200+ Soal Polisi Pamong Praja CPNS PPPK Satpol PP  (Kisi-Kisi & Pembahasan Soal)

Polisi Pamong Praja, atau lebih dikenal sebagai Satpol PP, adalah satuan aparat yang berfungsi sebagai penegak peraturan daerah dan ketertiban umum. Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, Satpol PP memiliki tugas untuk memastikan pelaksanaan perda (peraturan daerah) berjalan sesuai ketentuan. Dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP juga berperan dalam menjaga ketentraman dan kenyamanan masyarakat di wilayahnya. Keberadaan mereka penting untuk menciptakan keteraturan dalam lingkungan perkotaan dan pedesaan, termasuk menertibkan pelanggaran yang berdampak pada ketertiban umum.

Dalam menjalankan tugasnya, Polisi Pamong Praja memiliki sejumlah tanggung jawab utama, seperti menertibkan pedagang kaki lima yang melanggar batas tempat berdagang, menangani pelanggaran bangunan liar, serta mendukung penanganan bencana di wilayah mereka. Selain itu, Satpol PP juga turut serta dalam menjaga ketertiban saat berlangsungnya acara-acara besar yang melibatkan masyarakat, seperti festival atau acara kenegaraan. Mereka bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk polisi dan dinas kebakaran, untuk memastikan keamanan dan ketertiban lingkungan. Peran Satpol PP ini mencerminkan pentingnya koordinasi dan ketegasan dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat

Kisi-Kisi Soal Polisi Pamong Praja

Kisi-kisi soal polisi pamong praja dibuat untuk membantu calon anggota Satpol PP dalam memahami berbagai aspek yang diujikan saat proses seleksi. Berikut adalah kisi-kisi untuk polisi pamong praja.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pembentukan dan peran Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
Menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang Satpol PP dalam penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
Menetapkan standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, termasuk dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Menetapkan standar teknis mutu pelayanan dasar untuk sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum yang harus dipenuhi oleh Satpol PP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satpol PP
Mengatur pemenuhan hak-hak PNS di lingkungan Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan teknis operasional, serta pemberian penghargaan bagi anggota Satpol PP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Menetapkan ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah, termasuk Satpol PP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat
Mengatur penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja
Menetapkan standar operasional prosedur dan kode etik bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
Memahami prosedur dan teknik penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah secara efektif dan sesuai hukum.

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Menguasai strategi dan metode dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerja.

Pelindungan Masyarakat
Memahami peran Satpol PP dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk penanganan bencana dan situasi darurat.

Pengelolaan Konflik Sosial
Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani konflik sosial yang terjadi di masyarakat untuk mencegah eskalasi.

Komunikasi Efektif dan Negosiasi
Menguasai teknik komunikasi dan negosiasi yang efektif dalam berinteraksi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Penggunaan Kekuatan dan Alat Penegakan Hukum
Memahami batasan dan prosedur penggunaan kekuatan serta alat penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelaporan dan Dokumentasi Kegiatan
Mampu menyusun laporan dan dokumentasi yang akurat terkait kegiatan penegakan hukum dan operasi lapangan.

Etika dan Profesionalisme
Menjunjung tinggi etika dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas sebagai anggota Satpol PP.

Contoh Soal Polisi Pamong Praja untuk CPNS & PPPK

Contoh soal polisi pamong praja untuk CPNS dan PPPK disusun sebagai panduan untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi seleksi menjadi anggota Satpol PP. Berikut adalah contoh soal polisi pamong praja.

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki kewenangan untuk menjaga ketertiban umum di suatu daerah. Jika Satpol PP menemukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, langkah yang harus dilakukan pertama kali adalah?

A. Menggunakan tindakan represif untuk menertibkan pelanggar
B. Melaporkan kejadian tersebut langsung kepada kepala daerah
C. Melakukan pendekatan persuasif kepada pelanggar peraturan
D. Menyita barang-barang pelanggar tanpa melalui prosedur hukum
E. Menghentikan kegiatan masyarakat yang melanggar tanpa peringatan

Jawaban: C. Melakukan pendekatan persuasif kepada pelanggar peraturan

Pembahasan: Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, pendekatan persuasif adalah langkah awal dalam penegakan peraturan daerah untuk menciptakan ketertiban umum.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satpol PP berperan dalam menegakkan ketertiban umum. Jika ada acara besar di suatu daerah yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, langkah preventif yang dapat dilakukan Satpol PP adalah?

A. Membubarkan acara tersebut tanpa pemberitahuan
B. Menetapkan denda bagi penyelenggara acara
C. Berkoordinasi dengan penyelenggara untuk mengatur ketertiban
D. Menutup lokasi acara sebelum acara dimulai
E. Menangkap setiap orang yang hadir tanpa bukti pelanggaran

Jawaban: C. Berkoordinasi dengan penyelenggara untuk mengatur ketertiban

Pembahasan: Pendekatan koordinasi dengan penyelenggara merupakan langkah preventif yang sesuai untuk menjaga ketertiban selama acara berlangsung.

3. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018, Satpol PP harus mematuhi standar teknis mutu dalam pelaksanaan tugas. Apa yang harus dipenuhi Satpol PP untuk mencapai standar ini?

A. Menyediakan pelatihan teknis kepada anggota secara berkala
B. Menggunakan prosedur sendiri tanpa panduan pusat
C. Menunda pelaksanaan tugas sampai ada persetujuan pemerintah pusat
D. Mengutamakan kepentingan ekonomi di atas ketertiban umum
E. Mengabaikan aturan standar teknis demi kelancaran tugas

Jawaban: A. Menyediakan pelatihan teknis kepada anggota secara berkala

Pembahasan: Pelatihan teknis secara berkala membantu Satpol PP menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.

4. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, pemerintah daerah memiliki standar pelayanan minimal dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam rangka pemenuhan standar ini, apa yang perlu dilakukan oleh Satpol PP?

A. Mengutamakan tindakan represif terhadap pelanggar
B. Memastikan ketertiban tanpa mempedulikan prosedur
C. Menyusun strategi pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban
D. Menunda kegiatan sampai standar pelayanan diperbarui
E. Menghentikan layanan ketika terjadi kekurangan tenaga kerja

Jawaban: C. Menyusun strategi pencegahan dan penanganan gangguan ketertiban

Pembahasan: Strategi pencegahan penting untuk memenuhi standar pelayanan minimal dalam menjaga ketertiban umum.

5. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019, Satpol PP berhak mendapatkan sarana prasarana minimal untuk mendukung tugasnya. Dalam hal ini, pemerintah daerah harus memastikan bahwa Satpol PP memiliki?

A. Pelatihan kepemimpinan bagi seluruh pegawai
B. Sarana pendukung yang memadai untuk pelaksanaan tugas
C. Akses langsung ke anggaran pemerintah pusat
D. Hak veto dalam pengambilan keputusan daerah
E. Kendaraan dinas untuk setiap pegawai

Jawaban: B. Sarana pendukung yang memadai untuk pelaksanaan tugas

Pembahasan: Sarana prasarana minimal diperlukan agar Satpol PP dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

6. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Satpol PP harus memiliki kewenangan tertentu. Salah satu kewenangan PPNS di Satpol PP adalah?

A. Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah
B. Menjatuhkan sanksi pidana kepada pelanggar peraturan
C. Melakukan penggeledahan tanpa surat perintah
D. Menahan pelanggar lebih dari 24 jam tanpa dasar hukum
E. Menetapkan denda administratif secara sepihak

Jawaban: A. Melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah

Pembahasan: PPNS di Satpol PP berwenang melakukan penyidikan sebagai bagian dari penegakan peraturan daerah.

7. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum mencakup perlindungan masyarakat. Jika terjadi kerusuhan, tindakan pertama yang sebaiknya dilakukan Satpol PP adalah?

A. Menghentikan semua kegiatan masyarakat di lokasi
B. Menggunakan tindakan represif terhadap pihak yang dicurigai
C. Mengamankan warga sekitar dari bahaya kerusuhan
D. Mengeluarkan peraturan baru untuk meredam situasi
E. Melakukan penahanan massal tanpa bukti yang cukup

Jawaban: C. Mengamankan warga sekitar dari bahaya kerusuhan

Pembahasan: Perlindungan masyarakat merupakan prioritas dalam penanganan kerusuhan oleh Satpol PP.

8. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2023, Satpol PP diwajibkan mengikuti kode etik dalam pelaksanaan tugas. Jika seorang anggota Satpol PP melanggar kode etik, tindakan yang dapat dilakukan adalah?

A. Memindahkan anggota tersebut ke bagian lain
B. Menjalani pelatihan ulang tanpa sanksi lebih lanjut
C. Memberikan peringatan atau sanksi sesuai tingkat pelanggaran
D. Menurunkan pangkat anggota tanpa investigasi
E. Mengabaikan pelanggaran jika tugasnya telah selesai

Jawaban: C. Memberikan peringatan atau sanksi sesuai tingkat pelanggaran

Pembahasan: Penerapan sanksi disiplin sesuai dengan tingkat pelanggaran merupakan bagian dari penegakan kode etik dalam Satpol PP.

9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Satpol PP memiliki peran penting dalam penegakan peraturan daerah. Jika ada warga yang melanggar peraturan daerah secara terus-menerus, langkah yang tepat bagi Satpol PP adalah?

A. Langsung menahan warga tanpa penyelidikan
B. Memberikan teguran dan melakukan edukasi
C. Membawa warga tersebut ke pengadilan dengan segera
D. Menghentikan segala aktivitas warga tersebut secara paksa
E. Mengabaikan pelanggaran jika tidak menimbulkan kerusakan

Jawaban: B. Memberikan teguran dan melakukan edukasi

Pembahasan: Edukasi dan teguran adalah langkah awal yang efektif dalam penegakan peraturan daerah secara persuasif.

10. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020, penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satpol PP mencakup aspek ketenteraman masyarakat. Jika ditemukan warga yang melakukan pelanggaran ringan, tindakan awal yang dapat dilakukan Satpol PP adalah?

A. Menahan warga tersebut tanpa bukti tambahan
B. Memberikan peringatan lisan kepada warga yang bersangkutan
C. Mengeluarkan surat denda dengan segera
D. Menggunakan tindakan represif untuk menghentikan pelanggaran
E. Melaporkan kejadian tersebut kepada polisi setempat

Jawaban: B. Memberikan peringatan lisan kepada warga yang bersangkutan

Pembahasan: Peringatan lisan merupakan tindakan awal yang tepat dan efektif dalam menghadapi pelanggaran ringan serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 mengatur tentang tugas Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum di tingkat daerah. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan peraturan daerah. Sebagai bagian dari tugas tersebut, salah satu tindakan yang sering diambil oleh Satpol PP adalah melakukan patroli rutin di wilayah kota dan desa. Patroli rutin ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap peraturan daerah yang terjadi di tengah masyarakat. Mengapa patroli rutin ini sangat penting dalam menjaga ketertiban umum?

A. Menjadi alat untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi aturan daerah
B. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memberi rasa aman
C. Menyebarkan informasi mengenai pembangunan infrastruktur daerah
D. Mengurangi pengeluaran pemerintah daerah terkait penegakan hukum
E. Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak

Jawaban: A. Menjadi alat untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi aturan daerah

Pembahasan:
Patroli rutin yang dilakukan oleh Satpol PP bertujuan untuk memastikan masyarakat selalu mengingat dan mematuhi peraturan yang berlaku di daerah tersebut. Dengan patroli yang rutin, keberadaan Satpol PP di lapangan juga bisa menjadi bentuk pencegahan pelanggaran serta memberikan rasa aman bagi warga. Keberadaan mereka menciptakan ketertiban umum dan mendisiplinkan warga agar lebih patuh pada aturan yang ada.

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dasar hukum bagi pembentukan Satpol PP di setiap daerah. Dalam pasal-pasalnya, terdapat ketentuan mengenai wewenang Satpol PP untuk menegakkan peraturan daerah. Salah satu wewenang yang diberikan kepada Satpol PP adalah melakukan penyitaan terhadap barang yang digunakan dalam pelanggaran ketertiban umum. Mengapa tindakan penyitaan ini penting dalam proses penegakan peraturan daerah?

A. Untuk mengalihkan barang tersebut kepada pihak ketiga yang membutuhkan
B. Untuk menyimpan barang tersebut sebagai bukti yang dapat digunakan untuk proses peradilan
C. Untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dengan cara merampas barang berharga mereka
D. Untuk memastikan bahwa barang yang digunakan dalam pelanggaran tidak digunakan kembali dalam aktivitas ilegal
E. Untuk menjual barang yang disita guna meningkatkan pendapatan daerah

Jawaban: D. Untuk memastikan bahwa barang yang digunakan dalam pelanggaran tidak digunakan kembali dalam aktivitas ilegal

Pembahasan:
Penyitaan barang yang digunakan dalam pelanggaran bertujuan untuk mencegah pelanggar menggunakan barang tersebut lagi dalam tindakan ilegal yang dapat mengancam ketertiban umum. Selain itu, penyitaan juga menjadi salah satu langkah untuk menghentikan aktivitas yang melanggar peraturan daerah dan untuk menindaklanjuti proses hukum lebih lanjut. Proses ini merupakan bagian dari penegakan hukum yang perlu dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

13. Salah satu tugas pokok Satpol PP adalah mengatasi masalah kerumunan yang berpotensi menimbulkan kerusuhan. Untuk itu, Satpol PP diberikan wewenang untuk melakukan pembubaran kerumunan dengan cara yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tindakan ini tentu memiliki dampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Apa dampak yang dapat terjadi jika Satpol PP tidak segera melakukan pembubaran terhadap kerumunan yang berpotensi mengganggu ketertiban?

A. Kerusuhan dan kekacauan dapat terjadi, yang merugikan masyarakat umum
B. Masyarakat akan merasa lebih bebas dalam melakukan aktivitas apapun
C. Kerumunan tersebut bisa menjadi tempat untuk kegiatan ekonomi yang sah
D. Pemerintah daerah akan memperoleh keuntungan dari kegiatan kerumunan tersebut
E. Masyarakat akan merasa lebih dekat dengan aparat pemerintah daerah

Jawaban: A. Kerusuhan dan kekacauan dapat terjadi, yang merugikan masyarakat umum

Pembahasan:
Kerumunan yang tidak segera dibubarkan oleh Satpol PP berpotensi menimbulkan kerusuhan atau ketegangan di masyarakat. Jika dibiarkan, hal ini bisa menyebabkan gangguan ketertiban umum yang lebih besar, seperti kekerasan, kerusakan fasilitas umum, atau bahkan korban jiwa. Oleh karena itu, tindakan yang cepat dan tepat dalam pembubaran kerumunan sangat penting untuk menjaga ketertiban dan mencegah kerusuhan yang lebih besar.

14. Dalam upaya menjaga ketertiban umum, Satpol PP sering berhadapan dengan tantangan dalam menerapkan peraturan daerah yang ada. Salah satu tantangan utama adalah menghadapi ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap peraturan yang sudah ditetapkan. Bagaimana peran Satpol PP dalam mengatasi ketidakpatuhan ini agar peraturan daerah tetap dihormati dan ditegakkan?

A. Satpol PP dapat menegakkan hukum secara langsung dengan memberikan hukuman fisik kepada pelanggar
B. Satpol PP harus berperan sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan
C. Satpol PP harus mendekati masyarakat dengan pendekatan persuasif dan edukatif, sambil memberikan sanksi yang tegas jika diperlukan
D. Satpol PP hanya perlu memberikan peringatan kepada pelanggar tanpa tindakan lebih lanjut
E. Satpol PP seharusnya hanya berfokus pada pemberian sanksi administratif dan tidak terlibat dalam penyelesaian masalah sosial

Jawaban: C. Satpol PP harus mendekati masyarakat dengan pendekatan persuasif dan edukatif, sambil memberikan sanksi yang tegas jika diperlukan

Pembahasan:
Dalam menghadapi ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah, Satpol PP perlu menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengikuti aturan. Namun, apabila tindakan tersebut tidak membuahkan hasil, Satpol PP harus mengambil langkah-langkah tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti memberikan sanksi yang sesuai untuk mendorong masyarakat mematuhi peraturan daerah.

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 memberikan ketentuan terkait standar operasional prosedur dalam menjalankan tugas Satpol PP. Salah satu aspek yang diatur adalah penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara. Apa yang menjadi tujuan utama dari standar operasional prosedur ini dalam konteks penegakan hukum oleh Satpol PP?

A. Untuk memberikan pedoman yang jelas dan standar bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang
B. Untuk memudahkan pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana bagi Satpol PP
C. Untuk memberikan kewenangan lebih besar kepada Satpol PP dalam menangani masalah sosial di masyarakat
D. Untuk memperkenalkan Satpol PP kepada masyarakat sebagai aparat yang siap melindungi
E. Untuk mengurangi beban pekerjaan yang dimiliki oleh aparat kepolisian

Jawaban: A. Untuk memberikan pedoman yang jelas dan standar bagi Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang

Pembahasan:
Standar operasional prosedur bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas Satpol PP. Dengan adanya SOP yang tepat, Satpol PP dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menghindari tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau penyalahgunaan wewenang. Hal ini memastikan bahwa Satpol PP dapat bertindak secara profesional dan adil dalam menegakkan hukum.

16. Salah satu kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP dalam menjalankan tugasnya adalah melakukan penegakan terhadap peraturan daerah yang mengatur aktivitas sosial dan ekonomi di masyarakat. Dalam menghadapi situasi yang melibatkan banyak pihak, apa strategi terbaik yang harus diambil oleh Satpol PP dalam menyelesaikan konflik terkait pelanggaran ketertiban umum?

A. Menggunakan pendekatan yang keras dan langsung, seperti penahanan dan penutupan usaha tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
B. Mengandalkan bantuan dari pihak ketiga untuk menyelesaikan konflik
C. Mengabaikan keberatan masyarakat dan fokus hanya pada penegakan hukum
D. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk bernegosiasi tanpa mengikuti aturan yang berlaku
E. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui dialog dan mediasi sebelum mengambil tindakan tegas

Jawaban: E. Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat melalui dialog dan mediasi sebelum mengambil tindakan tegas

Pembahasan:
Strategi terbaik yang dapat diambil oleh Satpol PP adalah dengan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat terlebih dahulu. Pendekatan dialog dan mediasi dapat membantu dalam memahami akar masalah yang ada dan mencari solusi yang lebih damai. Tindakan tegas baru diambil jika upaya mediasi gagal, sehingga ini dapat menghindari konflik terbuka dan memperkuat hubungan antara aparat dengan masyarakat.

17. Dalam upaya menjaga ketertiban umum, Satpol PP sering kali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kekurangan sumber daya manusia dan anggaran. Bagaimana peran penting dari pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota Satpol PP dalam menghadapi tantangan ini?

A. Pelatihan hanya penting untuk meningkatkan keterampilan fisik anggota Satpol PP agar lebih efektif dalam menangani kerumunan
B. Pelatihan membantu anggota Satpol PP memahami dan menguasai keterampilan manajerial serta komunikasi untuk menangani situasi dengan lebih efektif
C. Pelatihan tidak terlalu penting, karena tugas Satpol PP lebih kepada penegakan hukum yang langsung
D. Pelatihan hanya difokuskan pada pengembangan keterampilan teknis tanpa memperhatikan aspek komunikasi
E. Pelatihan lebih mengutamakan pengembangan pengetahuan tentang administrasi keuangan

Jawaban: B. Pelatihan membantu anggota Satpol PP memahami dan menguasai keterampilan manajerial serta komunikasi untuk menangani situasi dengan lebih efektif

Pembahasan:
Pelatihan yang diberikan kepada anggota Satpol PP sangat penting untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan komunikasi mereka. Selain keterampilan teknis dalam penegakan hukum, anggota Satpol PP juga perlu memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan masyarakat, menangani situasi yang sensitif, serta mengelola sumber daya yang terbatas dengan efektif. Pelatihan yang terus-menerus akan membantu mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menjaga ketertiban umum.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2023 mengatur mengenai standar operasional prosedur dan kode etik bagi Satpol PP. Apa tujuan dari penerapan kode etik bagi Satpol PP?

A. Untuk memberikan pedoman dalam menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan profesionalisme
B. Untuk menegakkan hukum di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
C. Untuk mengatur pengelolaan anggaran di lingkungan Satpol PP
D. Untuk memastikan adanya komunikasi yang lancar antara pemerintah pusat dan daerah
E. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota Satpol PP

Jawaban: A. Untuk memberikan pedoman dalam menjalankan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan profesionalisme

Pembahasan:
Kode etik bagi Satpol PP bertujuan untuk memastikan bahwa anggota Satpol PP bertindak sesuai dengan prinsip etika dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka, baik dalam berinteraksi dengan masyarakat maupun dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

19. Pelaporan dan dokumentasi kegiatan adalah bagian penting dalam operasi Satpol PP. Dalam konteks ini, apa tujuan utama dari penyusunan laporan dan dokumentasi yang akurat?

A. Untuk meningkatkan jumlah penghasilan bagi anggota Satpol PP
B. Untuk memberikan laporan bulanan kepada pemerintah pusat mengenai kegiatan operasional
C. Untuk memberikan bukti yang sah mengenai pelaksanaan tugas Satpol PP dan evaluasi kinerja
D. Untuk memastikan adanya pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja Satpol PP
E. Untuk mengumpulkan data bagi perencanaan pembangunan daerah

Jawaban: C. Untuk memberikan bukti yang sah mengenai pelaksanaan tugas Satpol PP dan evaluasi kinerja

Pembahasan:
Laporan dan dokumentasi yang akurat bertujuan sebagai bukti sah mengenai pelaksanaan tugas Satpol PP dan untuk memungkinkan evaluasi terhadap kinerja mereka. Hal ini penting agar dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan kepada masyarakat.

20. Salah satu tugas utama Satpol PP adalah mengawasi dan menegakkan peraturan daerah terkait dengan masalah ketertiban umum. Di dalam melakukan pengawasan, Satpol PP sering kali harus bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya seperti kepolisian, dinas kesehatan, dan lain-lain. Kerja sama antar lembaga ini penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam menjaga ketertiban. Apa keuntungan utama dari kerja sama antara Satpol PP dengan instansi lainnya dalam menegakkan peraturan daerah?

A. Mengurangi jumlah petugas yang dibutuhkan dalam penegakan hukum
B. Mempercepat proses administrasi dan penanganan pelanggaran hukum
C. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan masalah ketertiban umum
D. Mengurangi biaya operasional yang dibutuhkan untuk penegakan hukum
E. Mempermudah dalam pengumpulan pajak daerah

Jawaban: C. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menyelesaikan masalah ketertiban umum

Pembahasan:
Kerja sama antara Satpol PP dan instansi pemerintah lainnya sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan peraturan daerah. Dengan bekerja sama, instansi-instansi yang terlibat dapat saling mendukung dengan sumber daya dan keahlian masing-masing. Misalnya, kepolisian dapat membantu dalam hal penegakan hukum yang lebih tegas, sedangkan dinas kesehatan bisa menangani masalah yang terkait dengan kesehatan masyarakat. 

21. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, Satpol PP berperan aktif dalam melindungi ketenteraman masyarakat. Jika Satpol PP menghadapi sekelompok warga yang melakukan protes damai di area publik yang melanggar peraturan daerah, langkah yang harus diambil pertama kali oleh Satpol PP adalah?

A. Membubarkan protes tersebut dengan paksa tanpa peringatan terlebih dahulu
B. Menyita alat peraga dan menghentikan semua aktivitas protes
C. Mengeluarkan peringatan lisan serta memberikan waktu agar warga mematuhi peraturan
D. Menahan setiap peserta protes tanpa adanya pembicaraan
E. Mengambil alih protes dengan cara pengosongan area paksa

Jawaban: C. Mengeluarkan peringatan lisan serta memberikan waktu agar warga mematuhi peraturan

Pembahasan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 menekankan pendekatan persuasif terlebih dahulu dalam menjaga ketenteraman umum. Dalam kasus protes damai, Satpol PP diharapkan memberikan peringatan lisan kepada peserta protes dan mengarahkan mereka untuk mematuhi peraturan. Tindakan ini dilakukan dengan memberikan waktu agar protes dapat diakhiri dengan damai dan tertib, serta menghindari penggunaan kekerasan yang tidak diperlukan.

22. Menurut Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018, pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah harus melalui proses yang transparan dan sesuai prosedur. Jika Satpol PP memerlukan kendaraan baru untuk operasional sehari-hari, langkah pertama yang harus dilakukan Satpol PP sebelum mengajukan permintaan pembelian kendaraan adalah?

A. Membeli kendaraan langsung tanpa pengajuan formal
B. Menyampaikan kebutuhan kepada bagian pengadaan tanpa perencanaan
C. Melakukan identifikasi kebutuhan operasional dan penyusunan anggaran
D. Meminjam kendaraan sementara tanpa perencanaan pengadaan
E. Melakukan pembelian atas nama perorangan

Jawaban: C. Melakukan identifikasi kebutuhan operasional dan penyusunan anggaran

Pembahasan: Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 menekankan pentingnya perencanaan yang baik dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sebelum mengajukan permintaan pembelian, Satpol PP harus melakukan identifikasi kebutuhan operasional dan menyusun anggaran yang sesuai agar proses pengadaan dapat dilakukan dengan efisien dan transparan. Hal ini juga memastikan bahwa anggaran yang digunakan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

23. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai Satpol PP yang melanggar disiplin dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Jika seorang anggota Satpol PP terbukti melakukan tindakan yang melanggar kode etik secara berulang, langkah yang dapat diambil oleh pimpinan adalah?

A. Memberikan penghargaan agar anggotanya bersemangat bekerja
B. Mengabaikan pelanggaran selama tugas berjalan dengan baik
C. Menyusun laporan kinerja yang menunjukkan ketidakpatuhan tersebut
D. Mengajukan proses sidang kode etik dan memberikan sanksi yang sesuai
E. Memberikan peringatan singkat dan menunda sanksi lebih lanjut

Jawaban: D. Mengajukan proses sidang kode etik dan memberikan sanksi yang sesuai

Pembahasan: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang tata cara penegakan disiplin terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika seorang pegawai melakukan pelanggaran kode etik secara berulang, maka pimpinan harus menindaklanjutinya melalui sidang kode etik. Langkah ini memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan dan dapat memberikan efek jera serta meningkatkan disiplin di lingkungan Satpol PP.

24. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP, disebutkan bahwa Satpol PP berhak melakukan tindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang merugikan ketertiban umum. Jika terdapat bangunan liar yang melanggar izin tata ruang di wilayah tugas Satpol PP, langkah pertama yang harus dilakukan adalah?

A. Menghancurkan bangunan tersebut tanpa pemberitahuan
B. Mengeluarkan peringatan tertulis kepada pemilik bangunan
C. Meminta warga sekitar untuk membongkar bangunan tersebut
D. Menahan pemilik bangunan hingga bangunan dibongkar
E. Mengabaikan pelanggaran tersebut selama tidak mengganggu aktivitas lain

Jawaban: B. Mengeluarkan peringatan tertulis kepada pemilik bangunan

Pembahasan: Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Satpol PP harus melakukan tindakan yang sesuai dengan prosedur hukum dalam menangani pelanggaran tata ruang. Langkah pertama yang dilakukan adalah memberikan peringatan tertulis kepada pemilik bangunan sebagai upaya persuasif untuk mengembalikan ketertiban tanpa langsung melakukan pembongkaran. Ini juga memastikan bahwa hak-hak pemilik bangunan dihormati sebelum tindakan tegas diambil.

25. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017, pemerintah daerah wajib melibatkan Satpol PP dalam kegiatan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam situasi adanya laporan kegiatan usaha ilegal yang mengganggu warga, langkah yang harus dilakukan Satpol PP sebagai bagian dari proses penegakan ketertiban adalah?

A. Menyegel tempat usaha tanpa pemberitahuan
B. Melaporkan masalah ini kepada polisi tanpa investigasi lebih lanjut
C. Mengeluarkan teguran serta meminta penghentian kegiatan sementara
D. Membiarkan usaha tersebut berjalan selama tidak terjadi konflik fisik
E. Menahan pemilik usaha tanpa bukti cukup

Jawaban: C. Mengeluarkan teguran serta meminta penghentian kegiatan sementara

Pembahasan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 menekankan peran Satpol PP dalam menjaga ketenteraman umum melalui pendekatan persuasif terlebih dahulu. Dengan memberikan teguran dan meminta penghentian kegiatan sementara, Satpol PP berupaya memastikan bahwa kegiatan usaha ilegal dihentikan tanpa perlu langsung menggunakan tindakan represif. Langkah ini juga memberikan waktu bagi pemilik usaha untuk mengurus izin yang diperlukan atau menghentikan kegiatan secara sukarela.

Optimalkan Persiapan Seleksi CPNS & PPPK Satpol PP dengan Latihan Soal Polisi Pamong Praja di Sistem Kami!

Jadilah lebih siap menghadapi seleksi CPNS & PPPK Satpol PP dengan berlatih soal yang mudah dipahami dan menyeluruh. Bergabunglah di sistem latihan kami untuk mengakses ratusan soal lengkap dengan pembahasan, dirancang khusus agar Anda memahami peran dan tugas Pamong Praja. Klik banner di atas atau kunjungi https://fungsional.id/ untuk memulai! Dukung kesiapan Anda dengan latihan soal yang terstruktur dan fokus untuk mencapai hasil terbaik.