Tes Kemampuan Akademik atau TKA menjadi salah satu asesmen yang dapat digunakan untuk menggambarkan capaian akademik murid secara terstandar. Untuk jenjang SMA, MA, SMK, dan sederajat, peserta mengerjakan mata pelajaran wajib serta memilih dua mata pelajaran pilihan sesuai kebutuhan dan rencana pendidikan berikutnya. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn termasuk salah satu mata pelajaran pilihan yang tersedia.
Soal TKA PPKn tidak hanya menguji kemampuan menghafal bunyi sila, pasal, atau istilah ketatanegaraan. Peserta juga perlu mampu menjelaskan, menerapkan, dan menganalisis nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, latihan soal berbasis kasus sangat penting agar Anda terbiasa menghubungkan konsep kewarganegaraan dengan persoalan nyata di masyarakat.
Artikel ini menyajikan kisi-kisi dan contoh soal TKA PPKn SMA/SMK/MA 2026 yang dirancang dengan pendekatan Higher Order Thinking Skills atau HOTS. Setiap soal dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi belajar mandiri.
Kisi-Kisi Soal TKA PPKn SMA/SMK/MA 2026
Kisi-kisi soal TKA PPKn berikut disusun berdasarkan kerangka asesmen resmi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mencakup irisan materi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Kompetensi yang diukur tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi juga mencakup penerapan dan penalaran terhadap persoalan kewarganegaraan.
1. Pancasila sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa
Materi ini mengukur kemampuan peserta dalam memahami kedudukan, fungsi, nilai, dan penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cakupannya meliputi:
- Proses perumusan dan penetapan Pancasila.
- Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup.
- Hubungan antarsila sebagai satu kesatuan sistem nilai.
- Penerapan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
- Analisis terhadap perilaku atau kebijakan yang sesuai maupun bertentangan dengan Pancasila.
- Pancasila sebagai ideologi terbuka dalam menghadapi perkembangan zaman.
- Tantangan penerapan Pancasila di era digital dan globalisasi.
Peserta dapat diberikan kasus seperti penyebaran informasi diskriminatif, konflik kepentingan, ketimpangan sosial, intoleransi, atau pengambilan keputusan publik. Peserta kemudian diminta menentukan nilai Pancasila yang paling relevan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
2. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Sistem Ketatanegaraan
Bagian ini mengukur pemahaman mengenai konstitusi, lembaga negara, pembagian kekuasaan, serta hubungan hak dan kewajiban warga negara. Materinya meliputi:
- Kedudukan dan fungsi konstitusi.
- Pokok pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
- Perubahan atau amendemen UUD NRI Tahun 1945.
- Prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat.
- Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
- Kedudukan MPR, DPR, DPD, presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
- Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah.
- Hak asasi manusia serta hak dan kewajiban warga negara.
- Mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan.
- Prinsip checks and balances dalam penyelenggaraan negara.
Soal dapat berbentuk kasus sengketa kewenangan lembaga negara, pembentukan peraturan, pelaksanaan kebijakan pemerintah, pelanggaran hak konstitusional, atau pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara.
3. Bhinneka Tunggal Ika dan Kehidupan dalam Keberagaman
Materi ini mengukur kemampuan peserta dalam menganalisis keberagaman masyarakat Indonesia serta menentukan sikap yang mendukung persatuan. Cakupannya meliputi:
- Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- Keberagaman suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan golongan.
- Toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan.
- Kesetaraan warga negara.
- Integrasi nasional.
- Pencegahan diskriminasi, intoleransi, dan konflik sosial.
- Penyelesaian konflik melalui dialog, musyawarah, dan mediasi.
- Gotong royong dalam masyarakat majemuk.
- Literasi digital dalam menghadapi ujaran kebencian dan provokasi.
- Sikap inklusif di lingkungan sekolah, masyarakat, dan dunia kerja.
Peserta perlu mampu membedakan toleransi yang sehat dengan sikap permisif terhadap pelanggaran hukum. Persatuan tidak berarti menghapus perbedaan, tetapi mengelola perbedaan berdasarkan kesetaraan dan kepentingan bersama.
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Wawasan Kebangsaan
Bagian ini membahas bentuk negara, wilayah, pertahanan, keamanan, dan komitmen menjaga keutuhan Indonesia. Materinya meliputi:
- Hakikat dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan republik.
- Wawasan Nusantara.
- Ketahanan nasional.
- Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan terhadap negara.
- Bela negara dalam konteks militer dan nonmiliter.
- Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
- Hubungan pemerintah pusat dan daerah.
- Otonomi daerah.
- Peran Indonesia dalam hubungan internasional.
- Upaya menjaga persatuan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah.
Soal HOTS dapat mengangkat ancaman siber, disinformasi, konflik perbatasan, separatisme, ketimpangan antardaerah, bencana alam, keamanan maritim, atau ketergantungan ekonomi terhadap negara lain.
5. Demokrasi, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Partisipasi Warga Negara
Materi ini menguji kemampuan peserta dalam memahami demokrasi konstitusional serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Cakupannya meliputi:
- Prinsip demokrasi Pancasila.
- Pemilihan umum dan kedaulatan rakyat.
- Kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab.
- Supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum.
- Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia.
- Hak serta kewajiban warga negara.
- Budaya politik partisipatif.
- Musyawarah untuk mencapai keputusan.
- Antikorupsi dan integritas.
- Peran masyarakat dalam mengawasi pemerintahan.
- Etika bermedia digital.
- Tanggung jawab sosial warga negara.
Peserta perlu menilai suatu tindakan tidak hanya berdasarkan kebebasan individu, tetapi juga berdasarkan hukum, kepentingan umum, penghormatan terhadap hak orang lain, dan tanggung jawab sebagai warga negara.
Contoh Soal TKA PPKn SMA/SMK/MA 2026
Soal 1
Pemerintah daerah berencana membangun kawasan industri yang diperkirakan dapat membuka ribuan lapangan kerja. Namun, lokasi pembangunan berada di sekitar permukiman masyarakat adat dan berpotensi mengganggu sumber air mereka. Pemerintah telah memiliki izin administratif, tetapi belum mengadakan konsultasi dengan masyarakat terdampak.
Kebijakan yang paling sesuai dengan nilai Pancasila adalah …
A. meneruskan pembangunan karena penciptaan lapangan kerja merupakan kepentingan mayoritas
B. menghentikan seluruh rencana pembangunan agar kebudayaan masyarakat adat tidak berubah
C. mengadakan dialog terbuka, menilai dampak lingkungan, dan menjamin hak masyarakat terdampak
D. menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada investor karena telah memiliki izin administratif
E. memindahkan masyarakat adat agar pembangunan dapat dilaksanakan lebih cepat
Jawaban: C
Pembahasan:
Pembangunan harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat. Dialog serta penilaian dampak menunjukkan penerapan nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial.
Soal 2
Sebuah organisasi menyatakan bahwa Pancasila tidak perlu ditafsirkan kembali karena seluruh persoalan modern harus diselesaikan dengan cara yang sama seperti pada masa awal kemerdekaan.
Pernyataan tersebut kurang tepat karena …
A. Pancasila dapat diganti apabila tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat
B. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang nilai dasarnya tetap, tetapi penerapannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman
C. Pancasila hanya mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara
D. seluruh nilai Pancasila dapat diubah melalui keputusan pemerintah
E. Pancasila hanya relevan untuk kehidupan politik dan ketatanegaraan
Jawaban: B
Pembahasan:
Sebagai ideologi terbuka, nilai dasar Pancasila tetap dipertahankan. Namun, nilai instrumental dan penerapannya dapat dikembangkan untuk menjawab persoalan baru, seperti perkembangan teknologi, ekonomi digital, dan perubahan sosial.
Soal 3
Dalam rapat organisasi siswa, mayoritas anggota langsung melakukan pemungutan suara sebelum kelompok minoritas diberikan kesempatan menjelaskan pendapatnya. Keputusan tersebut dianggap demokratis karena didukung sebagian besar peserta.
Penilaian yang paling tepat adalah …
A. keputusan sah karena demokrasi selalu ditentukan oleh suara terbanyak
B. keputusan tidak demokratis karena setiap keputusan harus disetujui seluruh peserta
C. keputusan demokratis karena telah dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara
D. proses tersebut belum mencerminkan demokrasi yang substantif karena hak kelompok minoritas untuk menyampaikan pendapat diabaikan
E. kelompok minoritas harus mengikuti keputusan tanpa diberikan kesempatan mengajukan keberatan
Jawaban: D
Pembahasan:
Demokrasi bukan hanya persoalan suara mayoritas. Demokrasi juga mensyaratkan kesetaraan, partisipasi, penghormatan terhadap kelompok minoritas, dan proses pengambilan keputusan yang adil.
Soal 4
Sebuah peraturan daerah membatasi akses pelayanan publik terhadap kelompok tertentu berdasarkan asal daerahnya. Masyarakat menilai peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Lembaga yang berwenang menguji peraturan tersebut adalah …
A. Mahkamah Agung
B. Mahkamah Konstitusi
C. Dewan Perwakilan Rakyat
D. Badan Pemeriksa Keuangan
E. Komisi Yudisial
Jawaban: A
Pembahasan:
Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.
Soal 5
Warga sebuah kota menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial. Kritik tersebut disertai data, menggunakan bahasa yang wajar, serta tidak menyerang kehidupan pribadi pejabat.
Tindakan tersebut menunjukkan …
A. pelanggaran terhadap kewajiban menaati pemerintah
B. kebebasan tanpa batas karena dilakukan melalui media sosial
C. partisipasi warga negara yang bertanggung jawab dalam mengawasi pemerintahan
D. tindakan yang hanya boleh dilakukan oleh anggota lembaga legislatif
E. upaya menjatuhkan kewibawaan pemerintah
Jawaban: C
Pembahasan:
Warga negara berhak menyampaikan pendapat dan kritik. Namun, kebebasan tersebut perlu dilakukan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, menghormati hak orang lain, serta tidak melanggar hukum.
Soal 6
Beredar pesan di grup sekolah yang menuduh salah satu kelompok etnis selalu mendapat perlakuan istimewa. Pesan tersebut tidak mencantumkan sumber data dan mendorong siswa untuk memboikot kegiatan kelompok tersebut.
Sikap yang paling tepat adalah …
A. menyebarkan pesan tersebut agar semua siswa lebih waspada
B. tidak menanggapi pesan karena konflik akan selesai dengan sendirinya
C. meminta kelompok yang dituduh untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah
D. memeriksa kebenaran informasi, menghentikan penyebarannya, dan melaporkan konten diskriminatif
E. membalas pesan dengan hinaan terhadap kelompok pengirim
Jawaban: D
Pembahasan:
Informasi yang mengandung prasangka dan tidak didukung data dapat memicu konflik. Sikap yang tepat adalah melakukan verifikasi, mencegah penyebaran, dan menggunakan mekanisme pelaporan yang tersedia.
Soal 7
Presiden dan DPR telah menyetujui sebuah undang-undang. Sebagian masyarakat menilai bahwa beberapa pasalnya mengurangi hak konstitusional warga negara.
Langkah konstitusional yang dapat dilakukan adalah …
A. meminta Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang tersebut terhadap UUD NRI Tahun 1945
B. meminta Mahkamah Agung membatalkan undang-undang tersebut
C. meminta Badan Pemeriksa Keuangan menilai isi undang-undang
D. meminta Komisi Yudisial mengubah pasal yang bermasalah
E. meminta pemerintah daerah menolak pelaksanaan undang-undang
Jawaban: A
Pembahasan:
Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Mekanisme ini merupakan bagian dari perlindungan hak konstitusional dan prinsip checks and balances.
Soal 8
Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur layanan publik berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, pemerintah daerah tetap harus mengikuti norma dan kebijakan nasional.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah …
A. memberikan kedaulatan penuh kepada setiap daerah
B. mengubah Indonesia menjadi negara federal
C. menghapus tanggung jawab pemerintah pusat
D. memungkinkan daerah mengatur kepentingannya dalam kerangka negara kesatuan
E. membebaskan daerah dari seluruh peraturan nasional
Jawaban: D
Pembahasan:
Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur urusan pemerintahan tertentu. Meskipun demikian, kewenangan tersebut tetap dijalankan dalam kerangka NKRI dan tidak berarti daerah memiliki kedaulatan sendiri.
Soal 9
Setelah terjadi bencana alam, warga dari berbagai suku, agama, dan latar belakang bekerja sama mendirikan dapur umum. Mereka membagi tugas berdasarkan kemampuan tanpa membedakan identitas kelompok.
Peristiwa tersebut paling tepat mencerminkan …
A. penyeragaman kebudayaan untuk menghindari konflik
B. pengutamaan kelompok mayoritas dalam keadaan darurat
C. penerapan Bhinneka Tunggal Ika melalui solidaritas dan gotong royong
D. penghapusan identitas pribadi demi kepentingan negara
E. pembatasan kebebasan kelompok untuk menjaga ketertiban
Jawaban: C
Pembahasan:
Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa keberagaman tidak menghalangi persatuan. Kerja sama lintas identitas untuk kepentingan kemanusiaan merupakan penerapan nyata semboyan tersebut.
Soal 10
Sebuah perusahaan hanya menerima calon pegawai dari kelompok sosial tertentu, meskipun pelamar dari kelompok lain memiliki kompetensi yang sama.
Kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip …
A. persamaan kedudukan dan kesempatan bagi setiap warga negara
B. kebebasan perusahaan menentukan seluruh kebijakannya
C. kewajiban warga negara untuk memperoleh pekerjaan
D. kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi
E. pertahanan dan keamanan nasional
Jawaban: A
Pembahasan:
Perbedaan perlakuan yang tidak didasarkan pada kompetensi merupakan bentuk diskriminasi. Setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan dan kesempatan yang setara.
Soal 11
Pemerintah akan menyusun kebijakan pembatasan kendaraan pribadi untuk mengurangi polusi. Sebelum kebijakan diberlakukan, pemerintah membuka data kualitas udara, meminta masukan masyarakat, dan menyiapkan transportasi umum.
Praktik tersebut menunjukkan prinsip …
A. kekuasaan pemerintah yang tidak dapat dibatasi
B. transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab dalam pemerintahan
C. kebebasan warga untuk menolak seluruh kebijakan
D. dominasi kelompok mayoritas dalam kebijakan publik
E. pemisahan mutlak antara pemerintah dan masyarakat
Jawaban: B
Pembahasan:
Pemerintahan demokratis perlu membuka informasi, melibatkan masyarakat, dan mempertanggungjawabkan kebijakannya. Partisipasi publik membantu menghasilkan kebijakan yang lebih adil dan dapat diterima.
Soal 12
Dalam pemilihan ketua organisasi, salah satu calon membagikan hadiah kepada anggota agar memilih dirinya. Sebagian anggota menerima hadiah tersebut karena menilai semua calon memiliki program yang hampir sama.
Dampak paling mendasar dari tindakan tersebut adalah …
A. meningkatnya partisipasi anggota dalam pemilihan
B. terciptanya persaingan yang lebih menarik
C. berkurangnya kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan secara rasional
D. meningkatnya tanggung jawab calon kepada pemilih
E. menguatnya prinsip musyawarah dalam organisasi
Jawaban: C
Pembahasan:
Pemberian hadiah untuk memengaruhi pilihan merusak kebebasan dan rasionalitas pemilih. Praktik tersebut juga dapat menimbulkan hubungan transaksional antara pemimpin dan pemilih.
Soal 13
Sebuah wilayah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi sebagian besar masyarakatnya belum memperoleh layanan pendidikan dan kesehatan yang memadai.
Kebijakan yang paling sesuai dengan sila kelima Pancasila adalah …
A. menyerahkan seluruh pengelolaan sumber daya kepada perusahaan swasta
B. memusatkan keuntungan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah
C. membatasi pemanfaatan sumber daya agar tidak dinikmati daerah lain
D. mengalokasikan manfaat sumber daya untuk memperluas layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat
E. memindahkan masyarakat ke wilayah yang telah memiliki layanan publik
Jawaban: D
Pembahasan:
Keadilan sosial menuntut agar kekayaan dan kebijakan pembangunan memberikan manfaat yang layak bagi masyarakat. Hasil pengelolaan sumber daya perlu diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan.
Soal 14
Beberapa siswa menolak mengikuti kerja kelompok dengan siswa yang berbeda agama. Mereka beralasan bahwa toleransi cukup dilakukan dengan tidak mengganggu kegiatan ibadah orang lain.
Penilaian yang paling tepat adalah …
A. sikap tersebut benar karena toleransi tidak mengharuskan adanya interaksi
B. sikap tersebut kurang tepat karena toleransi juga mencakup kerja sama yang setara dalam urusan sosial
C. sikap tersebut dapat diterima apabila didukung oleh mayoritas siswa
D. kerja sama hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki keyakinan sama
E. sekolah tidak boleh mencampuri pilihan kelompok siswa
Jawaban: B
Pembahasan:
Toleransi tidak hanya berarti membiarkan pihak lain menjalankan keyakinannya. Toleransi juga mencakup penghormatan, kesetaraan, dan kesediaan bekerja sama dalam kepentingan sosial yang tidak berkaitan dengan ibadah.
Soal 15
Sebuah akun anonim menyebarkan informasi palsu mengenai kondisi keamanan di wilayah perbatasan. Informasi tersebut memicu kepanikan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai ancaman nonmiliter karena …
A. dilakukan tanpa melibatkan warga negara
B. hanya berdampak terhadap pengguna media sosial
C. memanfaatkan informasi untuk mengganggu stabilitas dan persatuan masyarakat
D. tidak melibatkan penggunaan senjata konvensional
E. seluruh informasi yang salah merupakan ancaman terhadap negara
Jawaban: C
Pembahasan:
Ancaman nonmiliter dapat muncul melalui penyalahgunaan teknologi dan informasi. Disinformasi yang terorganisasi dapat mengganggu kepercayaan publik, stabilitas sosial, dan persatuan nasional.
Soal 16
Pemerintah berencana menerapkan sistem identitas digital nasional. Sistem tersebut dapat meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi.
Kebijakan yang paling mencerminkan negara hukum adalah …
A. menerapkan sistem tanpa regulasi agar inovasi berlangsung cepat
B. membatalkan seluruh digitalisasi pelayanan publik
C. menyerahkan pengelolaan data sepenuhnya kepada perusahaan teknologi
D. menetapkan dasar hukum, pembatasan akses, pengawasan, dan mekanisme pengaduan
E. memberikan akses data kepada seluruh lembaga pemerintah tanpa pembatasan
Jawaban: D
Pembahasan:
Negara hukum mengharuskan setiap tindakan pemerintah memiliki dasar hukum, batas kewenangan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan hak warga negara.
Soal 17
DPR menggunakan hak pengawasan untuk meminta penjelasan pemerintah mengenai pelaksanaan anggaran suatu program. Pemerintah menganggap tindakan tersebut menghambat kerja eksekutif.
Tindakan DPR tersebut tetap penting karena …
A. DPR memiliki kedudukan lebih tinggi daripada presiden
B. pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan akuntabilitas
C. DPR dapat mengambil alih seluruh kewenangan pemerintah
D. setiap kebijakan pemerintah harus mendapat persetujuan ulang DPR
E. pemerintah tidak memiliki kewenangan mengelola anggaran
Jawaban: B
Pembahasan:
Pengawasan legislatif merupakan bagian dari checks and balances. Tujuannya bukan mengambil alih tugas eksekutif, tetapi memastikan bahwa kebijakan dan anggaran dilaksanakan sesuai hukum serta kepentingan masyarakat.
Soal 18
Dalam sebuah aksi demonstrasi, sebagian peserta menyampaikan tuntutan secara damai. Namun, kelompok lain mulai merusak fasilitas umum.
Tindakan aparat yang paling tepat adalah …
A. membubarkan seluruh peserta tanpa membedakan perilakunya
B. membiarkan perusakan karena demonstrasi merupakan hak warga negara
C. melindungi peserta yang damai dan menindak pelaku perusakan secara proporsional berdasarkan hukum
D. melarang semua demonstrasi berikutnya di wilayah tersebut
E. menangkap seluruh orang yang berada di sekitar lokasi
Jawaban: C
Pembahasan:
Kebebasan menyampaikan pendapat harus dilindungi. Akan tetapi, tindakan merusak fasilitas umum merupakan pelanggaran hukum. Penanganannya harus terukur, proporsional, dan tidak menghilangkan hak peserta yang bertindak damai.
Soal 19
Sebuah desa menerima dana pembangunan. Kepala desa mengumumkan jumlah dana, rencana penggunaan, serta mengundang warga untuk mengawasi pelaksanaan proyek.
Tindakan tersebut merupakan upaya memperkuat …
A. sentralisasi pemerintahan
B. kekuasaan kepala desa
C. transparansi dan pengawasan masyarakat
D. kebebasan pemerintah menggunakan anggaran
E. dominasi masyarakat dalam pemerintahan
Jawaban: C
Pembahasan:
Keterbukaan informasi anggaran memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan. Hal ini dapat mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan.
Soal 20
Indonesia bekerja sama dengan negara lain untuk menangani kejahatan siber lintas batas. Namun, Indonesia tetap menentukan kebijakan keamanan nasionalnya sendiri.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kerja sama internasional …
A. selalu mengurangi kedaulatan suatu negara
B. dapat dilakukan tanpa menghilangkan kewenangan negara dalam menentukan kepentingan nasional
C. mengharuskan Indonesia mengikuti seluruh kebijakan negara mitra
D. hanya diperlukan apabila Indonesia tidak memiliki lembaga keamanan
E. bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia
Jawaban: B
Pembahasan:
Kerja sama internasional dapat digunakan untuk mengatasi persoalan yang tidak dapat ditangani oleh satu negara. Kerja sama tersebut tetap harus didasarkan pada kesetaraan, kepentingan nasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara.
Tips Mengerjakan Soal TKA PPKn
Soal TKA PPKn sering menampilkan beberapa pilihan yang sama-sama terlihat baik. Oleh karena itu, jangan langsung memilih opsi yang menggunakan kata-kata paling ideal. Perhatikan hubungan antara kasus, prinsip konstitusi, nilai Pancasila, dan kewenangan lembaga yang dibahas.
Beberapa strategi yang dapat Anda gunakan antara lain:
- Identifikasi persoalan utama dalam stimulus.
- Bedakan fakta, pendapat, dan asumsi.
- Tentukan konsep PPKn yang berkaitan dengan kasus.
- Periksa apakah tindakan tersebut memiliki dasar hukum.
- Perhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- Pilih solusi yang menghormati hak semua pihak.
- Hindari jawaban yang bersifat mutlak, diskriminatif, atau mengabaikan prosedur.
- Pahami perbedaan kewenangan lembaga-lembaga negara.
- Hubungkan setiap kebijakan dengan prinsip keadilan dan kepentingan umum.
- Berlatih menggunakan stimulus yang panjang dan kontekstual.
Latihan Lebih Banyak Soal TKA PPKn di Fungsional.id
Dua puluh contoh soal di atas dapat menjadi langkah awal untuk memahami karakter soal TKA Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun, persiapan yang matang membutuhkan latihan dengan materi, tingkat kesulitan, dan konteks kasus yang lebih beragam.
Untuk mendapatkan 150+ soal TKA PPKn SMA/SMK/MA 2026, Anda dapat mengakses fungsional.id. Tersedia kumpulan latihan soal yang dirancang berdasarkan cakupan materi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, demokrasi, hukum, hak asasi manusia, dan partisipasi warga negara.
Dengan berlatih secara konsisten, Anda dapat mengenali pola soal, meningkatkan ketelitian dalam menganalisis stimulus, serta memahami alasan di balik setiap jawaban. Jangan hanya mengandalkan hafalan. Persiapkan diri melalui latihan soal HOTS agar lebih siap menghadapi TKA PPKn SMA/SMK/MA 2026.
Mulai latihan soal TKA PPKn selengkapnya hanya di fungsional.id.
