, termasuk pemberdayaan industri kecil dan menengah (IKM) serta upaya meningkatkan daya saing industri.
Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri: Mengatur kebijakan pemberdayaan industri melalui pembinaan, pengembangan, serta fasilitasi permodalan dan pemasaran bagi industri kecil dan menengah.
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah: Menetapkan prioritas penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yang berhubungan dengan peningkatan penggunaan produk lokal.
Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN): Mengatur penghitungan TKDN untuk mendorong penggunaan komponen lokal dalam produksi barang, terutama dalam industri manufaktur.
Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor: Mengatur prosedur dan kebijakan terkait impor barang, termasuk tata cara bagi pelaku usaha lokal untuk memasuki pasar internasional.
Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk Produk Industri: Pengetahuan tentang SNI untuk memastikan kualitas produk lokal yang memenuhi standar nasional dan internasional guna meningkatkan daya saing.
Penyusunan Rencana Bisnis (Business Plan) bagi IKM: Membantu pelaku IKM menyusun rencana bisnis yang mencakup perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan pengelolaan risiko.
Teknik Pemasaran dan Promosi Produk Lokal: Memberikan pelatihan terkait strategi pemasaran agar produk lokal lebih dikenal di pasar domestik dan internasional, termasuk melalui promosi digital.
Manajemen Keuangan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Membimbing pelaku UKM dalam menyusun laporan keuangan sederhana, mengelola anggaran, dan perencanaan modal usaha.
Kemitraan dan Program Pengembangan Usaha: Mengetahui program kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung UKM, termasuk bantuan teknis dan akses ke pasar.
Peraturan tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999): Mengedukasi pelaku usaha mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, serta peran penyuluh dalam mengedukasi pelaku usaha tentang perlindungan konsumen.
Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pengembangan Pasar: Menyuluh pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi seperti e-commerce dan media sosial sebagai alat untuk memperluas jangkauan pasar produk lokal.
Contoh Soal Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan untuk CPNS & PPPK
Mempersiapkan diri dengan mempelajari contoh soal CPNS dan PPPK dapat meningkatkan peluang Anda lolos seleksi Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan. Di sini, kami sajikan beberapa contoh soal untuk memudahkan latihan Anda.
1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki beberapa peran penting dalam mengatur kegiatan perdagangan di Indonesia. Salah satu tujuan utama undang-undang ini adalah untuk melindungi konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan serta menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasar dalam negeri. Berdasarkan undang-undang ini, langkah-langkah apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut, khususnya dalam hal melindungi konsumen?
A. Membatasi produk lokal agar tidak bersaing dengan produk impor
B. Mengembangkan regulasi ketat untuk mengendalikan harga produk luar negeri di pasar
C. Menyediakan mekanisme untuk pengawasan dan penegakan hak-hak konsumen, termasuk melalui pengaturan harga barang pokok
D. Memfokuskan impor barang murah untuk menstabilkan harga di pasar dalam negeri
E. Meningkatkan pajak atas produk lokal untuk menyeimbangkan persaingan dengan produk luar negeri
Jawaban: C. Menyediakan mekanisme untuk pengawasan dan penegakan hak-hak konsumen, termasuk melalui pengaturan harga barang pokok
Pembahasan: Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 berfokus pada perlindungan konsumen dan stabilisasi harga dalam negeri. Pemerintah dapat melindungi konsumen dengan menyediakan mekanisme pengawasan, menetapkan aturan yang ketat untuk memastikan keamanan produk, dan mengendalikan harga barang pokok agar tetap stabil.
2. Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, pembangunan industri nasional harus dilakukan dengan tujuan meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan memberdayakan industri kecil dan menengah (IKM). Dengan memahami tujuan tersebut, strategi apa yang sebaiknya dijalankan pemerintah agar dapat meningkatkan daya saing IKM di pasar internasional, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini?
A. Menyediakan subsidi untuk IKM agar dapat membeli bahan baku impor
B. Memberikan pelatihan intensif bagi pelaku IKM mengenai standar kualitas internasional dan inovasi produk
C. Mengurangi izin usaha bagi IKM sehingga proses produksi lebih cepat
D. Menyediakan bahan baku impor tanpa perlu membayar pajak untuk IKM
E. Membatasi pasar lokal untuk produk IKM agar lebih fokus pada pasar domestik
Jawaban: B. Memberikan pelatihan intensif bagi pelaku IKM mengenai standar kualitas internasional dan inovasi produk
Pembahasan: Peningkatan daya saing IKM dalam undang-undang ini dapat dicapai dengan mengembangkan kapasitas pelaku IKM, termasuk melalui pelatihan mengenai standar internasional, teknik inovasi produk, dan strategi pemasaran global. Hal ini memungkinkan produk IKM untuk dapat bersaing di pasar internasional.
3. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memberdayakan industri kecil dan menengah melalui berbagai bentuk fasilitasi. Salah satu bentuk fasilitasi yang diberikan adalah akses permodalan dan pemasaran. Mengapa akses terhadap permodalan dan pemasaran dianggap penting dalam pemberdayaan IKM, dan apa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
A. Akses permodalan membantu IKM bersaing dengan perusahaan besar, sementara pemasaran yang baik memungkinkan produk IKM lebih dikenal di pasar lokal dan internasional
B. Akses permodalan membantu IKM membeli produk impor, dan pemasaran hanya bermanfaat untuk pasar internasional
C. Dengan akses permodalan, IKM dapat menekan biaya produksi secara signifikan tanpa perlu memperhatikan kualitas produk
D. Akses permodalan dan pemasaran tidak relevan bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi lebih untuk stabilitas harga
E. Akses permodalan dan pemasaran hanya berdampak pada jumlah produk yang dapat dihasilkan tanpa mempengaruhi kualitas
Jawaban: A. Akses permodalan membantu IKM bersaing dengan perusahaan besar, sementara pemasaran yang baik memungkinkan produk IKM lebih dikenal di pasar lokal dan internasional
Pembahasan: Fasilitasi permodalan memungkinkan IKM untuk mengembangkan skala usaha dan meningkatkan produksi, sementara pemasaran membuka peluang bagi produk IKM untuk dikenal luas, baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Dampaknya adalah meningkatkan daya saing industri nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menetapkan bahwa dalam proses pengadaan, pemerintah harus mengutamakan produk dalam negeri. Apa manfaat utama dari kebijakan ini terhadap industri lokal, dan bagaimana pengutamaan produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional?
A. Kebijakan ini membantu perusahaan internasional mendominasi pasar
B. Kebijakan ini mengurangi ketergantungan pada produk lokal
C. Kebijakan ini meningkatkan lapangan kerja dan memperkuat industri lokal yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi
D. Kebijakan ini membatasi persaingan antara produk lokal dan produk impor tanpa meningkatkan kualitas produk lokal
E. Kebijakan ini meningkatkan biaya pengadaan barang/jasa tanpa keuntungan bagi industri lokal
Jawaban: C. Kebijakan ini meningkatkan lapangan kerja dan memperkuat industri lokal yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi
Pembahasan: Prioritas pada produk dalam negeri dalam pengadaan pemerintah mendukung industri lokal dengan menciptakan permintaan yang lebih tinggi, sehingga berpotensi meningkatkan lapangan kerja, memperkuat ekonomi lokal, dan pada akhirnya berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional.
5. Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 mengatur tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam produksi industri di Indonesia. TKDN bertujuan untuk mendorong penggunaan komponen lokal dalam produksi. Mengapa kebijakan ini penting dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak positif terhadap industri nasional?
A. Dengan TKDN, semua produk industri wajib menggunakan bahan impor, sehingga lebih efisien
B. TKDN mengizinkan produsen bebas menggunakan bahan baku impor tanpa batasan
C. Penggunaan komponen lokal dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan kemandirian industri nasional
D. TKDN tidak berpengaruh langsung pada ketergantungan bahan baku impor
E. TKDN hanya menguntungkan perusahaan besar tanpa dampak pada UKM
Jawaban: C. Penggunaan komponen lokal dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan kemandirian industri nasional
Pembahasan: Dengan menggunakan lebih banyak komponen lokal, biaya produksi dapat ditekan, dan industri nasional menjadi lebih mandiri karena tidak terlalu bergantung pada bahan impor, terutama saat harga komponen impor berfluktuasi.
6. Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021 mengatur mengenai kebijakan dan prosedur impor barang ke Indonesia, termasuk tata cara pelaku usaha lokal untuk bersaing di pasar internasional. Dalam konteks ini, bagaimana pemerintah sebaiknya mendukung pelaku usaha lokal agar mereka dapat lebih mudah memasuki pasar internasional?
A. Dengan meningkatkan biaya ekspor untuk produk lokal
B. Dengan menyediakan pelatihan strategi ekspor dan sertifikasi standar internasional
C. Dengan menurunkan kualitas produk lokal agar lebih kompetitif di pasar internasional
D. Dengan mempermudah impor barang dari negara lain
E. Dengan menghapuskan standar SNI agar produk lokal lebih murah
Jawaban: B. Dengan menyediakan pelatihan strategi ekspor dan sertifikasi standar internasional
Pembahasan: Pemerintah dapat membantu pelaku usaha lokal dengan menyediakan pelatihan mengenai strategi ekspor dan membantu memperoleh sertifikasi standar internasional, yang sangat penting untuk memenuhi permintaan dan standar kualitas di pasar internasional.
7. Standar Nasional Indonesia (SNI) diterapkan untuk memastikan kualitas produk lokal memenuhi standar nasional dan internasional. Dalam hal ini, mengapa penerapan SNI dianggap penting bagi produk industri di Indonesia, terutama dalam meningkatkan daya saing di pasar internasional?
A. SNI memastikan bahwa produk lokal lebih mahal dibanding produk impor
B. SNI memudahkan produk lokal untuk diekspor ke pasar internasional dengan memenuhi standar kualitas
C. SNI hanya berlaku untuk produk impor
D. SNI mengurangi kualitas produk lokal agar lebih murah
E. SNI mengharuskan produk lokal memiliki komponen impor
Jawaban: B. SNI memudahkan produk lokal untuk diekspor ke pasar internasional dengan memenuhi standar kualitas
Pembahasan: SNI menjadi bukti kualitas produk lokal sehingga dapat bersaing di pasar internasional. Penerapan standar ini membantu produk lokal diakui oleh konsumen internasional, sehingga meningkatkan daya saing global.
8. Dalam penyusunan rencana bisnis bagi industri kecil dan menengah (IKM), aspek manakah yang paling penting untuk diperhatikan agar bisnis dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan?
A. Mengandalkan produk impor tanpa melakukan inovasi
B. Menetapkan harga tinggi agar dapat langsung bersaing dengan perusahaan besar
C. Memperhatikan analisis pasar, inovasi produk, dan pengelolaan keuangan
D. Hanya berfokus pada produksi tanpa mempertimbangkan pemasaran
E. Menentukan harga jual yang tidak sesuai kualitas produk
Jawaban: C. Memperhatikan analisis pasar, inovasi produk, dan pengelolaan keuangan
Pembahasan: Dalam bisnis IKM, pemahaman terhadap pasar dan kebutuhan konsumen sangat penting, demikian juga inovasi agar produk tetap diminati dan kompetitif. Pengelolaan keuangan yang baik diperlukan agar usaha dapat berjalan secara berkelanjutan.
9. Dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen, pemerintah mengatur standar kualitas dan keamanan produk melalui berbagai peraturan. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan menerapkan ketentuan pada pelabelan produk, sehingga konsumen mendapatkan informasi yang lengkap dan benar tentang produk yang mereka beli. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, informasi apa saja yang harus tercantum pada label produk untuk memenuhi hak konsumen?
A. Informasi harga dan diskon yang tersedia pada produk
B. Keterangan merek, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan informasi produsen
C. Hanya informasi mengenai promosi produk
D. Informasi kontak distributor produk dan jaminan pengembalian produk
E. Nama produsen tanpa perlu mencantumkan bahan baku yang digunakan
Jawaban: B. Keterangan merek, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan informasi produsen
Pembahasan: Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang produk. Label yang mencakup merek, komposisi, tanggal kadaluarsa, dan informasi produsen memastikan konsumen bisa membuat keputusan yang tepat dan mencegah risiko kesehatan.
10. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menggarisbawahi peran penting pemerintah dalam memberikan dukungan kepada UMKM untuk memperkuat daya saingnya di pasar domestik dan internasional. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah penyediaan akses pelatihan kewirausahaan bagi pelaku UMKM. Mengapa pelatihan kewirausahaan ini dianggap krusial bagi pengembangan UMKM di Indonesia?
A. Karena pelatihan ini hanya berfokus pada teknik pemasaran digital untuk mempercepat penjualan
B. Karena pelatihan ini bertujuan agar UMKM hanya beroperasi pada skala lokal
C. Karena pelatihan ini membantu UMKM berfokus pada peningkatan kuantitas produksi saja
D. Karena pelatihan ini hanya bertujuan untuk mengenalkan UMKM pada pasar global tanpa memperhatikan produk
E. Karena pelatihan ini membantu pelaku UMKM memahami manajemen keuangan, inovasi produk, dan strategi pemasaran yang efektif
Jawaban: E. Karena pelatihan ini membantu pelaku UMKM memahami manajemen keuangan, inovasi produk, dan strategi pemasaran yang efektif
Pembahasan: Pelatihan kewirausahaan yang mencakup manajemen keuangan, inovasi, dan pemasaran membantu pelaku UMKM mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing, memperluas pasar, dan meningkatkan daya saing produk mereka. Dengan pengetahuan ini, UMKM bisa beroperasi lebih efisien dan berpotensi masuk ke pasar internasional.
11. Pak Adi adalah seorang penyuluh yang sedang memberikan penyuluhan kepada pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen. Dalam diskusinya, Pak Adi menekankan bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang atau jasa yang ditawarkan. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bagaimana sebaiknya pelaku usaha memberikan informasi yang akurat kepada konsumen untuk mencegah terjadinya masalah hukum?
A. Pelaku usaha wajib mencantumkan semua informasi penting di kemasan produk, termasuk bahan baku, cara pemakaian, dan tanggal kedaluwarsa, agar konsumen memahami produk dengan baik dan tidak merasa tertipu.
B. Pelaku usaha dapat memberikan informasi produk secara lisan saja, tanpa mencantumkan pada kemasan, karena konsumen memiliki tanggung jawab untuk mencari informasi sendiri.
C. Pelaku usaha hanya perlu mencantumkan informasi harga di kemasan produk, sebab harga adalah hal yang paling sering dipertimbangkan oleh konsumen dalam membeli produk.
D. Pelaku usaha bisa memilih untuk tidak memberikan informasi secara rinci, terutama jika produknya sudah terkenal, karena konsumen biasanya sudah paham dengan produk tersebut.
E. Pelaku usaha cukup menampilkan informasi tentang merek dan produsen di kemasan produk, karena hal ini sudah cukup untuk memenuhi hak konsumen dalam memilih produk.
Jawaban: A.Pelaku usaha wajib mencantumkan semua informasi penting di kemasan produk, termasuk bahan baku, cara pemakaian, dan tanggal kedaluwarsa, agar konsumen
Pembahasan: Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, termasuk bahan baku, cara pemakaian, dan tanggal kedaluwarsa, untuk melindungi hak konsumen.
12. Pak Budi, seorang pemilik usaha kecil, ingin mengembangkan bisnisnya ke skala yang lebih besar dengan menambah jumlah produk yang diproduksi. Namun, ia khawatir dengan persaingan dari produk impor yang harganya lebih murah. Sebagai penyuluh, apa yang bisa Anda sarankan kepada Pak Budi terkait kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor?
A. Sarankan Pak Budi untuk menambah impor bahan baku agar biaya produksinya menjadi lebih rendah dan ia dapat bersaing dalam harga dengan produk impor.
B. Anjurkan Pak Budi untuk meningkatkan kualitas produk lokalnya sehingga dapat bersaing dengan produk impor, karena kualitas yang lebih baik akan membantu mendapatkan kepercayaan konsumen.
C. Sarankan agar Pak Budi mengurangi produksinya sementara waktu agar tidak perlu bersaing langsung dengan produk impor yang lebih murah, sehingga bisnisnya tetap stabil.
D. Anjurkan Pak Budi untuk mempromosikan produk dengan harga tinggi karena konsumen akan menganggap produk dengan harga tinggi memiliki kualitas yang lebih baik.
E. Sarankan Pak Budi untuk bergantung pada promosi digital tanpa memperhatikan kebijakan impor, karena kebijakan impor tidak berpengaruh langsung terhadap usahanya.
Jawaban: B.Anjurkan Pak Budi untuk meningkatkan kualitas produk lokalnya sehingga dapat bersaing dengan produk impor, karena kualitas yang lebih baik akan membantu mendapatkan kepercayaan konsumen.
Pembahasan: Dalam menghadapi persaingan dengan produk impor, meningkatkan kualitas produk lokal sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 23 Tahun 2021 merupakan langkah strategis yang dapat meningkatkan daya saing produk di pasar.
13. Ibu Sinta merupakan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang bergerak di bidang tekstil. Ia ingin produk-produknya memiliki daya saing yang lebih baik di pasar lokal maupun internasional. Sebagai penyuluh, Anda menjelaskan bahwa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sangat penting. Mengapa penerapan SNI penting untuk produk-produk seperti yang dihasilkan Ibu Sinta?
A. Penerapan SNI akan membantu produk Ibu Sinta lebih dikenal di tingkat nasional karena produk yang bersertifikat SNI dianggap lebih berkualitas dan memenuhi standar mutu yang diakui secara luas.
B. Penerapan SNI tidak penting untuk IKM seperti Ibu Sinta, karena standar kualitas hanya diperlukan oleh perusahaan besar yang melakukan ekspor dalam jumlah besar.
C. SNI hanya mengatur tentang bahan baku yang digunakan, sehingga Ibu Sinta tidak perlu menerapkan SNI jika produknya sudah menggunakan bahan baku yang berkualitas.
D. Produk yang memiliki sertifikasi SNI akan langsung mendapatkan subsidi dari pemerintah, sehingga Ibu Sinta dapat meningkatkan produksi tanpa khawatir soal biaya tambahan.
E. SNI hanya berlaku bagi produk yang akan dijual di pasar internasional, sehingga Ibu Sinta hanya perlu menerapkannya jika berencana untuk ekspor.
Jawaban: A.Penerapan SNI akan membantu produk Ibu Sinta lebih dikenal di tingkat nasional karena produk yang bersertifikat SNI dianggap lebih berkualitas dan memenuhi standar mutu yang diakui secara luas.
Pembahasan: Penerapan SNI membantu produk memiliki standar kualitas yang diakui nasional maupun internasional, yang dapat meningkatkan daya saing di pasar. SNI juga menjadi penanda kualitas bagi konsumen.
14. Salah satu tujuan dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 adalah untuk mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam rangka mendukung kebijakan ini, bagaimana langkah yang dapat dilakukan oleh pelaku industri lokal agar produk mereka lebih sering dipilih dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah?
A. Pelaku industri lokal harus membuat produk dengan harga yang lebih rendah tanpa memperhatikan kualitasnya, karena harga rendah adalah yang paling utama dalam pengadaan.
B. Pelaku industri lokal cukup memastikan produknya memiliki merek terkenal tanpa memperhatikan komponen dalam negerinya karena pemerintah lebih memperhatikan merek.
C. Pelaku industri lokal bisa bekerja sama dengan pelaku impor untuk menawarkan produk campuran agar bisa memenuhi semua kebutuhan pemerintah.
D. Pelaku industri lokal harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan agar bisa memenuhi kriteria yang diutamakan dalam pengadaan.
E. Pelaku industri lokal hanya perlu meningkatkan promosi agar produk mereka terlihat lebih baik tanpa harus memenuhi syarat khusus pengadaan.
Jawaban: D.Pelaku industri lokal harus memastikan bahwa produk mereka memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan agar bisa memenuhi kriteria yang diutamakan dalam pengadaan.
Pembahasan: Dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, pemerintah mengutamakan produk yang memiliki TKDN tinggi. Pelaku industri lokal dapat meningkatkan daya saing dengan memenuhi syarat TKDN ini.
15. Sebuah perusahaan lokal ingin memasuki pasar internasional tetapi mengalami kendala dalam memenuhi persyaratan standar kualitas produk. Sebagai penyuluh, Anda memberikan saran untuk memperhatikan Standar Nasional Indonesia (SNI) terlebih dahulu sebelum mencoba memenuhi standar internasional. Mengapa langkah ini bisa menguntungkan perusahaan?
A. Dengan menerapkan SNI, perusahaan dapat membangun reputasi baik di pasar lokal, sehingga masyarakat lebih mengenal produk mereka sebelum masuk ke pasar internasional.
B. Menerapkan SNI tidak memberikan keuntungan di pasar internasional, tetapi hanya bermanfaat untuk produk yang dijual di pasar lokal.
C. Standar internasional tidak jauh berbeda dari SNI, sehingga perusahaan bisa langsung mencoba memenuhi standar internasional tanpa memperhatikan SNI.
D. SNI merupakan satu-satunya standar yang diperlukan di pasar internasional sehingga perusahaan tidak perlu mempelajari standar lain.
E. SNI hanya diperlukan oleh perusahaan besar, sehingga perusahaan kecil yang baru masuk pasar internasional tidak perlu menerapkan SNI terlebih dahulu.
Jawaban: A. Dengan menerapkan SNI, perusahaan dapat membangun reputasi baik di pasar lokal, sehingga masyarakat lebih mengenal produk mereka sebelum masuk ke pasar internasional.
Pembahasan: Penerapan SNI membantu membangun kepercayaan dan reputasi produk di pasar lokal, yang bisa menjadi modal kuat saat masuk ke pasar internasional.
16. Dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011. Apa manfaat utama yang diperoleh industri lokal dengan memenuhi syarat TKDN dalam proses produksinya?
A. Produk yang memenuhi TKDN cenderung lebih diterima oleh pasar internasional karena komponen lokal lebih disukai di luar negeri.
B. TKDN tidak terlalu penting karena lebih berfokus pada komponen impor daripada komponen lokal dalam produk.
C. Produk yang memenuhi TKDN berpotensi lebih diutamakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, membantu industri lokal meningkatkan penjualan di pasar domestik.
D. TKDN hanya mengatur harga produk tanpa memperhatikan kualitas komponen yang digunakan.
E. TKDN lebih mengutamakan bahan baku impor karena dianggap lebih murah daripada bahan baku lokal.
Jawaban: D.Produk yang memenuhi TKDN berpotensi lebih diutamakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, membantu industri lokal meningkatkan penjualan di pasar domestik.
Pembahasan: Produk dengan komponen lokal tinggi lebih diutamakan dalam pengadaan pemerintah, sehingga membantu industri lokal bersaing lebih baik di pasar domestik.
17. Ibu Wati adalah seorang penyuluh industri yang sedang membimbing usaha kecil di desanya untuk membuat rencana bisnis (business plan). Salah satu tahap yang diajarkan adalah merencanakan strategi pemasaran yang efektif agar produk lebih dikenal luas. Menurut Anda, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyusun strategi pemasaran untuk industri kecil dan menengah (IKM) agar dapat berkompetisi di pasar lokal?
A. Mengikuti pameran besar di luar negeri untuk menarik perhatian konsumen internasional, meskipun membutuhkan biaya yang tinggi dan anggaran terbatas.
B. Membuat iklan televisi dengan anggaran besar untuk mendapatkan perhatian konsumen secara cepat, meskipun anggaran pemasaran IKM sangat terbatas.
C. Melakukan pemasaran dengan fokus hanya pada pasar internasional, tanpa memedulikan pasar lokal, agar IKM langsung dikenal di luar negeri.
D. Mengandalkan promosi dari mulut ke mulut tanpa perlu melakukan pemasaran tambahan, karena konsumen akan merekomendasikan produk secara alami.
E. Fokus pada promosi digital dan media sosial karena lebih murah dan dapat menjangkau konsumen lebih luas daripada metode pemasaran tradisional, tetapi tetap perhatikan anggaran agar sesuai kemampuan usaha.
Jawaban: E.Fokus pada promosi digital dan media sosial karena lebih murah dan dapat menjangkau konsumen lebih luas daripada metode pemasaran tradisional, tetapi tetap perhatikan anggaran agar sesuai kemampuan usaha.
Pembahasan: Untuk IKM dengan anggaran terbatas, strategi pemasaran digital dan media sosial adalah pilihan yang efisien, mengingat daya jangkaunya yang luas dengan biaya yang relatif rendah.
18. Dalam pengembangan industri nasional, Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri menekankan pentingnya pembinaan dan fasilitasi permodalan bagi industri kecil dan menengah (IKM). Apa tujuan utama dari kebijakan pembinaan dan fasilitasi permodalan ini bagi IKM?
A. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan dana besar tanpa pembinaan agar IKM bisa berkembang sendiri tanpa arahan dari pemerintah.
B. Kebijakan ini bertujuan untuk menyediakan pelatihan dan dana secara terus menerus, sehingga IKM dapat bersaing dengan perusahaan besar tanpa harus mengalami kendala.
C. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan pembinaan yang terfokus, dana bergulir, dan dukungan permodalan yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing IKM di pasar lokal dan internasional.
D. Kebijakan ini mengutamakan bantuan hanya untuk perusahaan besar yang telah memiliki pangsa pasar internasional, sehingga industri kecil tidak menjadi prioritas.
E. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan ekspor produk IKM tanpa memperhatikan permintaan pasar dalam negeri, sehingga pasar domestik menjadi kurang diprioritaskan.
Jawaban: C.Kebijakan ini dirancang untuk memberikan pembinaan yang terfokus, dana bergulir, dan dukungan permodalan yang dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing IKM di pasar lokal dan internasional.
Pembahasan: Kebijakan ini bertujuan mendukung IKM agar mampu meningkatkan kapasitas produksinya dengan memberikan pembinaan dan permodalan, yang dapat meningkatkan daya saing di pasar domestik maupun internasional.
19. Pak Andi menjalankan usaha kecil yang bergerak dalam produksi makanan ringan. Ia ingin mengembangkan bisnisnya agar bisa mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah. Namun, Pak Andi ragu apakah produk makanannya memenuhi syarat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Sebagai penyuluh, langkah apa yang dapat Anda sarankan kepada Pak Andi terkait penghitungan TKDN?
A. Sarankan Pak Andi untuk menggunakan bahan baku impor sepenuhnya agar kualitas produknya lebih tinggi dan ia tidak perlu memikirkan TKDN.
B. Anjurkan Pak Andi untuk mengidentifikasi persentase komponen lokal yang digunakan dalam produksinya untuk memastikan bahwa produknya sesuai dengan standar TKDN yang berlaku.
C. Sarankan Pak Andi untuk mengajukan permohonan subsidi khusus bagi produk makanan ringan, karena produk makanan biasanya tidak perlu memenuhi standar TKDN.
D. Pak Andi cukup menjual produknya langsung ke pasar tanpa mengikuti syarat TKDN, karena TKDN tidak relevan untuk usaha kecil seperti miliknya.
E. Sarankan Pak Andi untuk memproduksi barang yang sama persis dengan produk impor agar mudah diterima oleh konsumen dan pemerintah.
Jawaban: B.Anjurkan Pak Andi untuk mengidentifikasi persentase komponen lokal yang digunakan dalam produksinya untuk memastikan bahwa produknya sesuai dengan standar TKDN yang berlaku.
Pembahasan: Mengidentifikasi persentase komponen lokal sangat penting untuk memastikan produk memenuhi standar TKDN, yang merupakan syarat bagi produk yang ingin terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
20. Bu Maya adalah seorang pelaku usaha yang baru memulai bisnisnya di sektor kerajinan tangan. Ia mendengar bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat membantu mengembangkan pasar untuk produknya. Sebagai penyuluh, apa saja yang dapat Anda sarankan kepada Bu Maya agar teknologi digital dapat mendukung pemasaran produknya secara efektif?
A. Bu Maya dapat mulai memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk mempromosikan produknya secara lebih luas, karena kedua platform ini memiliki jangkauan yang sangat luas dan mudah diakses oleh konsumen.
B. Bu Maya hanya perlu fokus pada pemasaran di media cetak lokal, karena biaya pemasaran digital dianggap terlalu tinggi untuk usaha kecil.
C. Bu Maya sebaiknya membuka toko fisik terlebih dahulu sebelum beralih ke pemasaran digital, agar konsumen lebih percaya dengan produknya.
D. Bu Maya cukup memanfaatkan teknologi digital untuk komunikasi internal saja, sementara pemasaran tetap menggunakan cara konvensional.
E. Bu Maya hanya perlu fokus pada pasar lokal dan tidak perlu menggunakan teknologi digital untuk mengembangkan pasar, karena teknologi digital lebih sesuai untuk perusahaan besar.
Jawaban: A. Bu Maya dapat mulai memanfaatkan media sosial dan platform e-commerce untuk mempromosikan produknya secara lebih luas, karena kedua platform ini memiliki jangkauan yang sangat luas dan mudah diakses oleh konsumen.
Pembahasan: Pemanfaatan media sosial dan platform e-commerce adalah strategi pemasaran digital yang efektif dan ekonomis bagi usaha kecil, memungkinkan produknya lebih mudah diakses konsumen di berbagai daerah.
21. Salah satu tujuan pengawasan koperasi adalah menjaga agar koperasi tetap sehat dan berdaya saing. Dalam melakukan pengawasan, apa yang harus diperhatikan agar tujuan ini tercapai?
A. Memastikan semua anggota koperasi setuju dengan keputusan pengurus
B. Menilai kesehatan koperasi berdasarkan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi
C. Menjaga agar koperasi tidak terlibat dalam persaingan dengan perusahaan swasta
D. Mewajibkan koperasi untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada anggotanya
E. Mendorong koperasi untuk mengurangi kegiatan usaha yang berisiko
Jawaban: B. Menilai kesehatan koperasi berdasarkan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi
Pembahasan: Pengawasan koperasi bertujuan untuk memastikan koperasi berjalan sesuai regulasi dan tetap sehat secara finansial. Ini dilakukan melalui penilaian laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
22. Dalam melakukan pengawasan koperasi, pengawas harus mematuhi beberapa standar prosedur. Apa tujuan dari penerapan standar prosedur ini?
A. Mempercepat proses pengawasan agar lebih cepat selesai
B. Menghindari konflik antar pengurus koperasi
C. Memberikan dasar yang jelas dalam pelaksanaan pengawasan untuk menjaga kualitas dan objektivitas hasil
D. Mengurangi keterlibatan anggota dalam proses pengawasan
E. Memastikan semua keputusan koperasi dilakukan secara tertutup
Jawaban: C. Memberikan dasar yang jelas dalam pelaksanaan pengawasan untuk menjaga kualitas dan objektivitas hasil
Pembahasan: Standar prosedur dalam pengawasan koperasi bertujuan untuk menjaga kualitas hasil pengawasan serta memastikan bahwa prosesnya dilakukan secara objektif dan transparan.
23. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 10/Per/M.KUKM/IX/2015 mengatur tentang pelaksanaan pengawasan koperasi. Apa tujuan utama dari pengawasan koperasi ini?
A. Menutup koperasi yang merugi dalam waktu tiga tahun
B. Mengubah koperasi menjadi perusahaan swasta yang lebih kompetitif
C. Menghapus anggota yang tidak aktif dari keanggotaan
D. Menjamin koperasi berjalan sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi serta aturan yang berlaku
E. Mencegah koperasi membuka cabang baru di luar wilayahnya
Jawaban: D. Menjamin koperasi berjalan sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi serta aturan yang berlaku
Pembahasan: Pengawasan koperasi dilakukan untuk memastikan bahwa koperasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, nilai-nilai, dan aturan perundang-undangan yang berlaku.
24. Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan, seorang pengawas koperasi perlu memiliki kompetensi tertentu. Kompetensi apa yang harus dimiliki seorang pengawas koperasi?
A. Kemampuan untuk mengurangi biaya operasional koperasi
B. Keahlian dalam hukum dan regulasi koperasi serta kemampuan analisis keuangan
C. Keahlian dalam pemasaran produk koperasi
D. Kemampuan dalam menciptakan produk baru bagi koperasi
E. Keahlian dalam merancang struktur organisasi koperasi
Jawaban: B. Keahlian dalam hukum dan regulasi koperasi serta kemampuan analisis keuangan
Pembahasan: Seorang pengawas koperasi harus memiliki pengetahuan yang kuat tentang hukum dan regulasi koperasi serta kemampuan menganalisis laporan keuangan agar dapat menilai kinerja dan kepatuhan koperasi secara efektif.
25. Salah satu indikator kesehatan koperasi adalah kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Apa yang dimaksud dengan rasio likuiditas dalam konteks ini?
A. Rasio antara modal dan pinjaman anggota
B. Perbandingan antara utang jangka panjang dan aset tetap
C. Rasio antara simpanan sukarela dan simpanan wajib
D. Perbandingan antara pendapatan koperasi dan jumlah anggota
E. Rasio antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek
Jawaban: E. Rasio antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek
Pembahasan: Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar yang dimiliki. Ini adalah indikator penting dalam menilai kesehatan keuangan koperasi.
26. Peraturan terkait koperasi menyatakan bahwa koperasi wajib membuat laporan keuangan secara rutin. Mengapa pembuatan laporan keuangan ini penting bagi koperasi?
A. Agar koperasi dapat menghindari pajak
B. Untuk membatasi hak anggota dalam pengambilan keputusan
C. Sebagai alat evaluasi dan pengawasan kinerja koperasi serta transparansi kepada anggota
D. Untuk memastikan bahwa koperasi dapat meminjam dana dari bank
E. Agar koperasi dapat menetapkan harga produk lebih tinggi
Jawaban: C. Sebagai alat evaluasi dan pengawasan kinerja koperasi serta transparansi kepada anggota
Pembahasan: Laporan keuangan membantu koperasi mengevaluasi kinerja keuangannya serta menjadi sarana transparansi bagi anggota dan pengawas dalam melihat perkembangan koperasi.
27. Dalam pengawasan koperasi, salah satu fokus adalah memastikan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan dengan prinsip demokratis. Bagaimana prinsip ini diimplementasikan dalam kegiatan koperasi?
A. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam Rapat Anggota
B. Semua keputusan diambil oleh pengurus tanpa masukan anggota
C. Keputusan hanya dibuat oleh anggota yang memiliki simpanan terbesar
D. Setiap keputusan harus disetujui oleh pengawas koperasi
E. Pengurus dapat mengganti anggota yang tidak setuju dengan kebijakan koperasi
Jawaban: A. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam Rapat Anggota
Pembahasan: Prinsip demokratis dalam koperasi berarti setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, biasanya dilaksanakan dalam Rapat Anggota.
8. Salah satu peran pengawas koperasi adalah melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengurus koperasi. Apa tujuan utama dari evaluasi kebijakan ini?
A. Menentukan pengurus mana yang harus diganti
B. Memastikan koperasi dapat menarik lebih banyak anggota
C. Mengurangi partisipasi anggota dalam Rapat Anggota
D. Meningkatkan keuntungan koperasi dalam jangka pendek
E. Menjamin kebijakan yang diambil sesuai dengan visi dan misi koperasi serta kepentingan anggota
Jawaban: E. Menjamin kebijakan yang diambil sesuai dengan visi dan misi koperasi serta kepentingan anggota
Pembahasan: Evaluasi kebijakan dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pengurus sejalan dengan visi, misi, dan tujuan koperasi, serta mengutamakan kepentingan anggota.
29. Dalam menjalankan tugasnya, pengawas koperasi sering kali menggunakan metode analisis data keuangan. Salah satu metode yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. Apa tujuan dari penggunaan analisis rasio ini?
A. Untuk memperkirakan jumlah anggota koperasi di masa depan
B. Untuk menentukan jumlah pinjaman yang harus diberikan kepada anggota
C. Untuk menilai kinerja keuangan koperasi dari berbagai aspek seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas
D. Untuk membandingkan koperasi dengan perusahaan swasta
E. Untuk menghitung jumlah simpanan wajib yang harus ditingkatkan
Jawaban: C. Untuk menilai kinerja keuangan koperasi dari berbagai aspek seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas
Pembahasan: Analisis rasio keuangan membantu pengawas dalam menilai kinerja keuangan koperasi dari berbagai sudut, termasuk kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, kestabilan keuangan, dan tingkat keuntungan.
30. Koperasi wajib menyediakan akses informasi kepada anggotanya. Informasi apa yang sebaiknya diberikan agar anggota dapat mengetahui perkembangan koperasi dengan transparan?
A. Jumlah simpanan setiap anggota
B. Hanya informasi mengenai pengurus koperasi
C. Data pribadi pengurus koperasi
D. Data pribadi pengurus koperasi
E. Laporan keuangan, laporan kegiatan, dan rencana strategis koperasi
Jawaban: E. Laporan keuangan, laporan kegiatan, dan rencana strategis koperasi
Pembahasan: Informasi seperti laporan keuangan, laporan kegiatan, dan rencana strategis sangat penting untuk transparansi dan membantu anggota mengetahui perkembangan koperasi serta ikut serta dalam pengambilan keputusan.
Dapatkan Soal Lengkap Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan di Sistem Kami!
Temukan lebih dari 100 soal penyuluh perindustrian dan perdagangan CPNS PPPK yang disertai kisi-kisi soal terbaru! Dengan bergabung di sistem kami di https://fungsional.id/, Anda akan memperoleh akses gratis dan lengkap ke soal-soal serta pembahasan untuk membantu persiapan Anda dengan lebih efektif. Klik banner di atas untuk mendaftar sekarang dan tingkatkan peluang lulus seleksi!
